Prof Muhammad Firdaus

mencari dan memberi yang terbaik

 

My CV 2015

 

Picture2

CURRICULUM VITAE

Prof. Dr. Muhammad Firdaus, S.P, M.Si

Email: mfirdaus@ipb.ac.id, firdausfeemipb@yahoo.com
Facebook: Muhammad Firdaus Ipb

Riwayat hidupPPT HLM Jamb edit MF 2015

Lahir : Muara Bungo, 5 Januari
Pendidikan: Lulus SD no 81/2 Muara Bungo, SMP 7 Jambi, SMA N 5 Jambi, S1 & S2 IPB, S3 UPM
Orasi Ilmiah Guru Besar: Tahun 2013

 

Posisi saat ini:

  1. Wakil Dekan FEM IPB bidang Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan
  2. Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kab. Bogor
  3. Sekjen ISEI Bogor Raya
  4. Tim Ahli Satgas G-33 WTO
  5. Sekretaris DKM Al-Hurriyah IPB
  6. Wakil Ketua LAZ IPB
  7. Anggota TPR Kemenaker
 

Radikalnya Mahasiswa Kampus Kami

 

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: M Firdaus, Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB

Semalam saya diminta menjadi panelis pada debat akbar dua paslon presiden mahasiswa. Dengan desain kampus Darmaga yang unik, acara dilangsungkan di node yang mereka sebut sebagai media center. Lumayan, animo mahasiswa terhadap organisasi di kampus rupanya masih tinggi.

Calon presma yang menurut saya plus minus untuk keduanya. Yang menunjukkan kesejatian mereka saat merespons pertanyaan saya: bagaimana bila suit saja untuk salah satu yang akan menjadi presidennya?

Saat beranjak pulang saya mendokumentasikan gerombol mahasiswa yang duduk-duduk di sepanjang koridor gedung, mendiskusikan kegiatan ekstrakurikuler dengan ragam organisasinya. Mahasiswa dan mahasiswi duduk melingkar, terkesan hangat dalam perbincangan ala mereka.

Sekelompok mahasiswa di pojokan terlihat sedang berlatih, entah menari atau areobik. Ya, kompetisi aerobik sudah menjadi ajang tahunan di kampus ini. Menjadi salah satu ajang lomba terfavorit.

Saya mendapat kabar berbulan-bulan mereka biasa berlatih tak jarang sampai tengah malam. Putera salah satu kolega saya, awalnya merasa tidak betah di kampus, berubah ceria sejak menemukan dunianya, memimpin kelompok aerobik di fakultasnya. Mahasiswa tetaplah anak muda.

Acara debat dimulai dengan pembacaan tilawah. Satu tradisi yang sudah membumi di kampus ini. Suara yang super merdu dari sang qori memyentuh hati, benar-benar anugerah Ilahi. Pantaslah dalam ajang Tilawatil Quran nasional yang baru lalu, kafilah yang mewakili kampus berhasil menoreh prestasi terbaik.

Berikutnya dengan semangat dan suara lantang kami menyanyikan Indonesia Raya dan Hymne IPB. Tak aneh mendengar kekompakan mahasiswa dalam bernyanyi, karena dalam berbagai ajang, tim paduan suara kampus ini selalu memboyong peringkat terbaik, bukan lomba di Indobesia, tetapi di berbagai belahan mancanegara.

Di kampus yang sebagian besar para mahasiswi tampil dengan hijabnya. Semalam saja, sungguh saya agak kesulitan mencoba menemukan mahasiswi yang tidak menutup auratnya.

Memang ini kampus radikal. Saya membuka kamus,  KBBI dan Oxford dict. Keduanya senada memberikan  dua makna pada kata radikal. Pertama secara mendasar dan kedua menuntut perubahan secara keras.

Kedua makna bisa relevan untuk kampus kami. Secara mendasar para mahasiswa sudah berupaya mereka tidak hanya ingin lulus dengan IPK bagus saja. Mengasah keterampilan hidup dengan berbagai aktivitas ekstra juga hal yang utama.

Saya sebagai salah satu pimpinan fakultas sering kewalahan mengalokasikan dana untuk mendukung prestasi mereka. Saban pekan tidak kurang dari dua atau tiga mahasiswa akan selalu berangkat ke berbagai ajang kompetisi di dalam dan luar negeri, baru dari fakultas saya saja.

Menjadi finalis, presenter terbaik bukanlah hal yang luar biasa. Acapkali mereka yang S1 baru menginjak semester tiga atau lima sudah mengalahkan mahasiswa S3 dalam berbagai lomba di mancanegara. Mulai dari teknologi, lingkungan hidup, bisnis dan ekonomi syariah. Ucapan selamat di medsos sudah menjadi lazim atas prestasi mereka.

Dukungan penuh dari institusi IPB, pimpinan fakultas, departemen, dosen dan tendik yang membuat mereka terus berpacu. Perubahan-perubahan ke arah mind set prestatif yang fair terus digalakkan agar mereka lebih radikal dalam berbagai kompetisi.

Beberapa pekan lalu saya diminta menjadi juri dalam ajang kreativitas mahasiswa yang diikuti oleh peserta dari belasan negara. Lomba juga diikuti oleh mahasiswa dari berbagai PTN terbesar di Indonesia. Mulai dari presentasi sampai menjawab pertanyaan, benar-benar membuka mata saya, banyak mutiara terpendam di kampus ini yang tidak kalah hebat dari mahasiswa dari negara-negara kaya dan universitas yang lebih ternama.

Kalau ada perubahan yang keras dari kekinian mahasiswa ya tentu saja. Saya masih menyimpan foto-foto waktu masa kecil saya. Saat foto bersama, di tahun-tahun itu tidak ada saudara perempuan saya yang menutup utuh auratnya.

Saya juga merasa waktu kuliah sarjana ajang lomba dan prestasi tidaklah sebanyak sekarang yang ada. Zaman di mana televisi baru satu saluran saja. Belum ada internet dengan berbagai fasilitasnya. Sangatlah wajar kalau di masa-masa itu pada malam hari nongkrong bersama menjadi rutinitas, di mana sarana hiburan sangat minim keberadaannya.

Generasi milenial sekarang memang sudah berubah sesuai masanya. Mereka yang memutuskan untuk juga rajin mengaji, berhijab menjadi tradisi bahkan saat kuliah mengatur duduk dengan cara sendiri. Waktu berjalan, mereka terus berganti. Namun prestasi tidak akan pernah terhenti.

Prestasi yang dibuktikan oleh orang lain. Seperti saat ini saya harus menyiapkan sambutan untuk besok pagi. Pada dua acara yang hampir bersamaan. Satu dari perusahaan multinasional, yang saban waktu datang ingin merekrut yang terbaik dari mahasiswa kami.

Satu lagin perbankan, yang juga sama, yakin dengan prestasi lulusan dari kampus ini. Inilah bukti, bahwa radikalnya kampus ini memang dalam prestasi, sebagai bukti cinta pada negeri. Meski saya selalu memotivasi agar banyak mereka yang kelak menjadi pemberi pekerjaan pada orang lain, dengan berbagai bisnis di pertanian yang sungguh menjanjikan.

Mohon doakan kami, untuk terus mampu memperbaiki diri.

 

MERUMUSKAN HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS

 

Oleh: Muhammad Firdaus
Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB

Sebagai upaya untuk menciptakan stabilisasi harga, di banyak negara dilakukan kontrol terhadap harga di pasar untuk komoditas yang dianggap strategis. Di Indonesia saat isu beras menghangat, disadari harga acuan di tingkat konsumen sebesar Rp.9.500 ternyata tidak efektif. Data yang dipublikasikan baik oleh BPS maupun sistem informasi yang tersedia di smartphone menunjukkan harga beras di pasar eceran jauh lebih tinggi dari harga acuan, mencapai lebih dari Rp.11 sampai dengan 12 ribu rupiah.

Untuk itu Pemerintah perlu menetapkan narga.eceran tertinggi (HET) beras yang lebih ideal. Penetapan HET dimaksudkan sebagai batas teratas harga  penjualan di konsumen baik oleh Bulog maupun bagi pelaku usaha.

HET ditetapkan dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar, yaitu:
1. Biaya produksi
2. Biaya distribusi
3. Keuntungan
4. dan atau biaya lain.

Biaya produksi harus didefinisikan dengan jelas. Produksi adalah proses mengubah input menjadi output, yang diindikasikan adanya perubahan fisik. Perusahaan pengolah beras menggunakan input gabah petani diolah menjadi beras medium dan premium.
Dalam dunia industri saat ini juga dikenal dengan R2RP, atau rice to rice processing. Beras ditingkatkan kualitasnya dari sisi kandungan beras kepala, warna, kotoran atau benda asing dan juga rasa (prefereensi konsumen).

Biaya distribusi harus dibedakan antara pemasaran melalui pasar becek dan melalui ritel modern. Sudah diketahui awam, harga produk pertanian yang sama dapat berbeda dua kali lipat di kedua tempat tsb.

Di Indonesia tidak ada aturan yang secara tegas membatasi keuntungan para pelaku usaha (profiteering). Dalam prinsip ekonomi. apabila pelaku usaha memperoleh keuntungan yang sangat besar (rasio harga dan biaya marjinal), maka diindikasikan ada persaingan tidak sehat. Untuk dapat menyatakan hal itu perlu investigasi secara mendalam.

Untuk beras, yang inputnya dihasilkan oleh lebih dari 80 persen petani yang secara UU wajib dilindungi, tentu saja penetapan HET dapat digunakan untuk menilai apakah struktur pasar berimbang: apakah setiap aktor yang terlibat dalam rantai nilai: petani, perusahaan pengolah beras dan pedagang memperoleh bagian yang proporsional (trade fairness).

Langkah yang harus dilakukan:
1. Pengumpulan data secara akurat: biaya produksi riil petani padi untuk berbagai varietas dominan (Ciherang, IR dll.) dan varietas lokal; biaya yang dikeluarkan oleh setiap aktor dalam rantai nilai (pedagang pengepul, penggilingan, pedagang besar, pengecer di pasar becek dan pengecer di pasar modern).
2. Singkronisasi data harga gabah; harga beras di penggilingan; harga beras di grosir dan harga beras di pasar eceran antar institusi Pemerintah.
3. Membandingkan rasio keuntungan terhadap biaya yang dikeluarkan oleh setiap aktor, bukan hanya marjin. Proporsional atau berimbang atau wajar dilihat dari rasio tersebut, bukan besaran/nominal.
4. Penegakan sanksi atas pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan.

Sebagai bahan pertimbangan, survey dari BPS terhadap harga beras di pasar eceran jauh di atas harga acuan yang ada. Dalam perhitungan inflasi selama ini, tentu yang digunakan bukan harga acuan tapi harga yang diamati di pasar eceran.

 

ARAH TATANIAGA DAN KEBIJAKAN PERBERASAN NASIONAL*

 

oleh: Muhammad Firdaus
Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB

*Sebagian besar dari isi tulisan ini dimuat dalam Opini Koran Republika tanggal 31 Juli 2017

Pemenuhan pangan dan gizi masyarakat yang lebih baik sudah menjadi komitmen global (SDG). Pemanfaatan sumberdaya untuk pencapaian tujuan tersebut harus difikirkan secara seksama, guna mendapatkan hasil yang berkesinambungan, bukan hanya untuk pencapaian sasaran sesaat. Prinsip ini juga harus mewarnai sepanjang rantai pasok, termasuk beras, mulai dari petani sampai produk tersedia di meja konsumen, Keseluruhan proses harus memberikan nilai ekonomi yang berimbang, sehingga keadilan dalam perdagangan (trade fairness) dapat diperoleh. Ini searah dengan pembangunan ekonomi inklusif, yang sedang digodok oleh rekan-rekan di Bappenas, yang merupakan pengewejantahan Pancasila dan UUD 45.

Dayasaing Usahatani Padi Indonesia

Bukan berita baru sebenarnya, bahwa harga beras di pasar Indonesia lebih tinggi dari banyak negara lain. Harga beras di pasar dalam negeri mencapai US $ 1 per kg, satu setengah sampai dua kali harga di negara-negara lain. Sebagian pengamat berpendapat hal ini disebabkan oleh rantai pasok beras yang masih panjang di Indonesia serta kurangnya kontrol kebijakan. Apakah hal ini juga terkait dengan produksi petani padi kita yang belum unggul secara komparatif?

IRRI mempublikasikan hasil riset padi, komparasi berbagai negara tahun lalu. Dari enam negara produsen beras di Asia, ternyata petani di Indonesia harus mengeluarkan biaya tertinggi untuk menghasilkan 1 kg gabah kering panen. Secara keseluruhan, biaya yang dikeluarkan petani kita dua setengah kali petani di Vietnam, atau hampir dua kali petani di Thailand dan India. Komponen terbesar yang dikeluarkan petani adalah untuk membayar upah tenaga kerja dan sewa lahan (diperhitungkan). Pengeluaran untuk input, seperti pupuk urea yang ditenggarai sudah jauh melampaui batas yang direkomendasikan ternyata lebih rendah, karena besarnya subsidi sehingga harga relatif masih murah (kedua terendah setelah India). Dalam hal ini, upaya diseminasi teknologi dengan bantuan mesin dan peralatan oleh Pemerintah, apabila dilakukan secara optimal, memang akan dapat menekan biaya tenaga kerja. Persaingan dengan komoditas pertanian lain yang bernilai lebih tinggi, atau permintaan lahan dari sektor non pertanian yang terus meningkat, menyebabkan tingginya biaya lahan untuk menanam padi sulit diturunkan.

Kata kunci untuk meningkatkan dayasaing usahatani padi kita adalah peningkatan produktivitas, bukan jumlah yang diproduksi. Mendiseminasikan teknologi kepada para petani seyogyanya menjadi fokus Kementerian Pertanian, seperti penyediaan benih dari  varietas unggul bersertifikat, pengairan dan pengendalian OPT. Berdasarkan laporan Dirjen Tanaman Pangan tahun 2016, baru 43,5 % petani padi yang mengadopsi benih tersebut (angka ini turun dari kondisi tahun 2015). Padahal banyak sekali anggaran riset yang sudah dikeluarkan untuk merakit dan menguji coba benih-benih baru tersebut. Hal ini diindikasikan oleh fakta bahwa secara rerata biaya yang dikeluarkan oelh petani padi di Indonesia untuk benih sangat rendah, jauh di bawah petani di negara produsen lainnya. Laporan studi IRRI menyebutkan, petani yang menggunakan benih dari padi inbrida bersertifikat di Jabar sekitar 60 persen; sisanya menggunakan benih sendiri. Sebaliknya, 100 persen petani di China menggunakan benih hibrida, dan lebih dari 90 persen petani di India sudah mengadopsi benih padi inbrida bersertifikat.

Selain itu tentu tidak kalah pentingnya adalah akses petani terhadap teknologi informasi serta penguatan kelembagan. Saat ini petani berbagai komoditas strategis di daerah sentra produksi dapat mengaksses secara langsung harga-harga di pasar berbagai kota, dengan memanfaatkan teknologi Android. Sebagai contoh dari hasil survey penulis sendiri, aplikasi Informasi Pangan Jakarta dan SiHATi dari Bank Indonesia yang selalu meng-update harga pangan setiap harinya, dirasakan sangat bermanfaat oleh para petani di Temanggung saat bernegosiasi dengan para pengepul di desanya.

Persoalan Tataniaga Beras

Data Sensus Pertanian BPS yang terakhir menunjukkan rerata penguasaan lahan sawah di di tiga daerah produsen padi terbesar di Jawa, sebesar 2 ribu m2 dan untuk total lahan sekitar 0,4 hektar. Dengan kecilnya penguasaan lahan tersebut sering dijumpai posisi tawar petani lemah terhadap pedagang/pengepul. UU 19/2013 mengamanahkan kewajiban bagi Pemerintah untuk menjamin harga produk menguntungkan petani, salah stunya melalui struktur pasar yang berimbang.

Kondisi di atas dapat diintepretasikan sebagai tatanan tataniaga produk pertanian yang ideal. Yaitu apabila tercipta kondisi perdagangan yang bersaing secara sehat, efisien dan adil yang menguntungkan baik produsen, pedagang maupun konsumen. Keinginan Pemerintah agar produsen mendapatkan harga yang layak, dan konsumen membayar dengan harga yang wajar, apalagi untuk produk pangan strategis seperti beras, tentu sangat dimaklumi. Di negara maju ini menjadi pegangan Pemerintah dalam melakukan intervensi kebijakan pemasaran produk pertanian, yaitu bagaimana menurunkan kesenjangan harga antara di tingkat produsen dan di konsumen; apakah melalui pemasaran langsung atau memperpendek rantai untuk kondisi yang diperlukan (tidak selalu).

Apakah petani padi di Indonesia sudah mendapatkan bagian yang wajar? Dan apakah pedagang memang mengambil bagian yang terlalu besar? Pertanyaan ini tentunya tidak dapat dijawab secara lansung dan mudah. Dalam pasar beras, secara garis besar terdapat tiga macam konsumen, yaitu yang membeli dalam bentuk curah dan yang membeli dalam kemasan plastik kurang dari 30 kg di toko beras atau pasar becek, serta konsumen yang membeli dalam kemasan yang lebih menarik di ritel modern. Konsumen golongan ketiga terbagi-bagi lagi, mulai dari membeli beras dengan kualiatas dan harga yang hampir sama dengan beras kemasan di pasar becek, sampai kepada konsumen yang menginginkan beras dengan berbagai atribut seperti enak, indeks glikemiksnya rendah dan organik. Ini tentu membuat harga beras di pasar eceran sangat bervariasi, mulai dari sekitar Rp 10 ribu sampai lebih dari Rp 50 per kg. Tentu saja konsumen tidak dipaksa manakala membayar beras semahal itu.

Bila pertanyaan di atas dijawab dengan mengambil asumsi harga beras eceran sesuai laporan BPS terakhir, yaitu pada kisaran Rp 10.500 sampai dengan Rp 12.500 di kota-kota di Indonesia, maka beberapa studi terkini (antara lain oleh FEM IPB, Bank Indonesia), menunjukkan bagian yang diterima petani padi (farmer’s share) sebagai ukuran kewajaran secara rerata berkisar antara 15 sampai dengan 30 persen dari harga beras di tingkat konsumen. Pada kondisi yang dianggap ideal seperti para petani padi organik di Salaman, Magelang yang bergabung dalam BUMP, nilai ini bisa mencapai 53 persen.

Sedangkan untuk pedagang, dengan data dari BPS terakhir yang menunjukkan harga beras rerata di tingkat penggilingan berkisar Rp 8.900; maka bagian yang diterima pedagang besar dan ritel sebesar 20 sampai 25 persen. Kondisi ini sejalan dengan laporan IRRI yang juga membandingkan marjin perdagangan kotor beras beberapa negara produsen, dimana kondisi di Indonesia sudah mirip dengan Thailand. Untuk beras-beras “mahal” yang dijual di ritel modern, tentu saja perhitungan ini harus dikaji secara lebih mendalam: berapa bagian yang sebenarnya diterima  oleh perusahaan pengolah beras dan tentu juga oleh pemilik ritel. Perusahaan tentu mengeluarkan dana untuk investasi dalam rice to rice industry tersebut (berbagai mesin seperti stoner, shining machine, shifter dll.). Sedangkan ritel mengeluarkan berbagai biaya pemasaran.

Perbaikan tataniaga beras kita tentu mutlak dilakukan. Di negara maju seperti AS saja, tataniaga produk pertanian yang berasal dari tanaman (pangan, buah dan sayur) masih menghadapi banyak persoalan standar mutu; berbeda dengan produk dari hewan yang sudah lebih baik dalam pengklasifikasian kualitas (grading). Selain itu, di AS juga masih terdapat kesenjangan dalam farmer’s share antar wilayah; dari kondisi yang terburuk yaitu petani menerima hanya sekitar 17% dari harga konsumen, sampai kepada kondisi yang ideal (food hubs), dimana petani bisa memperoleh bagian sampai dengan 75%.

Kebijakan Harga dan PR ke Depan

Intervensi Pemerintah dalam industri beras tidak hanya dalam bentuk subsidi input (pupuk, benih) dan bantuan sarana-prasarana yang jumlahnya besar sekali; namun juga dalam bentuk kebijakan harga yaitu harga pembelian pemerintah (HPP) dan harga eceran tertinggi (HET). Intervensi ini juga sangat lazim dilakukan di berbagai negara produsen beras lain. Kedua kebijakan harga tersebut terutama dimaksudkan sebagai acuan bagi Bulog sebagai badan penyangga pangan nasional untuk melakukan pembelian kepada petani atau operasi di pasar konsumen. Meskipun berbagai kendala yang membatasi kewenangan Bulog menyebabkan berbagai persoalan di lapangan.

Beberapa diskusi sudah dilakukan jauh hari sebelumnya tentang efektivitas HPP gabah. Salah satu penyebab dianggap tidak efektifnya HPP yang ditetapkan Pemerintah, harga penjualan gabah oleh petani selalu jauh di atas HPP. Sepanjang tiga tahun terakhir, harga selalu jauh di atas Rp 4.000. Ini sebenarnya mengisyaratkan HPP yang berlaku saat ini bisa jadi lebih rendah dari kondisi yang seharusnya. Apalagi bila mengacu pada hasil beberapa riset, yang memasukkan komponen seperti sewa lahan dan semua tenaga kerja harus diperhitungkan. Termasuk harga pupuk urea yang dibayar petani selalu diperhitungkan sama dengan harga subsidi Pemerintah pada kondisi efektif; padahal kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Beberapa hasil riset menunjukkan hanya sekitar 10 persen petani yang membawa gabah ke penggilingan (Gapoktan) kemudian menjual dalam bentuk beras, sisanya menjual gabah kepada pengepul. Artinya, HPP memang penting untuk menjamin kesejahteraan petani, tentu dengan asumsi marketable surplus masih besar.

Untuk HET, jelas dengan besaran Rp 9.500 apalagi RP 9.000 sudah dapat dikatakan tidak efektif. Dari publikasi BPS tentang harga beras di kota-kota Indonesia; atau dari publikasi Bank Indonesia yang dapat dengan mudah diakses melalui smartphone menunjukan harga beras IR (64) di pasar-pasar eceran Jakarta, yang dilaporkan untuk kelas 1, 2 atau 3 berkisar dari hampir Rp 12.000 samapai dengan RP 9.700. Kalau diasumsikan pangsa pasar beras di luar ritel modern ini yang masih mendominasi, berarti implementasi HET tidak terjadi di lapangan. Di beberapa negara, saat kondisi ini terjadi konsumen dapat melaporkan kepada otoritas setempat, sehingga akan segera ada tindak lanjut dari Pemerintah. Di kita? Selain itu Pemerintah dalam ketetapannya menghitung HET beras (petani) di penggilingan sebesar Rp 7.300. Bila HET di dikonsumen sebesar Rp 9.500 saja, berarti bagian yang diterima petani lebih dari 75%,. Ini sudah mengalahkan kondisi terbaik bagian yang diterima petani di AS. Sehingga besaran HET ini tentu secara serius perlu dikaji ulang.

Pemerintah, terutama Kementerian Pertanian tentu tidak perlu menghabiskan energi terus-menerus untuk isu tataniaga beras “premium”. Banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan. Selain upaya yang serius untuk meningkatkan produktivitas petani padi, mekanisme subsidi, baik input seperti pupuk dan juga harga, serta bantuan sarana-peasarana kepada petani perlu dievaluasi. Akurasi data produksi sampai kepada keberhasilan upaya diversifikasi pangan juga akan sangat menentukan pencapaian cita-cita ketahanan (kemandian) pangan. Kolaborasi lebih erat dengan Perguruan Tinggi Pertanian, lembaga riset independen, LSM dan dunia usaha tentu sangat dinantikan sebagaimana yang dilakukan di negara tetangga dan banyak negara maju.

 

Mau Jadi Apa Setelah Lulus Sarjana Pertanian

 
 

My Story – One

 

Saya akan mulai posting My Story dengan tulisan yang sempat jadi “trending topic” akhir tahun 2015. DIwawancara TV, tapi untuk hal yang “menampar muka kami”.

Tetapi bagian terakhir tulisan ini yang berisi “warning” di tahun lalu tersebut, ternyata jadi kenyataan bulan lalu. Kembali menjadi trending topic, yaitu turunnya jumlah penerima beasiswa Bidik Misi di IPB.

My Story-One: “HEPATITIS YANG MENAMPAR MUKA KAMI”

Cukup banyaknya penderita hepatitis di IPB tiba-tiba jadi trending topic di berbagai media beberapa hari terakhir. Membuat saya sulit memejamkan mata. Bukan apa-apa, karena baru akhir Nopember lalu ketika saya dapat tugas mempromosikan IPB kepada siswa SMA swasta yang memiliki akreditasi tertinggi di Depok, saat memberikan kata penutup bersama dengan calon Walikota yang baru akan menang Pilkada, Ibu ketua Yayasan tetiba mengambil mik dari saya, dan berpesan “Prof, IPB itu sudah hebaat, tapi saya mau mengingatkan 25 tahun yang lalu saya sering dengar anak IPB kena tifus, hepatitis; mungkin karena kurang gizi ya”. Wahh, pesan Ibu kesampaian, ternyata.
Ya, dari banyak judul di media; semua termasuk Menkes muncul dengan komentar yang hampir sama: sanitasi yang buruk atau kantin yang kumuh. Mahasiswa mengkonsumsi makanan yang tidak higienis karena kantinnya jorok. Hal yang dibantah secara resmi oleh Humas IPB, seperti di situs detik.com yang meminta maaf atas kesalahan pemberitaan; menampilkan gambar gedung kumuh yang ternyata bukan kantin di dalam kampus. Ya, untuk kantin di dalam kampus, yang saya sendiri hampir setiap hari makan di sana, rasanya sudah jauh lebih higienis dari kantin di Pasar Anyar Bogor, atau bahkan dibandingkan beberapa kantin kampus besar lainnya di Indonesia.
Tapi rasanya akar persoalan utama bukan karena sanitasi yang buruk. Saya coba menilik beberapa fakta yang mungkin bisa menjadi penyebab kejadian tersebut. Pertama, IPB adalah salah satu kampus besar yang diminati oleh siswa SMA yang berasal dari kalangan berpendapatan rendah. Sudah sejak dulu IPB dikenal sebagai “kampus rakyat”. Dengan sistem penerimaan mealalui jalur undangan, yang saat ini diadopsi menjadi sistem nasional, IPB mendapatkan mahasiswa yang berasal dari berbagai pelosok Jawa dan luar Jawa. Sudah sangat banyak cerita mahasiswa IPB yang sukses menjadi pembesar di kancah nasional dan internasional, dulunya adalah anak-anak yang sekolah dengan sepasang sepatu usang dan hanya punya satu baju seragam. Penerima beasiswa Bidik Misi, program beasiswa kebanggan Kementerian Pendidikan, salah satu yang terbesar ada di IPB. Jumlah penerima beasiswa ini bisa mencapai hampir sepertiga dari total sekitar 3.500 yang masuk ke IPB setiap tahunnya. Selain dibebaskan dari biaya kuliah, sejak tahun 2010, setiap mahasiswa mendapatkan tunjangan biaya hidup 600 ribu sebulan. Jumlah ini memang tidak pernah naik, meskipun bila dideflasi tentunya nilai ini setara dengan 300 sampai 400 ribu pada lima tahun yang lalu.
Mahasiswa penerima Bidik Misi biasanya sangat mengandalkan biaya hidup dari uang tersebut. Bahkan tidak jarang, IPB menegur mahasiswa yang mengirimkan sebagian beasiswanya tersebut untuk membantu biaya hidup keluarga di kampungnya; kemudian yang bersangkutan “tunggang langgang” mencari sumber pendapatan lain seperti nyambi memberi les privat. Bisa dibayangkan, bagaimana saat ini hidup dengan 600 ribu sebulan untuk tempat tinggal, foto copi dan makan, di Bogor, yang tercatat sebagai salah satu kota yang mempunyai standar biaya hidup tertinggi di Indonesia. Katakan untuk makan dapat disishkan 400 ribuan per bulan. Berarti seorang penerima bidik misi hanya dapat makan nasi saja dua kali sehari dengan lauk maksimum sayur dan telur. Makan dengan harga 6.000 sampai 7.000 sudah cukup layak bagi seorang mahasiswa. Tapi untuk mendapatkan kantin yang menyediakan menu dengan harga tersebut tapi bersih, apalagi higienis, rasanya agak sulit saat harga-harga barang dan upah yang semakin menggila saat ini. Kantin yang lebih bersih dan higienis di dalam kampus rata-rata menjual satu porsi makan siang dengan harga minimum 8 sampai 12 ribu rupiah.
Bukan hanya persoalan besaran, mahasiswa baru masuk yang mengandalkan Bidik Misi tadi pada tiga bulan pertama datang harus kaget karena ternyata beasiswa tidak langsung diterima. Selalu berulang setiap tahun, proses birokrasi di Jakarta menyebabkan beasiswa mulai bisa diterima bulan Nopember bahkan Desember, padahal mahasiswa sudah mulai kuliah di IPB sejak bulan Agustus. Selalu IPB setiap tahun menawarkan talangan, yang tentu tidak bisa penuh dan untuk semua penerima beasiswa. Saya sendiri, secara pribadi saat mengajar di kelas sering mengingatkan mahasiswa: “perhatikan teman Anda. Silakan datang ke saya apabila ada teman Anda yang sudah tidak bisa makan karena tidak punya uang. IPB memiliki Lembaga Amil Zakat, dari potongan ZIS dosen dan pegawai”. Jadi tidak sedikit mahasiswa IPB, terutama di tingkat pertama, yang kadang harus makan sekali sehari karena kondisi beasiswa tersebut. Bagaimana tidak hepatitis saat kemudian musim hujan di Bogor tiba?? Rentannya tubuh mahasiswa ditambah karena asupan zat yang kurang baik bagi kesehatan. Pengawet atau pewarna seperti Rhodamin B adalah makanan sehari-hari mahasiswa IPB. Selain mi instan, berbagai jajanan khas Sunda semacam Cimol, Cilok atau Cireng adalah santapan favorit, yang sering dicocol dengan bumbu-bumbu beraneka warna.
Faktor kedua, terdapat sejumlah mahasiswa di IPB yang bukan penerima beasiswa Bidik Misi, tetapi kondisinya sama bahkan lebih memprihatinkan. Bisa jadi karena mahasiswa tidak well-inform saat di SMA, atau pada perjalanannya terjadi kejadian yang menyebabkan kondisi ekonominya berubah, seperti orang tua yang wafat, berhenti kerja atau di-PHK. Kelompok mahasiswa tersebut, bisa jadi berada di tingkat pertama (baru masuk) atau yang sudah di tingkat atas. Persoalan menjadi semakin rumit, karena hukum alam, mahasiswa penerima Bidik Misi atau kelompok ini lah yang paling banyak menjadi aktivis organisasi di kampus. Ya, motivasi untuk menjadi orang besar sering lebih kuat dari dari mahasiswa yang berasal dari keluarga ekonomi susah. Dengan beban perkuliahan dan praktikum di IPB yang mempunyai standar terbaik di Indonesia, ditambah aktivitas ekstrakurikuler tentunya akan memakan energi yang tidak sama dengan anak-anak sebaya yang tidak kuliah. Mungkin inilah faktor lain yang menyebabkan mudahnya mahasiswa terserang penyakit seperti tifus dan hepatitis; kurang gizi tapi aktivitas luar biasa.

Faktor ketiga, di Bogor banyak daerah yang dikenal dengan nama Babakan, yang menurut KBBI diartikan sebagai “dusun yang baru”. Dulu di kampus IPB lama, mahasiswa banyak yang tinggal di Babakan Fakultas, Babakan Peundeuy atau Babakan Pasar. Biasanya tempat tersebut dihuni oleh mahasiswa yang berasal dari keluarga berpendapatan rendah. Mahasiswa yang secara ekonomi mampu akan tinggal di daerah Malabar, perumahan Baranangsiang atau sekitar Taman Kencana. Di kampus Dramaga sekarang pun, stratifikasi tempat tinggal terjadi. Sepeti halnya di kampus lama, mahasiswa kurang mampu akan tinggal di daerah dengan nama depan Babakan: Babakan Raya, Babakan Lio atau Babakan Lebak. Tidak semua, namun secara umum dengan biaya sewa kamar setahun kurang dari 2 juta per orang, bisa dibayangkan kondisi tempat tinggal mereka: padat, tanpa ventilasi atau septic tank yang berada di sisi dapur. Sedangkan mahasiswa yang lebih mampu, akan memilih tinggal di daerah Jalan Perwira atau perumahan-perumahan di sekitar kampus. Lengkaplah sudah: kondisi makan yang kurang gizi, aktivitas luar biasa kemudian beristirahat di kamar kost yang sangat minim kondisinya.

Mencermati beberapa faktor di atas, apa yang kemudian sudah dilakukan IPB? Saya cukup senang dengan salah satu berita hasil visitasi Dinas Kesehatan Kab. Bogor ke asrama mahasiswa IPB. Disebutkan, kondisi asarama tidak jorok, namun kurang rapi. Saya, yang pernah diberi amanah memimpin pengelolaan asrama IPB, menyadari dengan kondisi sekarang tentu bukan yang sangat ideal. Mahasiswa masih tinggal berempat dalam satu kamar. Namun, apabila kebersihan dan ketertiban selalu terjaga, asrama IPB yang tercatat sebagai asrama kampus yang terbesar di Indonesia, merupakan tempat tinggal dengan kenangan terindah selama kuliah.

Idealnya pula, seperti di luar negeri, mahasiswa sampai tamat bisa tinggal di dalam kampus (baca: college). Suatu saat kita bisa harus sampai ke sana. Namun apa yang bisa kita kerjakan sekarang? Tentu menata sanitasi pemukiman dan warunng-warung makan di sekitar kampus. IPB yang memiliki program studi Pengolahan Pangan dan Gizi terbaik di Indonesia pastinya mampu membuat terobosan bagi pedagang untuk menyediakan makanan yang sehat, bergizi namun juga tidak mahal. Di dalam kampus sudah ada warung “semur” (baca serba murah); namun volume yang dapat disediakan masih terbatas. Bantuan alumni juga sudah relatif banyak dalam bentuk beasiswa. Bahkan IPB bisa jadi merupakan kampus dimana beasiswa paling banyak tersedia dari berbagai sumber. Tentu saja dana-dana tersebut bersifat sebagai pelengkap, dan uang bukan satu-satunya faktor penentu seseorang bisa terkena hepatitis; pola atau gaya hidup yang sehat; istirahat yang cukup, olahraga teratur beberapa hal yang perlu dimotivasi kepada semua.

DENGAN BERBAGAI KONDISI DI ATAS, TERASA BETUL PERLUNYA DUKUNGAN BERBAGAI PIHAK UNTUK MENJAMIN TERLAKSANANYA PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI KUNCI KEMAJUAN BANGSA. ADANYA RENCANA PEMERINTAH PADA TAHUN DEPAN MENURUNKAN ANGGARAN BAGI PERGURUAN TINGGI, TERMASUK DUKUNGAN DALAM BENTUK BEASISWA BAGI YANG KURANG MAMPU, SAMPAI RENCANA UNTUK MENGHAPUSKAN KEBIJAKAN UJIAN TULIS MASUK PERGURUAN TINGGI YANG GRATIS, TENTUNYA PATUT DIPERTANYAKAN.

 

Manajemen Ketahanan Pangan

 

Manajemen Ketahanan Pangan

Muhammad Firdaus

Guru Besar FEM IPB dan Peneliti PKHT IPB

 

“Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dan dimasa itu mereka memeras anggur”

(QS Yusuf:49)

 

Makna Kisah Yusuf as untuk Pembangunan Pertanian

 

Kedatangan bulan agung Ramadhan di Indonesia seringkali disertai kekhawatiran melonjaknya harga pangan.  Fenomena ini bukan saja baru terjadi. Upaya antisipasi sudah mulai dilakukan Pemerintah. Untuk daging, 80 ribu rupiah per kg merupakan ambang batas harga di pasar. Dengan “ancaman” seperti itu, diharapkan peluang pencari rente untuk memainkan harga bisa diminimumkan. Namun bila pengelolaan pasokan tidak tepat, bisa berakibat sebaliknya seperti halnya yang terjadi dengan beras pada tahun lalu. Saat diumumkan tidak akan ada lagi impor, harga beras malah melonjak karena memberi kesempatan kepada pelaku pasar untuk memainkan pasokan.

 

Untuk komoditas seperti daging yang memang tingkat konsumsi nasional masih jauh di atas kemampuan produksi dalam negeri, mendatangkan dari luar negeri merupakan pilihan (jangka pendek).  Namun, banyak pangan pokok lain, seperti beras, cabe, bawang merah, ayam dan ikan, yang seyogyanya dari dalam negeri mampu dipenuhi dengan baik, namun karena manajemen produksi dan penyimpanan yang tidak pas, menyebabkan harga masih sangat bervariasi bak antar waktu maupun antar  daerah; dan sering meningkat tajam saat tertentu seperti Ramadhan.

 

Bagaiman mengelola produk pertanian yang bersifat musiman sudah dicontohkan dalam Al-Quran, dengan mengambil kisah di salah satu negeri yang paling tua peradabannya, Mesir. Lebih dari 4.000 tahun yang lalu dikisahkan Yusuf a.s. memimpin pengelolaan cadangan pangan negara untuk menghadapi saat paceklik.

 

Pada ayat 47-49 disebutkan proses yang terjadi merupakan siklus (business cycle). Kita sering terhenti pada ayat ke-48, yaitu datangnya saat paceklik setelah di ayat 47 digambarkan musim panen raya. Pada ayat ke-49 disebutkan akan ada masa keemasan kembali. Dalam ekonomi makro, salah satu mazhab yang berkembang kurun waktu terakhir adalah real business cycle.  Perekonomian suatu negara pada saat-sat tertentu mengalami gejolak (krisis), yang bisa kembali berulang.

 

Untuk bidang pertanian, beberapa riset menjelasakan dalam mengimplementasikan sistem pertanian yang ramah lingkungan (organik, LISA dll.), diperlukan proses rotasi komoditas yang diusahakan. Proses rotasi ini dari pengalaman penelitian di Amerika Serikat dan Inggris direkomendasikan dilakukan setiap 5 sampai 7 tahun sekali. Proses siklus 7 tahunan tersebut juga dapat diinterpretasikan pada manajemen tanaman perkebunan. Sebagai contoh, untuk sawit sebagai tanaman perkebunan penyumbang devisa ekspor terbesar di Indonesia dan Malaysia, siklus ini nyata sekali mengikuti tahapan-tahapan pada fungsi produksi Klasik. Tujuh tahun pertama adalah masa pembesaran tanaman. Tujuh tahun berikutnya adalah periode tanaman memberikan hasil dan kemudian mencapai puncak produktivitasnya. Tujuh tahun terakhir adalah saat tanaman mulai menurun produktivitasnya dan kemudian mencapai umur ekonomis maksimum.

 

Pengelolaan cadangan pangan memang tidak mudah. Untuk Indonesia, masalah yang dihadapi bukan cuma antar waktu karena produksi yang bersifat musiman. Juga antar wilayah karena keberagaman komoditas yang diusahakan sesuai keunggulan lokal. Pada ayat 58 dan 59 Surah Yusuf digambarkan dengan adanya pembangunan ketahanan pangan yang baik, Mesir dapat membantu negara-negara lain yang kekurangan pangan saat itu. Kita masih lemah sekali dalam perencanaan produksi,  baik di tingkat  petani apalagi wilayah. Bila dapat dilakukan secara akurat, katakanlah untuk setiap daerah dapat dipetakan berapa produksi dan berapa permintaan yang harus dipenuhi, maka kejadian gejolak harga bisa diminimumkan. Bahkan kita menjadi negara pengeskpor pangan, bukan sebaliknya.

 

Untuk teknologi penyimpanan, setidaknya sebagian sudah tersedia dan dikuasai. Sebagai contoh beberapa kajian PKHT IPB dan Litbang Kemtan, untuk penanganan bawang mrah sudah tersedia teknologi apakah dengan penanganan pasca panen yang minimum; teknologi pendingin atau pengeringan. Komitmen berbagai pihak untuk mendukung implementasinya sangat diperlukan. Contoh lain untuk beras, riset penyimpanan yang terbaik dalam bentuk apa, apakah beras atau gabah juga sudah dilakukan. Seperti yang tersirat di ayat 47 tadi, hasil riset kami 15 tahun yang lalu menunjukkan penyimpanan dalam bentuk gabah lebih efisien dan ekonomis. Susut berat atau risiko hama gudang lebih ringan. Namun penyimpanan harus dilakukan berkelompok tidak bisa oleh individu petani. Untuk itu Pemerinatah atau Pemda memang harus turun tangan. Upaya seperti lumbung desa yang dulu pernah ada perlu kembali dihidupkan oleh Negara. Manajemen keuangan seperti resi gudang yang sudah mulai diimplementasikan perlu dikaji secara lebih mendalam, dan tentu harus menghindari riba dalam implementasinya.

 

Penataan Kelembagaan Pangan

 

Program pemasaran Kementerian Pertanian Amerika Serikat mempunyai misi mengurangi gap antara harga pangan di tingkat petani dengan harga di tingkat konsumen. Artinya dalam sasaran program Pemerintah seyogyanya bukan bagaimana menciptakan harga yang rendah di tingkat konsumen atau harga yang tinggi di tingkat petani. Namun proses pembentukan harga yang efisien, yang dipercaya hasil dari mekanisme pasar, hendaknya yang menjadi tujuan. Tidak jauh berbeda dengan manajemen harga yang dlakukan saat Umar Bin Khattab memimpin Khalifah Islamiyah. Sahabat dilarang melakukan distorsi harga pasar. Namun efisiensi pasar dijaga, semisal dengan melarang keras pelemahan posisi tawar petani kecil yang membawa barangnya ke pasar. Namun Pemerintah tetap memberikan dukungan dalam bentuk bantuan langsung pangan kepada fakir miskin.

 

Saat ketersediaan produk di dalam negeri berkurang, kemudian pasar memberikan sinyal kenaikan harga, saat itulah petani di dalam negeri berhak memperoleh bagian yang lebih besar dari biasanya, hasil dari transmisi kenaikan harga di pasar. Demikian sebaliknya. Makanya untuk mengurangi risiko tersebut, petani di negara maju dianjurkan membuat kontrak penjualan dengan manufaktur, distributor atau pengecer. Di beberapa tempat kontrak antara petani cabe di Ciamis dengan industri saus, atau petani di Garut dengan Carefour merupakan sebagian contoh sukses. Resi gudang juga merupakan solusi yang baik, yang saat ini di Indonesia sedang dievaluasi hasil uji coba pelaksanaannya di daerah.

 

Pemikiran di atas berimplikasi masukan pada beberapa kebijakan yang saat ini sedang dilaksanakan Pemerintah. Sebagai contoh, kebijakan referensi harga sebagai patokan Pemerintah untuk membuka keran impor cabe atau bawang merah hendaknya selalu diperbaharui  secara berkala. Besarannya harus mempertimbangkan kompensasi terhadap harga yang sangat rendah yang sering diterima petani pada saat sedang panen raya, karena sifat produksi yang musiman.

 

Kedua, kontrol terhadap harga pasar saat ini hendaknya ada di bawah kendali Kementerian Perdagangan, atau Bulog. Ke depan, secara konsep sudah sangat jelas ada di UU Pangan 18/2012, bahwa pengelolaan cadangan pangan ada di bawah Lembaga yang berada di bawah Presiden. Tinggal menjalankannya saja. Bulog dengan posisi seperti saat ini selalu serba salah. Harus berfungsi seperti lembaga sosial, namun  juga harus mencari untung karena sebagai BUMN. Fungsi koordinasi sebagaimana yang tersirat dari UU Pangan pun juga tidak mungkin dilakukan.

 

Kementerian Pertanian (Kemtan) harus fokus pada peningkatan produktivitas/dayasaing, yang sesungguhnya kunci untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Bila di setiap unit komoditas di Kemtan terdapat Direktorat Pemasaran dan Pengolahan, tupoksinya diarahkan untuk meningkatkan efisiensi tataniaga, apakah melalui penguatan kelembagaan rantai pasok atau perbaikan sistem informasi pasar. Sehingga yang harus dijaga adalah perubahan harga di pasar harus ditransmisi sebaik mungkin ke produsen. Pada saat harga di pasar naik, petani akan menikmati kenaikannya, demikian pula sebaliknya.

 

Untuk program pemasaran, tidak perlu dilakukan tindakan-tindakan secara langsung seperti penjualan ke pasar konsumen. Akan habis energi sehingga tupoksi utamanya terabaikan. Untuk program pengolahan, tupoksinya harus diarahkan kepada penanganan pasca panen dan pengolahan minimum. Kehilangan hasil setelah panen masih merupakan masalah besar yang belum terpecahkan. Mulai dari teknik panen yang belum sesuai anjuran; minimnya teknologi pengepakan dan pengemasan serta buruknya penanganan saat pengangkutan produk. Pekerjaan rumah yang banyak ini yang harus jadi perhatian utama. Sekali lagi, Kemtan tidak harus “kebakaran jenggot” saat harga melambung tinggi di tingkat konsumen, atau terjun bebas di tingkat petani; selagi peningkatan pasokan dan produktivitas petani di daalam negeri sudah maksimum diupayakan.

 

Kebrhasilan Yusuf as dengan Smart Leadership

 

Kembali kepada kisah Yusuf as di atas,. Keberhasilannya yang diceritakan pada ayat 58 dan 59 tidak terlepas dari dukungan kecerdasan dalam manajemen ketahanan pangannya. Pada ayat 55 diceritakan  Yusuf memperoleh amanah sebagai bendaharawan negara, karena dua faktor: pandai dalam menjaga dan berpengetahuan. Hal ini mengisyaratkan seorang pemimpin untuk bisa berhasil harus amanah, mengutamakan kepentingan Bangsa di atas kepentingan kelompok atau sendiri. Tidak cukup dengan amanah, memiliki pengetahuan yang cukup sehinga bisa menyelesaikan persoalan secara komprehensif menjadi syarat kedua. Ini dapat berarti, untuk posisi tertentu, seperti pimpinan Kementerian atau Lembaga Negara tertentu hendaknya direkrut dari kalangan profesional.

 

Masalah yang sama memang seyogyanya tidak harus berulang. Semua pihak harus secara cerdas mensikapinya. Tidak dengan “panik” apalagi retorika. Upaya mengintegrasikan  perencanaan produksi, penyimpanan dan pemasaran produk pertanian harusnya bisa lebih baik dengan ketersediaan berbagai teknologi saat ini.

 

 

 

 

 

 

Ketimpangan Pembangunan

 

KETIMPANGAN PEMBANGUNAN

MUHAMMAD FIRDAUS

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

 

Setidaknya ada tiga persoalan rumit “disparitas” yang dihadapi dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia. Pertama, kesenjangan (disparitas) pendapatan antar rumahtangga, yang diindikasikan oleh nilai rasio Gini yang semakin besar. Kedua, kesenjangan laju perkembangan antar sektor ekonomi: pertanian, pertambangan, manufaktur dan jasa. Untuk Indonesia ini diperburuk dengan keadaan “deindustrialisasi”, dimana manufaktur sebagai penghela ekonomi Bangsa tidak tumbuh dengan baik. Akibatnya nilai tambah sumberdaya nasional utamanya dari sektor pertanian dan bahan tambang diambil negara lain. Ketiga kesenjangan pembangunan antar wilayah, yang akan menjadi fokus dalam artikel ini.

Persoalan Serius Ketimpangan antar Wilayah

Masalah ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia ternyata sangat berat. Indonesia merupakan negara terburuk di dunia dalam aspek pemerataan pembangunan secara geografis. Dari studi Lessmann, profesor dari Jerman diketahui bahwa Indonesia adalah outlier, karena memiliki nilai coefficient of variation (CV) pendapatan daerah yang lebih dari 1 untuk data periode 2004-2008. CV yang semakin besar menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Negara lain di dunia nilai CV-nya semua kurang dari 0,8, termasuk China yang juga dikenal buruk dalam pemerataan pembangunan antar wilayahnya.

Setelah dihitung ulang dengan periode yang diperpanjang dengan data 1980 s.d. 2013, diperoleh nilai CV yang lebih rendah, namun tetap tertinggi  di dunia yaitu 0,93. Contoh mudah gambaran ketimpangan antar wialyah yang (semakin) serius adalah, pada tahun 1983, pendapatan regional tertingi (DKI Jakarta) nilainya 20 kali lipat dibandingkan dengan pendapatan regional terendah (Nusatenggara Timur). Tiga puluh tahun kemudian, di 2013, rasio ini bukan menurun, malah naik menjadi 25 kali lipatnya. Secara teoritis seharusnya lambat laun ketimpangan pembangunan antar wilayah akan hilang dengan sendirinya. Ini beranjak dari pemikiran bahwa wilayah yang kurang berkembang produktivitas marjinal dari investasi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang lebih berkembang. Akibatnya akan terjadi proses catch-up dari wilayah yang kurang berkembang terhadap wilayah maju (konvergensi). Kajian Firdaus dan Yusop (2013) menunjukkan, untuk Indonesia proses konvergensi terjadi, namun sangat pelan. Diperlukan sekitar 200 tahun agar wilayah kuang berkembang dapat mengejar kemajuan wilayah lain; bila dibiarkan secara alamiah.

Masalah ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah masalah historis, yang dihadapi oleh setiap negara. Masalah ini  muncul mulai dari level kecamatan
(antar desa) sampai ke level global. Dunia belahan selatan dianggap lebih tertinggal daripada belahan utara. Beberapa negara seperti AS, China dan Thailand menghadapi permasalahan yang berkebalikan dengan Indonesia. Pembangunan wilayah bagian barat lebih tertinggal dibandingkan bagian timur. Pulau Jawa bagian selatan secara umum lebih tertinggal dibandingkan daerah utara, atau kawasan pantai timur Sumatera lebih maju daripada kawasan pantai barat. Pada tingkat kabupaten, contoh yang termasuk ekstrim adalah untuk kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu Bogor. Wilayah barat Kabupaten Bogor jauh tertinggal dibandingkan dengan bagian tengah dan timur. Wilayah bagian timur Bogor memiliki ukuran ekonomi dua kali lipat dibandingkan bagian barat, yang juga disertai dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi.

Upaya Pemerintah dan Inisiatif

Di Indonesia kebijakan untuk mempercepat pembangunan kawasan tertingal sudah dimulai terutama sejak akhir Pemerintahan Suharto. Pada tahun 1996 dibuat Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu atau KAPET. Ada 12 KAPET yang dibuat di di Kalimantan, Sulawesi, Nusatenggara dan Papua. Disertasi Soenandar (2005) menyimpulkan 12 KAPET yang dibuat tersebut gagal dalam pencapaian sasaran yang ada.

Seiring waktu perhatian pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah semakin serius. Masalah tersebut sudah menjadi bagian dasar dari landasan rencana pembangunan yang ditetapkan dengan UU: RPJP 2005-2025. Namun sampai sekarang persoalan ini tetap mengemuka. Pemekaran wilayah yang sering juga diajukan sebagai solusi masih belum sceara pasti dapat mengurangi ketimpangan. Meski tidak semua, namun banyak juga daerah yang mekar mengalami perkembangan ekonomi yang lebih lambat dari daerah induknya.

Kebijakan lain yang ditempuh adalah menggunakan mekanisme dana perimbangan. Namun alokasi dana khususnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus di Indonesia selama ini malah lebih banyak diberikan kepada wilayah yang sudah maju. Ini disebabkan antara lain karena formula yang digunakan bias ke wilayah yang lebih banyak penduduknya (Pulau Jawa dan Sumatera). Selain itu penerimaan negara dari sumberdaya alam utamanya berasal dari luar Jawa. Aibatnya proses transfer yang terjadi justru dari luar ke Pulau Jawa, bukan sebaliknya seperti China.

Beberapa tahun yang lalu Pemerintah menyusun strategi dengan membangun pusta-pusat pertumbuhan baru, dalam bentuk koridor ekonomi yang tertuang dalam rencana induk MP3EI. Ada kelemahan dari konsep tersebut, namun tidak berarti harus dilupakan. Komitmen Pemerintah saat ini untuk lebih membangun kelautan dan pulau-pulau terpencil tentu patut didukung, tetapi pembangunan wilayah daratan yang lebih tertinggal juga harus tetap menjadi perhatian.

Ada lessons learned yang bisa dipetik dari negara lain. Di China, pertumbuhan ekonomi kawasan timur yang merupakan daerah pantai (coastal) lebih cepat daripada daerah kawasan tengah dan barat yang merupakan daratan (inland). Rendahnya investasi di kawasan barat diidentifikasi sebagai penyebab utama, terutama sejak kebijakan Pemerintah Deng membuat special economic zone di kawasan pantai pada tahun 1980-an (Zheng, 2007).

Sejak akhir 1990-an, Pemerintah Zhu menetapkan kebijakan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan wilayah yang disebut Xibu da Kaifa atau “Go West”. Padahal saat itu rasio PDRB kawasan barat sekitar separuh kawasan timur. Strategi yang ditempuh adalah meningkatkan investasi publik secara besar-besaran di kawasan barat. Selama lima tahun berjalan, proyek dari pemerintah senilai US $ 120 milyar telah ditanamkan di kawasan barat; terutama diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan industri pengolahan pertanian. Hasilnya pertumbuhan baik investasi maupun ekonomi di kawasan barat (Hainan, Inner Mongolia, Guangxi, Sichuan and Jilin) lebih cepat dibandingkan Kawasan timur (Xinjiang, Shanghai, Beijing, Helongjiang and Guizhou).

Di tingkat yang lebih mikro, mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia dilakukan dengan kesungguhan membangunan sektor pertanian, perikanan dan kelautan. Salah satu titik lemah yang harus dicari jalan keluarnya adalah ketidakmampuan sektor-sektor ini dalam pencapaian economies of scale. Konsolidasi lahan komoditas pangan (padi, jagung, kedele); pengembangan ke skala perkebunan untuk komoditas hortikultura; peremajaan dan peningkatan dayasaing produk hasil perkebunan; integrasi perikanan darat dengan pertanian; peningkatan akses sumberdaya dan teknologi bagi nelayan kecil merupakan beberapa catatan yang sulit diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari satu periode Pemerintahan. Komitmen pembangunan sektor ini harus tetap ada: everything can wait, but not agriculture.

Pengembangan kewirausahaan di tingkat perdesaan urgen dilakukan, Bila di Jepang dikembangkan one village one product, yang diadopsi oleh Indonesia; di Thailand skema ini dimodifikasi menjadi OTOP, one tambon one product. Di Malaysia, yang selalu berfikir produk pertanian harus dicari nilai tambahnnya, menggunakan istilah ODOI, one district one industry. Meskipun kita tidak terlalu kreatif untuk memodifikasi dari negara asalnya, namun implementasi program ini tentu jauh lebih penting. Terus meyakinkan anak muda bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan 10 sampai 20 juta per bulan dari mengusahakan komoditas pertanian dan perikanan dalam luasan satu hektar, tentunya dapat mengubah mind set yang tidak pas: pertanian itu kumuh, miskin dan seorang sarjana nilainya harus bagus sehingga bisa kerja di perusahaan multinasional.

Penghargaan kepada Daerah dan MDGs

Baru saja diumumkan oleh banyak sekali media nasional dan lokal, DKI Jakarta yang menyabet empat penghargaan dari Pemerintah (Bappenas). Penilaian yang dilakukan oleh para profesional tentunya sudah menggunakan kriteria yang obyektif. Namun dari berbagai uraian di atas, nyata sekali kondisi DKI Jakarta sudah sangat maju dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Untuk IPM saja, sejak dipublikasikan tahun 1996 oleh Badan Pusat Statistik sampai sekarang DKI Jakarta menempati posisi teratas. Sebaliknya Papua dan Nusatenggara Timur keduanya selalu berada di posisi terbawah. Demikian pula untuk angka IPM yang sejak 2013 sudah menggunakan metode perhitungan baru, dimana ketiga aspek kemajuan ekonomi, pendidikan dan kesehatan tidak boleh lagi saling mengkompensasi satu dengan lainnya.

Dari keempat penghargaan yang diberikan kepada Jakarta tersebut, tiga terkait aspek penyusunan perencanaan dan penyerapan anggaran. Yang keempat, yaitu Anugerah Angripta Nusantara, merupakan cerminan hasil kerja pembangunan secara real yang diindikasikan oleh pencapaian Millenium Develpoment Goals, dengan delapan tujuannya. Sejak Pemerintahan SBY, penghargaan terhadap pencapaian MDGs diamanahkan dalam Inpres. Tahun 2015 merupakan periode terakhir komitmen pencapaian MDGs, karena  pada Septembr 2015 para pemimpin dunia bersepakat dengan komitmen baru yaitu untuk mencapai Sustainable Development Goals di tahun 2030 yang berisi 17 tujuan.

Penilaian untuk kurun waktu sejak 2011 sampai 2015 (Laporan dari Sekreatriat MDGs Indonesia), menunjukkan ada satu propinsi yang secara konsisten selalu meraih posisi terbaik dari empat kriteria MDGs yang ditetapkan. Provinsi yang berada di Kawasan Timur, yaitu Nusatenggara Barat. Daerah ini berhasil selalu menjadi Propinsi terbaik dalam laju pencapaian MDGS. Untuk kriteria pencapain MDGs dari sisi pengentasan kemiskinan tahun 2016 diraih oleh Sulawesi Tenggara. DKI Jakarta meraih penghargaan untuk dua kriteria pencapaian MDGs, yaitu pencapaian MDGs terbaik dan pencapaian MDGs terbanyak (dari 8 tujuan yang ada).

Dengan mempertimbangkan fakta empirik ketimpangan antar wilayah di Indonesia, seyogyanya pencapaian laju merupakan faktor yang harusnya lebih “digembar-gemborkan”. Karena kriteria ini berlaku untuk daerah yang memang berhasil berkerja keras untuk membuat paling banyak perubahan. Untuk daerah yang sudah sangat maju, apalagi sebagai ibukota negara, tentunya pencapain prestasi untuk kategori terbanyak dan terbaik, seyogyanya tidak mengherankan. Dalam teori makroekonomi saja, kita diajarkan untuk mempetimbangkan steady state level dalam melakukan analisis komparasi pembangunan ekonomi. Kondisi Jakarta bisa jadi sudah terlalu mapan (steady) untuk dikompetisikan dengan daerah lain di Indonesia.

Pemikiran seperti ini menjadi signifikan saat pemangku kepentingan harus mengambil keputusan alokasi sumberdaya. Tentang keberpihakan terhadap daerah yang lebih tertinggal; keberpihakan terhadap rumahtangga miskin dan tunawisma; keberpihakan pada sektor ekonomi yang rendah produktivitasnya. Dalam pemberian penghargaan pun hendaknya harus mempertimbangkan konsen ini. Banyak juga negara berkembang yang mengalihkan strategi pembangunan ekonomi dari picking the winners, ke arah pembangunan yang lebih berkeadilan (growth with equity). Semoga ini juga terjadi dengan Pemimpin Negara dan Pemerintah Daerah di Indonesia.

 

Who is Benefiting from Fertilizer Subsidies in Indonesia?

 

August 1, 2011

World Bank Policy Research Working Paper No. 5758 Abstract:

Using the Agricultural Census 2003 and the Rice Household Survey 2008 for Indonesia, this paper analyzes the distribution of benefits from fertilizer subsidies and their impact on rice production. The findings suggest that most farmers benefit from fertilizer subsidies; however, the 40 percent largest farmers capture up to 60 percent of the subsidy. The regressive nature of the fertilizer subsidies is in line with research carried out in other countries, the result of larger farmsusing a larger volume of fertilizer. This paper confirms that fertilizer used in adequate quantities has a positive and significant impact on rice yields, but it also provides evidence that over-using fertilizer has an adverse impact on yields (an inverted U-curve relationship).

Number of Pages in PDF File: 39

Keywords: Fertilizers, Crops & Crop Management Systems, Economic Theory & Research, Regional Economic Development, Rural Poverty Reduction

PDF Here

 

 

Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia

 

Download PDF below

http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IRTI/CM/downloads/Working%20Paper%20Series/WP-1433-07.pdf

or
WP-1433-07

 

Posisi Pertanian Indonesia di WTO

 

http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/02/04/o20e0710-posisi-pertanian-indonesia-di-wto

Kamis, 04 Februari 2016, 13:00 WIB
Di dalam negeri sendiri, sering terdapat perbedaan pandangan pemangku kepentingan menyikapi keputusan hasil perundingan internasional. Tinjauan secara komprehensif: plus minus dampak hasil perundingan diperlukan dan hendaknya menjadi pegangan yang bulat bagi semua yang berperan.

Sudah sebulan lebih, Konferensi Tingkat Menteri ke-10, forum tertinggi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Nairobi berlalu. Beberapa keputusan penting diambil yang dikenal dengan “Nairobi package” berisi enam kesepakatan.

Empat butir pertama berkaitan langsung dengan sektor pertanian, dua butir lain terkait dengan negara kurang berkembang (LDCs). Bagi Indonesia yang sudah meratifikasi WTO sejak awal dengan UU Tahun 1994, komitmen ini harus dipatuhi.

Kesepakatan di WTO bersifat mengikat yang ini tak dijumpai pada perjanjian dagang plurilateral di tingkat regional seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Free Trade Agreement (AFTA). Artinya, suatu negara atau kelompok boleh mengajukan gugatan bila merasa ada anggota melanggar ketentuan. Seperti kasus Indonesia yang saat ini dibawa ke dispute settlement body oleh Amerika Serikat, Cina, dan negara lain karena kebijakan terkait impor hortikultura dan impor produk peternakan.

Hasil terpenting dari konferensi Nairobi yang harus segera ditindaklanjuti adalah kesepakatan subsidi ekspor, bagian dari pilar persaingan ekspor di Agenda Pembangunan Doha. Bagi negara maju yang selam aini memberi subsidi ekspor untuk produk pertaniannya (terutama Uni Eropa dan AS), dalam berbagai bentuk seperti bantuan langsung, dispensasi pajak, kemudahan dan keringanan bunga kredit, harus segera menghilangkannya sesaat setelah kesepakatan dideklarasikan (Januari 2016).

Bagi negara berkembang, hal yang sama harus dilakukan pada 2018. Hingga kurun waktu tersebut, subsidi ekspor yang ada tidak boleh dinaikkan.

Bagi Indonesia diduga setidaknya kesepakatan ini memberikan dua dampak langsung. Pertama, untuk produk ekspor, bila ada subsidi akan mengurangi daya saing di pasar dunia. Untungnya, subsidi untuk produk pertanian Indonesia selama ini tidak signifikan.

Seharusnya, produk ekspor pertanian Indonesia akan semakin berdaya saing. Namun, tetap perlu menjadi pertimbangan ke depan, semisal, tanaman perkebunan sebagai andalan ekspor yang perlu peremajaan, seperti karet, kakao, sawit, teh, dan kopi, tapi petani mempunyai keterbatasan finansial.

Kedua, Indonesia masih mengimpor produk pangan dalam jumlah besar. Saat negara asal harus menghapuskan subsidi, semisal, untuk petani/eksportir jagung, kedelai, tebu, dan juga gandum, maka akan terjadi kenaikan harga di pasar internasional.

Dari sisi produksi pertanian ini akan meningkatkan daya saing produksi domestik terhadap produk impor itu, terutama saat program Kementerian Pertanian yang all out mencapai kemandirian pangan (baca: Pajale). Meskipun untuk negara maju, pencarian teknologi baru akan terus dilakukan guna menggeser kurva biaya ke bawah untuk menghindari kenaikan harga yang besar.

Dari sudut pandang sektor pertanian, penghapusan subsidi ekspor diharapkan berdampak positif. Hal yang sudah lama dituntut kelompok negara berkembang terhadap negara maju.

Di WTO, Indonesia punya posisi unik, mulai dari peran pentingya sebagai koordinator 47 negara berkembang (kelompok G-33), juga anggota kelompok G-20 dan Cairns group (eksportir produk pertanian utama dunia). Di negara berkembang, peran Indonesia dan negara lainnya lebih dituntut menciptakan proteksi terhadap produk dalam negeri (posisi defensif).

Lazimnya, produk itu punya daya saing lebih rendah daripada yang diimpor. Namun, punya posisi strategis karena pangan pokok, menyerap banyak tenaga kerja atau berkait langsung dengan kemiskinan dan pembangunan perdesaan. Untuk Indonesia, beras, jagung, dan kedelai adalah contoh di antaranya. Termasuk usulan mengelola cadangan pokok, seperti beras. Di forum WTO, usulan proteksi ini dikenal dengan proposal Special Product dan Public Stokholding (SP dan PSH).

Usulan proteksi untuk posisi defensif dapat pula karena motivasi mencegah fluktuasi harga yang tajam karena sifat produksinya yang musiman. Sebagai contoh, saat panen raya produk hortikultura terjadi, diharapkan secara temporer diterapkan hambatan perdagangan (tarif) untuk mencegah banjir impor. Usulan ini dikenal dengan proposal Special Safeguard Mechanism (SSM).

Sebaliknya, dari (sebagian besar) negara maju di G-20 dan Cairns group, motivasi perundingan umumnya untuk meminimalisasi proteksi perdagangan seperti kuota, tarif, dumping, dan kebijakan domestik yang dianggap mendistorsi pasar, seperti ketiga proposal di atas. Dari sisi Indonesia, usulan dua kelompok ini dipandang sebagai posisi ofensif.

Sebagai salah satu pengekspor produk pertanian tropika utama dunia, Indonesia juga tak menginginkan proteksi yang ketat di pasar dunia. Hingga 2015, meskipun neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit (nilai impor lebih besar daripada eskpor), khusus sektor pertanian, surplus masih dapat diciptakan yang disumbangkan, terutama oleh ekspor produk perkebunan. Artinya, bila ada gangguan pada eskpor produk pertanian akan memperburuk neraca perdagangan yang dapat mengganggu stabilitas makroekonomi.

Dalam konferensi di Nairobi, usulan SSM dan PSH ditetapkan sebagai bagian agenda yang akan terus dipantau kemajuannya (tertulis dalam dokumen deklarasi: The General Council shall regularly review progress in these negotiations). Artinya, keinginan kelompok G-33–Indonesia masih menjadi koordinatornya– tetap dapat diperjuangkan sampai menjadi kesepakatan akhir yang harus ditaati dan tidak dapat ditarik kembali.

Bila di dalam negeri masih ada perbedaan pandangan terhadap kepentingan Indonesia untuk sejauh mana memproteksi produk pertaniannya adalah hal lumrah. Di satu sisi, Indonesia saat ini dan ke depan masih menggantungkan ekonominya pada ekspor produk pertanian, baik mentah maupun olahan.

Di sisi lain, ada 26 juta lebih rumah tangga petani pangan, hortikultura serta perternak yang penguasaan lahan dan teknologinya sangat terbatas (gurem). Mereka dapat berpoduksi dengan kondisi daya saing yang sama dengan negara lain yang usaha taninya mencapai penghematan karena skala usaha yang lebih optimal. Para petani itu masih memerlukan perlindungan dari negara sebagai amanah konstitusi: UUD 1945 serta UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Di samping identifikasi dan dukungan pemerintah terhadap berbagai produk pertanian khas Indonesia yang dianugerahi sumber daya hayati tak terkira perlu ditingkatkan. Kajian komprehensif lintas Kementerian dan lembaga serta komitmen pada hasil kesepakatan di dalam menjadi kata kunci untuk bisa memetik manfaat berbagai kesepakatan dalam perundingan internasional.

Muhammad Firdaus
Guru Besar FEM IPB, Tim Ahli Satgas G-33 WTO