Prof Muhammad Firdaus

mencari dan memberi yang terbaik

 

My CV 2015

 

Picture2

CURRICULUM VITAE

CV Muhammad Firdaus 2019 power point

CV-M.-Firdaus-2019-edit

Prof. Dr. Muhammad Firdaus, S.P, M.Si

Email: mfirdaus@ipb.ac.id, firdausfeemipb@yahoo.com
Facebook: Muhammad Firdaus Ipb

Isu Strategis dan Kebijakan Ketahanan  Pangan – Januari 2019.pptx

General Economics – 1st Week.ppt

Proyeksi Ekspor Berdasarkan Industri: Komoditas Unggulan

 

 

PR UNTUK KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK

 

Muhammad Firdaus
Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB

Subsidi Pertanian di Indonesia

Adanya kecenderungan sampai saat ini untuk mempertahankan kebijakan “pangan pokok murah” menyebabkan usaha pertanian di Indonesia, khususnya beras sulit memberikan pengembalian hasil ekonomi yang memadai bagi petani. Dengan karakteristik penguasaan lahan kecil-kecil, yang terus terfragmentasi karena diwariskan dan konversi ke sektor usaha lain, disertai produktivitas yang cenderung sudah levelling off utamanya untuk lahan di Pulau Jawa, maka bercocok tanam padi bukan pilihan yang menarik bagi petani generasi muda. Sebagian petani dengan kondisi seperti itu berperilaku sebagai net consumer: menjadi pembeli beras saat persediaan di lumbung kosong, ditambah komoditas ini dapat memacu inflasi (volatile food), maka kebijakan untuk membuat harga gabah atau beras tidak naik secepat barang-barang lainnya akan masih tetap diupayakan pemerintah.

Berbagai negara pertanian besar di dunia, seperti AS, China, Brazil termasuk Indonesia mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk pertanian. Hanya 10 negara di dunia saja secara total mensubsidi sektor pertanian tidak kurang dari Rp 13 ribu trilyun setiap tahunnya. Bantuan yang diberikan kepada petani dalam bentuk yang beragam. Untuk menjaga harga pangan tidak terlalu tinggi di konsumen, namun juga tetap mensejahterakan petani, maka anggaran diberikan dalam bentuk subsidi untuk menutupi selisih harga yang seharusnya diterima petani/farm gate; atau dalam bentuk tambahan pendapatan bagi setiap pengusahaan produk pertanian yang dilaporkan secara baik dengan registrasi lahan yang sudah berjalan secara teratur.

Di Indonesia, subsidi untuk membantu sektor pertanian banyak dilakukan dalam bentuk faktor produksi serta sarana prasarana pertanian. Bantuan diberikan dalam potongan dari harga keekonomian untuk pupuk dan benih; bunga kredit yang lebih murah serta sarana prasarana seperti irigasi serta alat dan mesin pertanian. Besaran anggaran untuk subsidi pertanian terutama melonjak sejak tahun 2008. Ini antara lain disebabkan naiknya pengeluaran pemerintah untuk pupuk, lebih dari 200 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Masihkah Subsidi Pupuk Diperlukan?

Efektivitas dari pengeluaran yang besar untuk pupuk sudah mendapatkan perhatian lembaga internasional setidaknya Bank Dunia. Pada tahun 2011, Bank Dunia mempublikasi kertas kerja bertajuk Who is Benefiting from Fertilizer Subsidy in Indonesia. Dengan menggunakan model ekonometrika yang robust, dan data dari Sensus Pertanian 2003 serta survey antar sensus 2008; studi ini menemukan bahwa banyak subsidi pupuk diterima oleh petani dengan luasan lahan lebih dari yang dipersyaratkan. Hal penting lainnya adalah ada pola regresif dari subsidi pupuk, khususnya urea, yang membentuk kurva U terbalik. Tingkat optimal penggunaan urea yang memberikan dampak terbesar pada produktivitas berada pada jumlah 250 kg per hektar, sedangkan penggunaan aktual oleh petani padi secara rata-rata di atas 400 kg per hektar. Kelebihan dosis ini didorong oleh motivasi “kepuasan” petani melihat batang padi tumbuh subur dengan warna hijau mengkilap. Namun juga dapat karena efisiensi pemupukan belum dicapai karena ketidaktepatan waktu dan cara.

Kesangsian apakah subsidi pupuk memang diterima oleh petani sudah pernah ditanyakaan Presiden Jokowi pada tahun 2016. Pada tahun berikutnyya sebetulnya akan dilaksanakan uji coba penerapan subsidi langsung ke petani, menyempurnakan upaya yang sudah pernah dicoba di Karawang pada tahun 2008. Namun setelah kajian secara komprehensif dilakukan oleh Tim ITAPS IPB bekerjasama dengan Badan Keuangan Fiskal Kemenkeu, ternyata harus ada prasyarat dari hasil pemadanan data usulan subsidi pupuk yaitu RDKK dengan data hasil validasi lapang oleh penyuluh (Simluh). Kajian menunjukkan bahwa rata-rata hanya sekitar 30an persen saja data petani yang padan untuk kasus di 4 kabupaten dan 1 kota di Pulau Lombok. Selain itu efektivittas subsidi pupuk yang dapat dinilai dengan prinsip 6T (tepat waktu, harga, jumlah, sasaran, jenis dan mutu), menunjukkan terutama untuk tepat waktu dan harga masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Di beberapa daerah petani masih mengeluhkan ketidaktepatan waktu pupuk bersubsidi datang. Ini diduga karena persoalan persetujuan subsidi pupuk dari tingkat pusat sampai ke pimpinan pemerintah daerah.

Salah satu rasional dari kebijakan subsidi pupuk adalah tingginya biiaya memproduksi gabah di Indonesia, terutama bersumber dari dua komponnen yaitu sewa lahan dan tenaga kerjaa yang dapat menghabiskan 70% dari total pemgeluaran petani. Studi IRRI pada tahun 2016 menunjukkan bahwa dibandingkan beberapa produseen beras di Asia, petani padi Indonesia mengeluarkan biaya paling tinnggi, lebih dari dua kali di Vietnam. Namun dari semua komponen pengeluaran, harga pupuk di Indonesia yang relatif rendah dibandingkan megata-negara lan, kecuali India. Beberapa survey ke petani atau lembaga pertanian, sebagian besar masih menjawab bahwa subsidi pupuk tetap diperlukan petani, namun efekttivitas penyalurannya memang harus diperbaiki. UU 19/2013 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memberikan pesan bahwa Pemerintah berkewajiban melaiukan penyediaan input produksi pertanian secara baik.

Peta Jalan untuk Memperbaiki Subsidi Pupuk

Dari berbagai studi dan diskusi yang sudah pernah dilakukan, setidknya terdapat empat langkah strategis yang dapat dilakukan pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas dalam penyaluran subsidi pupuk di Indonesia. Pertama, pada tahun ini fokus pada penyediaan data kebutuhan pupuk bersubsidi secara sahih. Hal ini dapat diselaraskan dengan kegiatan Kementerian Pertanian yang akan mengoptimalkan fungsi penyuluh dna menjadikan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan pertanian (Kostra Tani). Implementasi IT di balai-balai penyuluhan pertanian seyogyanya dapat mendukung secarq langsung penyediaan data secara akurat terkait identitas petani, luas lahan dan sebagainya. Langkah ini tepat karena peningkatan daya saaing pertanian di Indonesia akan lebih dapat dilaksanakan bila pengembangannya dilakukan dalam kawasan. Untuk menerapkan teknologi IoT yang banyak digaungkan akhir-akhir ini, hanya mungkin bila dilakukan untuk pengusahaan pertanian dalam ekosistem. Banyak start up sudah mempunyai kapasitas untuk menyediakan sistem teknologi informasi pertanian sehingga validasi data sangat dimungkinkan. Digitalisasi ini akan membantu ke depan persoalan birokrasi yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target tepat waktu. Teknologi IoT juga akan membantu petani untuk memperoleh informasi secara real time tentang cuaca dan sekaligus kandungan hara dddi tanah. Balitbang Kementerian Pertanian sudah menyediakan informasi yang sangat baik di Kalender Tanamam. Informasi terkait rekomendasi pemupukan dan varietas yang sebaimnya digunakan seharusnya secara masif dapat diakses oleh petani.

Kedua, setelah persoalan data diselesiakan, pada tahun berikutnya Pemerintah dapat mempertimbangkan penerapan subsidi pupuk langsunf. Banyak alternatif instrumen yang dapat diaplikasikan. Kartu atau kupon adalah contoh alterrnatif. Tentu dengan penyediaan infrastrutkur langit yang tidak boleh “mubazir”, akan dapat mendukuf akses petani-petani yang ada di daerah pelosok. Memang sampai saat ini dari jutaan kartu tani, ditenggarai ratusan ribu saja yang digunakan secara efektif oleh petani. Terlupanya kata kunci, rusaknya kartu merupakan contoh alasan penyebab. Belajar dari nnegara lain dan juga beberapa kajiian aksi di Indonesia, penggunaan digital sebaiknyya bersifat “bundling”. Penggunaaan kartu atau akses dengan telepon selular dikaaitkan deengan kebutuhan lain seperti pembayaran listrik, akses kredit daan asuransi atau berbelanja di ritel waralba yang sudaah menjangkau perdesaan. Pemggunaan digital bukan hanya kepentingan pemerontah saja. Perusahan-perusahaan pupuk teentunya yang paling berkepentingan, tidak saja hanya untuk menyalurkan pupuk bersubsidi namun juga untuk melakukan perluasan pasar dan produk baru dalam strategi memasarkan produk seperti yang diajarkan Ansoff.

Ketiga, perbaikan data dan mekanisme penyaluran subsidi diikuti pada tahun berikutnya dengan rasionalisasi penggunaan urea dan penentuan prioritas jenis tanaman yang pwrlu disubsidi. Berbagai studi menunjukkan di lapangan penggunaan urea sudah over usage. Produktivitas tanamam tentu ditentukan oleh jenis pupuk yang tepat sesuai kebutuhan tanah. Kandunggan unsur makro penting tidak saja hanya nitrogen, Dengan ketekunan riset dan pengembangan, penggunaan pupuk organik yang sering dikeluhkaan oleh petani karena sifat voluminous-nya, sudah dapat disediakan perusahaan pupuk dengan meramunya menjad pupuk dalam bentuk yang ringan seperti tablet yang lebih. Setiap jenis tanamam bahkan varietas, lahan yang berbeda memerlukan kombinasi unsur hara yang berbeda untuk mendapatkan hasil pertanian yang optimal. Tidak tertutup kemngkinan selain merasionalisasi penggunaan urea oleh petani pemerintah juga mendorong kebijakan subsidi pupuk fokus pada tanaman panggan utama saja seperti pajale, terutama untuk menyederhanakaan berbagai persoalan yang kompleks yang sudah berlangsung puluhan tahun, sehingga subsidi pupuk 6T dapat menjadi legacy pada akhir kepemimpinan Jokowi.

 

Highlight Hal Baru dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019

 

MUHAMMAD FIRDAUS
GURU BESAR ILMU EKONOMI IPB

Highlight Hal Baru dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 (Versi tayang PPT)

 

MENYIKAPI ATURAN BARU PENGEMBANGAN KARIR DOSEN

Di Indonesia tugas dosen secara jelas sudah dicantumkan dalam UU yang diterbitkan pada tahun 2005. Sebagai pendidik profesional sekaligus ilmuwan, dosen harus mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ipteks melalui kegiatan Tridharma; tiga komponen yang hanya dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan, karena saling terkait dan mendukung satu sama lain. Semangat yang disampaikan oleh Pak Tojib Hadiwidjaya, Menteri Pendidikan Tinggi pertama, yang awal membawa konsep Tridharma Pendidikan Tinggi ke Indonesia.

Perubahan pada Pedoman Baru

Dalam UU Guru dan Dosen, memang dinyatakan bahwa seorang profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Hal ini menjadi warna utama dari Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Jabatan Akdemik/Pangkat Dosen (Pedop) yang dikeluarkan sejak bulan Oktober 2019 oleh Dirjen Sumberdaya Iptek dan Dikti, mulai dari kata pengantar sampai kepada petunjuk proses penilaian. Terkait dengan kewajiban profesor ini, sebagai catatan: dengan merujuk pada Peraturan Menteri tahun 2012, pengangkatan profesor tidak tetap sudah dilakukan untuk beberapa orang; yang tentu saja mempunyai pengalaman atau kepakaran di bidangnya, namun tidak memiliki syarat-syarat sebagaimana dalam pengusulan profesor.

Dalam kata pengantar disebutkan bahwa penyempurnaan Pedop baru dilakukan dalam konteks menguatkan upaya peningkatan mutu dosen perguruan tinggi melalui publikasi karya ilmiahnya. Jabatan akademik dosen pada dasarnya merupakan pengakuan penghargaan dan kepercayaan atas kompetensi, kinerja, integritas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, serta tata krama dosen dalam melaksanakan tugas tridharmanya. Penilaian angka kredit untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen harus diupayakan secara konsisten dan taat azas. Prosesnya harus mampu memberikan kemudahan kenaikan jabatan akademik/ pangkat kepada yang berhak secara terandal, namun sebaliknya harus mampu pula memberikan sanksi kepada yang pantas mendapatkannya. Dua kata kunci yaitu penghargaan kepada dosen dan kemudahan proses seyogyanya menjadi warna seluruh isi Pedop, yang akan menjadi acuan para penilai mulai dari tingkat perguruan tinggi sampai pusat.

Pada mekanisme penilaian, dalam Pedop sudah dicantumkan alur proses penilaian, baik untuk dosen yang berstatus ASN, non ASN dan dosen pada perguruan tinggi selain di bawah Kemenristekdikti (Kemndikbud). Secara eksplisit dicantumkan bahwa proses penilaian di Kemenristekdikti selama 45 hari kerja. Tentunya ini dapat ditafsirkan waktu maksimum evaluasi dilakukan, bukan persetujuan atau keluarnya SK yang baru. Dari tiga komponen Tridharma, porporsi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat tidak terlalu berubah dari edisi sebelumnya. Pelaksanaan penelitian semakin mendominasi pada jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi. Untuk pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, terdapat ketentuan minimum sebanyak 0,50ak (angka kredit) harus ada. Sebagai contoh dan merupakan hal baru dalam Pedop, kredit ini sudah dapat dipenuhi pada saat dosen menjadi penyunting pada satu jurnal ilmiah nasional.

Untuk pelaksanaan pendidikan, pada Pedop baru ditekankan bahwa untuk setiap usul kenaikan jabatan akademik/pangkat harus ada kegiatan pengajaran. Dinyatakan pula sebagai dosen dengan jabatan akademik profesor, tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran serta bimbingan tugas akhir hanya untuk program magister dan doktor. Kepada mereka tetap mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran serta bimbingan tugas akhir pada strata sarjana/diploma. Kegiatan baru yang dapat dinilai sebagai bagian dari kredit pendidikan antara lain short course dan bimbingan teknis, selain kegiatan pelatihan pengajaran, post doctoral dan mobilitas dosen.

Pada pelaksanaan penelitian, muncul ketentuan baru yang akan berdampak signifikan, yaitu persyaratan khusus berupa artikel ilmiah dimana pengusul adalah penulis pertama sekaligus penulis korespondensi. Dalam penjelasan di bagian berikutnya; untuk membuktikan sebagai penulis korespondensi, pengusul harus menyampaikan artikel yang dikirimkan ke penerbit dan juga proses review yang dilakukan. Tidak hanya akan lebih sulit secara teknis bila ini dilakukan; namun keharusan sekaligus menjadi penulis korespondensi secara implisit menunjukkan adanya “ketidakpercayaan” pada itikad baik dan integritas dosen, dua hal karakter positif dosen yang disampaikan dalam kata pengantar Pedop. Bila dosen dapat menerbitkan tulisan di jurnal nasional atau intrnasional yang berkualitas, tentu diasumsikan bahwa tulisan tersebut sudah melalui proses telaah oleh peer review yang panjang. Kecuali seperti saat ini sudah ada dalam Pedop baru, bila artikel terbit dalam jurnal yang terindeks Scopus discontinued atau canceled, memeriksa proses review bisa jadi adalah suatu kewajaran. Selain itu, beberapa cara citasi seperti Harvard style mengajarkan kita posisi sebagai penulis pertama adalah yang berperan paling penting dalam penerbitan suatu karya ilmiah.

Dengan adanya ketentuan peran sebagai penulis korespondensi, maka pada bagian selanjutnya dari Pedop disampaikan bahwa ada pembaharuan system perhitungan angka kredit untuk jenis penulis. Penulis pertama sekaligus penulis korespondensi berhak mendapat nilai 60% dari angka kredit karya ilmiah tersebut. Penulis korespondensi dan penulis pertama berhak mendapatkan nilai masing-masing 40% dari angka kredit karya ilmiah tersebut dan 20% sisanya dibagi kepada penulis pendamping. Penulis pertama dan penulis korespondensi maka berhak mendapatkan nilai masing-masing 50% dari angka kredit karya ilmiah tersebut.

Untuk pengusulan ke profesor, terdapat syarat baru dalam Pedop baru yaitu pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif, atau pernah membimbing/membantu program doktor, atau pernah menguji sekurang-kurangnya 3 mahasiswa program doktor (baik perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain), atau sebagai reviewer sekurang-kurangnya pada 2 jurnal internasional bereputasi yang berbeda. Hal-hal ini dapat dikatakan wajar dengan pelaksanaan tugas Tridharma yang harus dilakukan dosen.

Yang juga penting diperhatikan dalam Pedop baru ini adalah adanya ketentuan untuk dosen dengan masa kerja minimal; yaitu kurang dari 8 tahun untuk usulan ke lektor kepala (LK), dan 10 sampai 20 tahun bagi dosen yang mengusulkan ke jabatan profesor. Dosen tersebut harus memiliki karya ilmiah yang luar biasa. Sebagai contoh untuk usulan ke LK, artikel harus terindeks Scopus dengan SJR jurnal di atas 0,15, atau SJR jurnal di atas 0,10 dan Q2; atau memiliki ]IF WoS di atas 0,05. Sedangkan untuk yang ke profesor, artikel harus pada jurnal dengan SJR atau JIF WoS minimum 0,50. Namun, terdapat penjabaran poin berikutnya, yang bukan bagian dari pengertian karya ilmiah luar biasa, yaitu syarat untuk pengusulan LK (profesor) sudah pernah menjadi pembimbing utama tugas akhir paling sedikit 40 (80) lulusan diploma/sarjana dan 10 (20) lulusan magister atau kombinasi dari berbagai lulusan. Beberapa hal yang patut dicermati, misal pengertian masa kerja utnuk dosen ASN apakah sejak remsi diangkat sebagai PNS. Jika iya, ini akan dapat menutup peluang dosen muda (di bawah 45 tahun) yang berprestasi luar biasa untuk menjadi profesor. Disparitas jumlah mahasiswa antar program studi atau antar universitas, menyebabkan aturan ini dapat dirasakan bersifat “tidak adil”. Angka yang dicantumkan sepertinya berangkat dari jumlah maksimum mahasiswa yang dapat dibimbing per periode. Kombinasi dalam ketentuan ini juga tidak dijelaskan secara rinci, sehingga dapat menimbulkan perbedaan persepsi di perguruan tinggi atau tim penilai.

Masih untuk penilaian pelaksanaan penelitian, bagi dosen yang mengusulkan jabatan loncat, selain jumlah yang lebih banyak, juga jurnal harus mempunyai SJR atau JIF WoS paling sedikit 0,50. Namun terdapat ketentuan yang juga harus dicermati yaitu pengajuan usulan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk pemenuhan persyaratan substansi. Perbaikan usulan hanya dapat dilakukan untuk pemenuhan administrasi. Jika persvaratan substansi tidak dipenuhi, maka usulan dialihkan melalui mekanisme usulan kenaikan jabatan akademik secara regular. Padahal dapat saja dalam penilaian substansi pun masih terjadi perbedaan persepsi tim penilai tentang suatu karya ilmiah tertentu. Menempatkan ketentuan seperti ini dalam Pedop akan mengurangi semangat untuk mengapresiasi prestasi luar biasa dosen.

Untuk menjamin mutu karya ilmiah yang diusulkan dosen, pada Pedop baru sudah dicantumkan terkait plagiasi. Sudah terdapat batasan yang jelas, yaitu bila hasil uji kemiripan melebihi 25% terhadap 1 (satu) dokumen/primary source (tidak termasuk daftar pustaka, kemiripan kalimat yang < 3%)), maka peer review secara subtansi harus memberikan pendapat ada tidaknya indikasi plagiasi. Uji tersebut dilakukan dengan menggunakan fasilitas perangkat lunak seperti ithenticate, turnitin (menyebutkan merek-red), atau yang lainnya yang setara. Pengertian setara dalam hal ini tidak dicantumkan secara jelas.

Untuk artikel yang dipublikasi di jurnal nasional terkakreditasi, pada Pedop baru sudah diberlakukan aturan bahwa untuk jurnal yang masuk kategori Sinta 1 dan 2, nilai maksimum yang dapat diperoleh adalah 25ak. Untuk jurnal pada Sinta 3 dan 4, 15ak sampai 20ak adalah batas paling tinggi angka kredit yang dapat diperoleh. Juga dinyatakan, adanya batas maksimum publikasi di setiap nomor terbitan, yaitu paling banyak 2 artikel karya ilmiah. Ini baik tentunya untuk menghindari “pemanfaatan” jurnal tertentu. Terkait hal ini, dalam ketentuan di bagian lain disampaikan bahwa publikasi pada jurnal dimana dosen menjadi penyunting tidak dapat menjadi syarat khusus untuk menjadi LK atau profesor. Pengakuan hanya paling tinggi 10% dari kebutuhan minimal angka kredit pelaksanaan penelitian yang diperlukan untuk usulan kenaikan jabatan akademik jika dosen tadi mengusulkan artikel pada jurnal dimana ia berperan sebagai penyunting.

Karya dosen lain yang dihargai adalah karya teknologi dan seni. Pada ketentuan baru lebih dirinci lagi tentang jenis HAKI yaitu yang sudah diimplemnetasikan oleh industri mendapat poin lebih tinggi. Untuk karya cipta buku, yang selama ini banyak diajukan dengan sertifikat dari Kemenkumham, maka akan bersifat pilihan apakah yang akan dinilai sebagai hak cipta atau dinilai sebagai buku referensi atau monograf; tidak boleh keduanya. Dalam ketentuan ini ada yang belum masuk, yaitu perlindungan atau pelepasan varuietas; yang merupakan bagian dari HAKI. Selama ini sertifikasi memang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian bukan Kemenkumham sehingga belum dapat diakui. Semoga ke depan ini dapat dipertimbangkan.

Salah satu komponen yang selama ini banyak menimbulkan keraguan dari dosen pengusul adalah buku referensi dan buku monograf. Disebutkan buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku (ber-ISBN) yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu, sedangkan buku monograf pembahasannya pada satu topik/hal. Namun kedua buku tersebut harus dilengkapi dengan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis. Ini ke depan juga masih dapat menimbulkan perbedaan persepsi, karena tidak dijelaskan denagn contoh kongkrit. Tentu saja untuk buku monograf, dengan syarat rekam jejak yang dapat diartikan bahwa pengusul tidak hanya mengutip tulisan orang lain saja dalam bukunya (yang banyak terjadi selama ini), namun harus menguraikan hasil-hasil kajian atau publikasinya selama ini; akan sangat berbeda dengan selama ini. Selain itu untuk buku, bila dicetak dari disertasi atau tehsis tentu tidak dapat dinilai sebagai bagian dari dua komponen ini.

Dalam Pedop baru sudah dicatumkan secara lebih rinci penmgertian jurnal berkualitas. Selain kriteria yang sudah ada selama ini, terdapat 5 kriteria baru, yakni alamat jurnal dapat ditelusuri daring; editor board dari jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring; jumlah artikel setiap penerbitan wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah; proses review dilakukan dengan baik dan benar; serta tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan. Untuk dua kriteria terakhir ini masoih dapat menimbulkan perbedaan perspesi; bagaimana memastikan suatu artikel di-review dengan baik dan benar? Apa tolok ukurnya? Selain itu juga sudah dinyatakan pada bagian berikutnya dari Pedop bahwa jika jurnal tidak discontinued atau camceled dari Scopus maka akan dilakukan telaah terhadap proses review. Untuk hal seperti ini wajar saja dilakukan, namun bila masih terindeks dengan baik rasanya hanya akan menimbulkan adanya persepsi “ketidakpercayaan” pada integritas dosen.

Penutup

Secara umum bila ditelaah, pedoman kenaikan jabatan akademik/pangkat yang baru sudah lebih operasional daripada edisi sebelumnya, namun perlu dicermati lagi, beberapa bagian yang ditenggarai akan dapat menghambat percepatan proses pengusulan; yang tidak konsisten dengan misi penghargaan dan kepercayaan, serta kemudahan proses; semisal syarat penulis pertama sekaligus korespondensi; jumlah bimbingan untuk masa kerja kurang dari 20 tahun serta keharusan golongan IV A untuk usulan kenaikan jabatan ke profesor dll. Pedoman ini harus benar-benar menjaid acuan dari setiap tim penilai di tingkat perguruan tinggi sampai pusat, sehingga terdapat “kesamaan persepsi dan tolok ukur” dalam proses penilaian.

Beberapa perrguruan tinggi seperti IPB sudah pernah mengusulkan perbaikan konsep penilaian jabatan akademik/pangkat dosen, semisal hasil karya teknologi lain seperti perlindungan dan pelepasan varietas yang belum ada dalam komponen penilaian; yang juga merupakan salah satu komponen HAKI. Alasannya karena legalitas karya tersebut bukan dari Kementerian Hukum dan HAM. Menyikapi beberapa hal yang diuraikan di atas, maka perlu diusulkan penyempurnaan ketentuan sehingga proses penilaian ke depan lebih lancar. Tentu saja bila jabatan akademik atau pangkat dosen adalah penghargaan, maka adalah hak setiap dosen untuk mendapatkannya. Seyogyanya memang pemerintah atau perguruan tinggi yang menganugerahkan secara otomatis kepada dosen yang memang sudah layak mendapatkannya; terutama karena dukungan fasilitas untuk digitalisasi data yang sudah tersedia dan harus dimanfaatkan. Dengan semangat Kampus Merdeka, tentu ini sangat mungkin. Amin.

 

Tentang Teknik Sampling: Common Mistake?

 

M. Firdaus
Dept. Ilmu Ekonomi FEM-IPB

RIset dimaksudkan untuk menemukan kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah dapat bersifat sementara. Ada proses falsifikasi terhadap tertolaknya suatu teori karena penemuan fakta-fakta yang lebih baru. Jadikan kebiasaan untuk tidak secara mutlak percaya pada hasil riset buatan manusia.

Untuk menjawab tujuan riset, metode yang digunakan harus tepat (appropriate). Salah satu unsur untuk menilai ketepatan tersebut adalah terkait teknik penguumpulam data yang akan dianalisis. GIGO bisa saja terjadi.

Teknik pengambilan contoh (sampling) karena mencacah semua unit populasi tidak mungkin dilakukan, menjadi penting untuk dikuasai dengan mumpuni oleh peneliti. Banyak referensi yang membahas terkait hal ini. Ada yang menggunakan dasar jumlah variabel yang akan dianalisis, pengujian dengan asumsi distribusi normal, dan beberapa formula khusus yang sudah dipublikasi dalam jurnal ternama.

Salah satu formula teknik sampling yang banyak digunakan dalam penelitian bidang ilmu sosial adalah Slovin. Sudah cukup lama didiskusikan oleh peneliti di luar bahwa referensi asli dari tulisan Slovin yang ditenggarai ditulis tahun 1960 masih menjadi pertanyaan besar. Beberapa buku teks yang mengutip Slovin pun ternyata tidak mencantumkan dalam daftar pustakanya tulisan dari Slovin tersebut, apakah dalam artikel jurnal atau buku.

Di Indonesia, sudah menjadi kelaziman mahasiswa dan peneliti menggunakan formula Slovin untuk menghitung ukuran sampel yang akan diambil. Beberapa buku metodologi penelitian yang banyak dipakai mahasiswa kita bahkan memuat formula ini dalam teks di dalam, dengan menulis acuan Slovin (1960), namun lagi-lagi tidak ada tulisan tersebut dalam daftar pustakanya. Demikian juga dengan beberapa artikel yang dipublikasi di jurnal nasional terakreditasi. Padahal ini melanggar kaidah ilmiah, bahkan ada yang mengkategorikannya sebagai bagian dari plagiarisme.

Apakah formula perhitungan ukuran sampel yang lebih jelas referensinya tidak ada? Banyak. Sebagai contoh salah satu yang populer adalah tabel yang disediakan oleh Kretjie dan Morgan (1970). Bahkan terdapat tulisan yang membandingkan akurasi dari formula ini dibandingkan dengan formula yang disusun oleh Cohen yang diperbaharui (1992). Menarik utnuk dipelajari, jika semangat untuk terus membaca.

Metode penelitian adalah salah satu unsur yang menentukan sahih tidaknya kesimpulan yang akan disampaikan oleh peneliti. Tentu ada faktor-faktor lain yang sangat menentukan tingkat kepercayaan awam terhadap hasil riset. Hati nurani yang bersih untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kemaslahatan umat sejatinya yang akan menentukan kebermanfaatan hasil riset. Semoga saya dan kita semua terus belajar menjadi peneliti yang semakin handal dan ikhlas.

 

Membaca Sebelum ke Kelas

 

M. Firdaus
Dept. Ilmu Ekonomi FEM-IPB
Menuntut pendidikan di Perguruan Tinggi (PT) adalah keniscayaan di negara maju. Negara sedang berkembang seperti Indonesia meskipun secara rerata tingkat pendidikan nasionalnya baru kelas 2 menuju 3 SMP, namun dengan populasi lebih dari 250 juta, secara jumlah penduduk yang duduk di PT juga relatif sangat besar. Satu setengah total penduduk Singapura.

Salah satu perbedaan mendasar pendidikan menengah dan tinggi adalah dalam pencapaian kompetensi logika berfikir. Lulusan PT diharapkan setidaknya berakhlak mulia yang kritis, kreatif dan inovatif serta mandiri. Untuk itu proses pembelajaran di PT tidak dapat disamakan dengan pendidikan dasar dan menengah.

Merton (1942) menyebutkan salah satu karakter masyarakat lmiah adalah organized scepticism. Artinya seseorang tidak boleh menerima begitu saja pengetahuan baru. Harus ada daya kritis, nalar namun tujuannya bukan untuk menyerang atau melemahkan individu.

Di PT yang bekualitas, koleksi perpustakaan harus lengkap bahkan jam buka sampai malam hari. Dengan teknologi informasi seperti saat ini, fasilitas wifi dan langganan jurnal ilmiah yang cukup mahal juga sudah menjadi keharusan. Menjadi daya tarik apalagi bagi mahasiswa program Pasca Sarjana.

Meksipun sekarang e-book banyak tersedia, namun akses mahasiswa dan dosen di Indonesia relatif masih terbatas. Selain memang harga beli yang masih relatif mahal, budaya menggunakan Ipad belum terlalu baik, tidak mewabah seperti penggunaan smartphone untuk media sosial seperti Instagram, twitter dan FB.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan tadi, membaca buku teks yang sudah lazim digunakan untuk mata kuliah tertentu harus senantiasa didorong, bahkan dipaksakan. Program studi yang terakreditasi A sudah hampir dipastikan mempunyai silabi mata kuliah yang sudah mencatatkan berbagai referensi utama dan muktahir. Tentunya hal ini harus diimplementasikan dan dievaluasi dalam setiap pertemuan, bukan hanya menjadi dokumen untuk penilaian.

Saya belajar dari seorang guru, jangankan mahasiswa, seorang dosen yang sudah berpuluh tahun mengajar masih harus membaca buku teks saat akan masuk ke kelas. Apalagi secara berkala buku-buku senantiasa diperbaharui dengan berbagai hasil riset terbaru. 20 tahun yang silam persis saat saya baru menjadi dosen tetap, di salah satu Pusat Penelitian saya memperhatikan senior yang tekun, selalu meluangkan waktu untuk membaca buku teks meskipun waktu pensiunnya sudah beberapan tahun kemudian menjelang.

Untuk dosen ekonomi misalnya, saat akan masuk ke kelas makroekonomi, sudahkah menekuni kembali Mankiw, Dornbush, Romers atau yang lainnya? Atau saat akan datang ke kelas ekonometrika, apakah sudah menyapa Gujarati, Thomas, Hendry atau Verbeek? Meskipun sudah berbelas atau puluh tahun namun membaca kembali teks asli buku memberikan sensasi yang berbeda. Karena ada pengalaman baru yang memunculkan tambahan pemahaman yang bisa menjadi menarik untuk diilustrasikan di kelas.

Semoga membaca referensi dari buku teks, bagi kita yang mengajar, bagi mahasiswa yang sedang belajar manjadi budaya seperti kita memperbaharui status secara berkala di media sosial. Amin.

 

PERSOALAN SUBSIDI BENIH

 

PERSOALAN SUBSIDI BENIH

M. Firdaus
Guru Besar Ilmu Ekonomi FEM-IPB

 

Di awal tahun ini hangat isu rencana penghapusan subsidi benih oleh Kementerian Pertanian. Berita yang dianggap “salah kaprah” ini cepat menyebar, dan segera dibantah oleh Mentan. Dinyatakan bahwa pada APBN masih dialokasikan sebesar Rp 1 T, yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan produksi benih padi dan kedelai lewat program Desa Mandiri Benih. Pentingkah subsidi benih dipertahankan?

Benih: Produktivitas dan Biaya

Berbagai input seperti benih, pupuk, obat masih memegang peran penting dalam peningkatan produktivitas pertanian di Indonesia. Benih yang bermutu memiliki dampak yang lebih besar dibanding dua input lainnya tersebut. Berbagai kajian menunjukkan elastisitas produksi benih lebih tinggi daripada pupuk (Setyanto, 2008; Kusnadi, 2011; Firdaus, 2015). Namun data Dirjen Tanaman Pangan sendiri menunjukkan penggunaan benih varietas unggul bersertifikat untuk padi masih kurang dari 50 persen. Ini salah satu penyebab masih lebih rendahnya produktivitas komoditas ini dibanding dengan negara produsen lain di Asia. Hal yang sebenarnya merupakan peluang untuk meningkatkan produksi (sekaligus kesejahteraan petani), tanpa harus pindah ke benih hasil rekayasa genetik (GMO).

Dengan posisi sebagai tanaman pangan utama, permintaan benih padi sangat besar. Dalam setahun dibutuhkan tidak kurang dari 350 ribu ton benih padi. Dapat diestimasi nilai pasar benih padi di Indonesia setahunnya sekitar Rp 10 T. Pasar benih di Indonesia masih terbuka lebar. Masih banyak benih apakah pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang masih diimpor.

Dari sisi pangsa pengeluaran usahatan padi di Indonesia, secara rerata proporsi biaya untuk benih  masih rendah sekali. Studi IRRI (2016) yang mengkomparasi struktur ongkos usahatani padi antar 6 negara produsen padi di Asia, menunjukkan tingkat pengeluaran untuk benih oleh petani padi di Indonesia terendah, yaitu kurang 2 persen dari total biaya produksi gabah. Padahal secara keseluruhan, untuk menghasilkan 1 kg gabah, petani Indonesia mengeluarkan biaya tertinggi, utamanya untuk tenaga kerja dan sewa lahan (termasuk jika diperhitungkan).

Rendahnya pangsa biaya produksi untuk benih di Indonesia disebabkan setidaknya oleh dua hal. Pertama, penggunaan benih yang jumlahnya lebih sedikit per areal tanam. Kedua, lebih dari 40 persen petani padi menggunakan benihnya sendiri (termasuk inbrida). Di Thailand, jumlah petani padi yang sudah mengadopsi benih unggul bersertifikat sudah mencapai 80 persen, sedangkan di China hampir keseluruhan petani sudah menggunakan padi hibrida. Pangsa pengeluaran petani untuk benih di kedua negara ini paling tinggi, mencapi lebih dari 10 persen total biaya produksi.

Perkembangan Subsidi Benih

Di Indonesia intervensi langsung terhadap pasar benih dimulai tahun 1986, sejak subsidi harga benih mulai diumumkan. Dari tahun ke tahun alokasi anggaran untuk benih bersifat fluktuatif, meskipun ada kecenderungan terus naik pada beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2013, pemerintah mengubah mekanisme subsidi benih dari bersifat langsung kepada petani menjadi melalui public service obligation (PSO). Dengan cara baru ini, dana subsidi benih dialokasikan lewat produsen benih (sama halnya dengan subsidi pupuk yang jumlahnya jauh lebih besar).

Dua BUMN produsen benih, yaitu PT. SHS dan PT. Pertani dipercaya sebagai pelaksana dalam program subsidi benih. Namun kemampuan keduanya terbatas. Pada beberapa waktu bahkan tingkat capaian penyerapan anggaran subsidi benih oleh BUMN tersebut sangat rendah. Dalam pelaksanaannya, kedua perusahaan tersebut juga menggunakan petani padi sebagai penangkar. Hal yang memang lazim juga dilakukan oleh perusahaan swasta besar yang memproduksi benih komoditas pangan di berbagai sentra produksi.

Pro dan kontra terhadap subsidi benih sudah berlangsung lama. Kegagalan dalam program subsidi benih lebih disebabkan oleh beberapa masalah praktik di lapangan (Bappenas, 2011; Prasetyo, 2012). Dari sisi produksi, kedua perusahaan BUMN yang menjadi pelaksana beralasan tidak singkronnya waktu turunnya anggaran dengan masa tanam untuk memproduksi benih.

Dari proses distribusi, perbedaan antara musim tanam dan musim panen antar daerah membuat mekanisme yang telah direncanakan, seperti jabalsim, tidak bekerja dengan baik. Pada tingkat pengecer, perbedaan harga antara benih padi bersubsidi dan yang tidak bersubsidi tidak signifikan sehingga petani tidak tertarik untuk membeli benih padi bersubsidi. Alasan klasik yang selalu menyertai kegagalan berbagai program subsidi input pertanian.

 

Alternatif Subsidi Benih

Keharusan untuk melindungi dan memberdayakan petani (kurang dari 2 hektar) merupakan amanah UU. Dalam pasal 19 UU 19/2013, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana produksi pertanian termasuk benih secara tepat waktu, mutu serta harga terjangkau bagi petani. Pengertian harga terjangkau ini tentunya bisa ditafsirkan, dengan produktivitas yang tidak tinggi, input harus dijual dengan harga relatif murah. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa pemerntah memang masih harus memberikan dukungan langsung terhadap penyediaan benih. Beberapa catatan merespon perlunya dan mekanisme untuk subsidi benih padi adalah sebagai berikut.

Pertama, anggaran subsidi untuk benih masih relatif kecil dibandingkan pupuk. Pada tahun 2017, alokasi APBN untuk subsidi pupuk dan benih masing-masing Rp 31,1 T dan Rp 1,2 T. Studi kami bersama World Bank (2011), menunjukkan selain efektivitas yang rendah, subsidi pupuk dipertanyakan dengan kondisi jumlah penggunaan pupuk urea oleh petani padi yang secara rerata sudah jauh melampaui rekomendasi teknis. Sebaliknya, penggunaan benih varietas unggul bersertifikat masih separuh dari total petani padi. Artinya, kesempatan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan jumlah produksi beras lebih terbuka dengan meningkatkan dukungan pada penyediaan benih.

Kedua, kontra terhadap kebijakan subsidi melalui PSO sudah sejak lama disuarakan oleh penggiat gerakan petani, sejak perubahan dari subsidi langsung. Kemampuan petani padi untuk menjadi penangkar sekaligus sebenarnya produsen benih padi tidak diragukan lagi. Studi kami bersama IFAD pada tahun 2015 menunjukkan di Jawa Timur, yang juga menjadi pemasok benih padi bagi provinsi di bagian Timur Indonesia, lebih dari 70 persen benih padi diproduksi oleh swasta kecil (dalam bentuk UD). Kontribusi penyediaan benih padi untuk memenuhi kebutuhan lebih dari dua juta hektar tanaman padi di Jawa Timur oleh kedua BUMN, PT. SHS dan PT. Pertani, hanya seperempat dari total produksi seluruh UD.  Memang Ceherang adalah  varietas yang mendominasi adopsi benih padi, mencapai lebih dari 40 persen dari total. Varietas unggul baru seperti Inpari 4 dan Inpari 13 produksinya masih kurang, hanya sekitar 5 persen.

Ketiga, pemerintah harus membuka ruang bagi berbagai alternatif jalur pengembangan produsi dan pemasaran benih di Indonesia. Setidaknya terdapat tiga organisasi yang harus dikembangkan mulai dari perakitan, produksi dan distribusi benih nasional (Cromwell, 1992), yaitu: (1) public sector seed organization, yaitu institusi yang berada dalam struktur pemerintah. Sebagai contoh adalah Balai-Balai di bawah Balitbangtan dan UPTD Balai Benih; (2). private sector commercial seed companies: pihak swasta yang terlibat dalam industri benih baik perusahaan multinasional maupun domestik, dan (3) community-oriented seed organisations: produsen penangkar benih baik yang tergabung dalam kelompok atau koperasi maupun individu.

Sejalan dengan misi SDGs, dukungan yang lebih besar harus diberikan kepada organisasi ketiga. Pemberdayaan produsen/penangkar benih perlu diakselerasi. Perlu ditetapkan secara spesifik berapa luasan produksi yang harus ditangani seorang penangkar. Sebagai contoh seorang penangkar dapat mengelola untuk jangkauan sampai 100 hektar areal tanam. Untuk daerah-daerah defisit produksi benih, perhatian yang lebih serius pada periode jauh sebelum musim tanam, harus diberikan untuk menghindari kelangkaan. Keberadaan benih di tingkat petani  tidak dapat ditunda karena produksi pertanian bukan seperti memproduksi baju kaos yang bisa dilakukan setiap saat dan dimana saja.

 

Orasi Ilmiah Prof. Firdaus

 

 

ORASI_ILMIAH_GURU_BESAR 72dpi

 

Radikalnya Mahasiswa Kampus Kami

 

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: M Firdaus, Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB

Semalam saya diminta menjadi panelis pada debat akbar dua paslon presiden mahasiswa. Dengan desain kampus Darmaga yang unik, acara dilangsungkan di node yang mereka sebut sebagai media center. Lumayan, animo mahasiswa terhadap organisasi di kampus rupanya masih tinggi.

Calon presma yang menurut saya plus minus untuk keduanya. Yang menunjukkan kesejatian mereka saat merespons pertanyaan saya: bagaimana bila suit saja untuk salah satu yang akan menjadi presidennya?

Saat beranjak pulang saya mendokumentasikan gerombol mahasiswa yang duduk-duduk di sepanjang koridor gedung, mendiskusikan kegiatan ekstrakurikuler dengan ragam organisasinya. Mahasiswa dan mahasiswi duduk melingkar, terkesan hangat dalam perbincangan ala mereka.

Sekelompok mahasiswa di pojokan terlihat sedang berlatih, entah menari atau areobik. Ya, kompetisi aerobik sudah menjadi ajang tahunan di kampus ini. Menjadi salah satu ajang lomba terfavorit.

Saya mendapat kabar berbulan-bulan mereka biasa berlatih tak jarang sampai tengah malam. Putera salah satu kolega saya, awalnya merasa tidak betah di kampus, berubah ceria sejak menemukan dunianya, memimpin kelompok aerobik di fakultasnya. Mahasiswa tetaplah anak muda.

Acara debat dimulai dengan pembacaan tilawah. Satu tradisi yang sudah membumi di kampus ini. Suara yang super merdu dari sang qori memyentuh hati, benar-benar anugerah Ilahi. Pantaslah dalam ajang Tilawatil Quran nasional yang baru lalu, kafilah yang mewakili kampus berhasil menoreh prestasi terbaik.

Berikutnya dengan semangat dan suara lantang kami menyanyikan Indonesia Raya dan Hymne IPB. Tak aneh mendengar kekompakan mahasiswa dalam bernyanyi, karena dalam berbagai ajang, tim paduan suara kampus ini selalu memboyong peringkat terbaik, bukan lomba di Indobesia, tetapi di berbagai belahan mancanegara.

Di kampus yang sebagian besar para mahasiswi tampil dengan hijabnya. Semalam saja, sungguh saya agak kesulitan mencoba menemukan mahasiswi yang tidak menutup auratnya.

Memang ini kampus radikal. Saya membuka kamus,  KBBI dan Oxford dict. Keduanya senada memberikan  dua makna pada kata radikal. Pertama secara mendasar dan kedua menuntut perubahan secara keras.

Kedua makna bisa relevan untuk kampus kami. Secara mendasar para mahasiswa sudah berupaya mereka tidak hanya ingin lulus dengan IPK bagus saja. Mengasah keterampilan hidup dengan berbagai aktivitas ekstra juga hal yang utama.

Saya sebagai salah satu pimpinan fakultas sering kewalahan mengalokasikan dana untuk mendukung prestasi mereka. Saban pekan tidak kurang dari dua atau tiga mahasiswa akan selalu berangkat ke berbagai ajang kompetisi di dalam dan luar negeri, baru dari fakultas saya saja.

Menjadi finalis, presenter terbaik bukanlah hal yang luar biasa. Acapkali mereka yang S1 baru menginjak semester tiga atau lima sudah mengalahkan mahasiswa S3 dalam berbagai lomba di mancanegara. Mulai dari teknologi, lingkungan hidup, bisnis dan ekonomi syariah. Ucapan selamat di medsos sudah menjadi lazim atas prestasi mereka.

Dukungan penuh dari institusi IPB, pimpinan fakultas, departemen, dosen dan tendik yang membuat mereka terus berpacu. Perubahan-perubahan ke arah mind set prestatif yang fair terus digalakkan agar mereka lebih radikal dalam berbagai kompetisi.

Beberapa pekan lalu saya diminta menjadi juri dalam ajang kreativitas mahasiswa yang diikuti oleh peserta dari belasan negara. Lomba juga diikuti oleh mahasiswa dari berbagai PTN terbesar di Indonesia. Mulai dari presentasi sampai menjawab pertanyaan, benar-benar membuka mata saya, banyak mutiara terpendam di kampus ini yang tidak kalah hebat dari mahasiswa dari negara-negara kaya dan universitas yang lebih ternama.

Kalau ada perubahan yang keras dari kekinian mahasiswa ya tentu saja. Saya masih menyimpan foto-foto waktu masa kecil saya. Saat foto bersama, di tahun-tahun itu tidak ada saudara perempuan saya yang menutup utuh auratnya.

Saya juga merasa waktu kuliah sarjana ajang lomba dan prestasi tidaklah sebanyak sekarang yang ada. Zaman di mana televisi baru satu saluran saja. Belum ada internet dengan berbagai fasilitasnya. Sangatlah wajar kalau di masa-masa itu pada malam hari nongkrong bersama menjadi rutinitas, di mana sarana hiburan sangat minim keberadaannya.

Generasi milenial sekarang memang sudah berubah sesuai masanya. Mereka yang memutuskan untuk juga rajin mengaji, berhijab menjadi tradisi bahkan saat kuliah mengatur duduk dengan cara sendiri. Waktu berjalan, mereka terus berganti. Namun prestasi tidak akan pernah terhenti.

Prestasi yang dibuktikan oleh orang lain. Seperti saat ini saya harus menyiapkan sambutan untuk besok pagi. Pada dua acara yang hampir bersamaan. Satu dari perusahaan multinasional, yang saban waktu datang ingin merekrut yang terbaik dari mahasiswa kami.

Satu lagin perbankan, yang juga sama, yakin dengan prestasi lulusan dari kampus ini. Inilah bukti, bahwa radikalnya kampus ini memang dalam prestasi, sebagai bukti cinta pada negeri. Meski saya selalu memotivasi agar banyak mereka yang kelak menjadi pemberi pekerjaan pada orang lain, dengan berbagai bisnis di pertanian yang sungguh menjanjikan.

Mohon doakan kami, untuk terus mampu memperbaiki diri.

 

MERUMUSKAN HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS

 

Oleh: Muhammad Firdaus
Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB

Sebagai upaya untuk menciptakan stabilisasi harga, di banyak negara dilakukan kontrol terhadap harga di pasar untuk komoditas yang dianggap strategis. Di Indonesia saat isu beras menghangat, disadari harga acuan di tingkat konsumen sebesar Rp.9.500 ternyata tidak efektif. Data yang dipublikasikan baik oleh BPS maupun sistem informasi yang tersedia di smartphone menunjukkan harga beras di pasar eceran jauh lebih tinggi dari harga acuan, mencapai lebih dari Rp.11 sampai dengan 12 ribu rupiah.

Untuk itu Pemerintah perlu menetapkan narga.eceran tertinggi (HET) beras yang lebih ideal. Penetapan HET dimaksudkan sebagai batas teratas harga  penjualan di konsumen baik oleh Bulog maupun bagi pelaku usaha.

HET ditetapkan dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar, yaitu:
1. Biaya produksi
2. Biaya distribusi
3. Keuntungan
4. dan atau biaya lain.

Biaya produksi harus didefinisikan dengan jelas. Produksi adalah proses mengubah input menjadi output, yang diindikasikan adanya perubahan fisik. Perusahaan pengolah beras menggunakan input gabah petani diolah menjadi beras medium dan premium.
Dalam dunia industri saat ini juga dikenal dengan R2RP, atau rice to rice processing. Beras ditingkatkan kualitasnya dari sisi kandungan beras kepala, warna, kotoran atau benda asing dan juga rasa (prefereensi konsumen).

Biaya distribusi harus dibedakan antara pemasaran melalui pasar becek dan melalui ritel modern. Sudah diketahui awam, harga produk pertanian yang sama dapat berbeda dua kali lipat di kedua tempat tsb.

Di Indonesia tidak ada aturan yang secara tegas membatasi keuntungan para pelaku usaha (profiteering). Dalam prinsip ekonomi. apabila pelaku usaha memperoleh keuntungan yang sangat besar (rasio harga dan biaya marjinal), maka diindikasikan ada persaingan tidak sehat. Untuk dapat menyatakan hal itu perlu investigasi secara mendalam.

Untuk beras, yang inputnya dihasilkan oleh lebih dari 80 persen petani yang secara UU wajib dilindungi, tentu saja penetapan HET dapat digunakan untuk menilai apakah struktur pasar berimbang: apakah setiap aktor yang terlibat dalam rantai nilai: petani, perusahaan pengolah beras dan pedagang memperoleh bagian yang proporsional (trade fairness).

Langkah yang harus dilakukan:
1. Pengumpulan data secara akurat: biaya produksi riil petani padi untuk berbagai varietas dominan (Ciherang, IR dll.) dan varietas lokal; biaya yang dikeluarkan oleh setiap aktor dalam rantai nilai (pedagang pengepul, penggilingan, pedagang besar, pengecer di pasar becek dan pengecer di pasar modern).
2. Singkronisasi data harga gabah; harga beras di penggilingan; harga beras di grosir dan harga beras di pasar eceran antar institusi Pemerintah.
3. Membandingkan rasio keuntungan terhadap biaya yang dikeluarkan oleh setiap aktor, bukan hanya marjin. Proporsional atau berimbang atau wajar dilihat dari rasio tersebut, bukan besaran/nominal.
4. Penegakan sanksi atas pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan.

Sebagai bahan pertimbangan, survey dari BPS terhadap harga beras di pasar eceran jauh di atas harga acuan yang ada. Dalam perhitungan inflasi selama ini, tentu yang digunakan bukan harga acuan tapi harga yang diamati di pasar eceran.

 

ARAH TATANIAGA DAN KEBIJAKAN PERBERASAN NASIONAL*

 

oleh: Muhammad Firdaus
Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB

*Sebagian besar dari isi tulisan ini dimuat dalam Opini Koran Republika tanggal 31 Juli 2017

Pemenuhan pangan dan gizi masyarakat yang lebih baik sudah menjadi komitmen global (SDG). Pemanfaatan sumberdaya untuk pencapaian tujuan tersebut harus difikirkan secara seksama, guna mendapatkan hasil yang berkesinambungan, bukan hanya untuk pencapaian sasaran sesaat. Prinsip ini juga harus mewarnai sepanjang rantai pasok, termasuk beras, mulai dari petani sampai produk tersedia di meja konsumen, Keseluruhan proses harus memberikan nilai ekonomi yang berimbang, sehingga keadilan dalam perdagangan (trade fairness) dapat diperoleh. Ini searah dengan pembangunan ekonomi inklusif, yang sedang digodok oleh rekan-rekan di Bappenas, yang merupakan pengewejantahan Pancasila dan UUD 45.

Dayasaing Usahatani Padi Indonesia

Bukan berita baru sebenarnya, bahwa harga beras di pasar Indonesia lebih tinggi dari banyak negara lain. Harga beras di pasar dalam negeri mencapai US $ 1 per kg, satu setengah sampai dua kali harga di negara-negara lain. Sebagian pengamat berpendapat hal ini disebabkan oleh rantai pasok beras yang masih panjang di Indonesia serta kurangnya kontrol kebijakan. Apakah hal ini juga terkait dengan produksi petani padi kita yang belum unggul secara komparatif?

IRRI mempublikasikan hasil riset padi, komparasi berbagai negara tahun lalu. Dari enam negara produsen beras di Asia, ternyata petani di Indonesia harus mengeluarkan biaya tertinggi untuk menghasilkan 1 kg gabah kering panen. Secara keseluruhan, biaya yang dikeluarkan petani kita dua setengah kali petani di Vietnam, atau hampir dua kali petani di Thailand dan India. Komponen terbesar yang dikeluarkan petani adalah untuk membayar upah tenaga kerja dan sewa lahan (diperhitungkan). Pengeluaran untuk input, seperti pupuk urea yang ditenggarai sudah jauh melampaui batas yang direkomendasikan ternyata lebih rendah, karena besarnya subsidi sehingga harga relatif masih murah (kedua terendah setelah India). Dalam hal ini, upaya diseminasi teknologi dengan bantuan mesin dan peralatan oleh Pemerintah, apabila dilakukan secara optimal, memang akan dapat menekan biaya tenaga kerja. Persaingan dengan komoditas pertanian lain yang bernilai lebih tinggi, atau permintaan lahan dari sektor non pertanian yang terus meningkat, menyebabkan tingginya biaya lahan untuk menanam padi sulit diturunkan.

Kata kunci untuk meningkatkan dayasaing usahatani padi kita adalah peningkatan produktivitas, bukan jumlah yang diproduksi. Mendiseminasikan teknologi kepada para petani seyogyanya menjadi fokus Kementerian Pertanian, seperti penyediaan benih dari  varietas unggul bersertifikat, pengairan dan pengendalian OPT. Berdasarkan laporan Dirjen Tanaman Pangan tahun 2016, baru 43,5 % petani padi yang mengadopsi benih tersebut (angka ini turun dari kondisi tahun 2015). Padahal banyak sekali anggaran riset yang sudah dikeluarkan untuk merakit dan menguji coba benih-benih baru tersebut. Hal ini diindikasikan oleh fakta bahwa secara rerata biaya yang dikeluarkan oelh petani padi di Indonesia untuk benih sangat rendah, jauh di bawah petani di negara produsen lainnya. Laporan studi IRRI menyebutkan, petani yang menggunakan benih dari padi inbrida bersertifikat di Jabar sekitar 60 persen; sisanya menggunakan benih sendiri. Sebaliknya, 100 persen petani di China menggunakan benih hibrida, dan lebih dari 90 persen petani di India sudah mengadopsi benih padi inbrida bersertifikat.

Selain itu tentu tidak kalah pentingnya adalah akses petani terhadap teknologi informasi serta penguatan kelembagan. Saat ini petani berbagai komoditas strategis di daerah sentra produksi dapat mengaksses secara langsung harga-harga di pasar berbagai kota, dengan memanfaatkan teknologi Android. Sebagai contoh dari hasil survey penulis sendiri, aplikasi Informasi Pangan Jakarta dan SiHATi dari Bank Indonesia yang selalu meng-update harga pangan setiap harinya, dirasakan sangat bermanfaat oleh para petani di Temanggung saat bernegosiasi dengan para pengepul di desanya.

Persoalan Tataniaga Beras

Data Sensus Pertanian BPS yang terakhir menunjukkan rerata penguasaan lahan sawah di di tiga daerah produsen padi terbesar di Jawa, sebesar 2 ribu m2 dan untuk total lahan sekitar 0,4 hektar. Dengan kecilnya penguasaan lahan tersebut sering dijumpai posisi tawar petani lemah terhadap pedagang/pengepul. UU 19/2013 mengamanahkan kewajiban bagi Pemerintah untuk menjamin harga produk menguntungkan petani, salah stunya melalui struktur pasar yang berimbang.

Kondisi di atas dapat diintepretasikan sebagai tatanan tataniaga produk pertanian yang ideal. Yaitu apabila tercipta kondisi perdagangan yang bersaing secara sehat, efisien dan adil yang menguntungkan baik produsen, pedagang maupun konsumen. Keinginan Pemerintah agar produsen mendapatkan harga yang layak, dan konsumen membayar dengan harga yang wajar, apalagi untuk produk pangan strategis seperti beras, tentu sangat dimaklumi. Di negara maju ini menjadi pegangan Pemerintah dalam melakukan intervensi kebijakan pemasaran produk pertanian, yaitu bagaimana menurunkan kesenjangan harga antara di tingkat produsen dan di konsumen; apakah melalui pemasaran langsung atau memperpendek rantai untuk kondisi yang diperlukan (tidak selalu).

Apakah petani padi di Indonesia sudah mendapatkan bagian yang wajar? Dan apakah pedagang memang mengambil bagian yang terlalu besar? Pertanyaan ini tentunya tidak dapat dijawab secara lansung dan mudah. Dalam pasar beras, secara garis besar terdapat tiga macam konsumen, yaitu yang membeli dalam bentuk curah dan yang membeli dalam kemasan plastik kurang dari 30 kg di toko beras atau pasar becek, serta konsumen yang membeli dalam kemasan yang lebih menarik di ritel modern. Konsumen golongan ketiga terbagi-bagi lagi, mulai dari membeli beras dengan kualiatas dan harga yang hampir sama dengan beras kemasan di pasar becek, sampai kepada konsumen yang menginginkan beras dengan berbagai atribut seperti enak, indeks glikemiksnya rendah dan organik. Ini tentu membuat harga beras di pasar eceran sangat bervariasi, mulai dari sekitar Rp 10 ribu sampai lebih dari Rp 50 per kg. Tentu saja konsumen tidak dipaksa manakala membayar beras semahal itu.

Bila pertanyaan di atas dijawab dengan mengambil asumsi harga beras eceran sesuai laporan BPS terakhir, yaitu pada kisaran Rp 10.500 sampai dengan Rp 12.500 di kota-kota di Indonesia, maka beberapa studi terkini (antara lain oleh FEM IPB, Bank Indonesia), menunjukkan bagian yang diterima petani padi (farmer’s share) sebagai ukuran kewajaran secara rerata berkisar antara 15 sampai dengan 30 persen dari harga beras di tingkat konsumen. Pada kondisi yang dianggap ideal seperti para petani padi organik di Salaman, Magelang yang bergabung dalam BUMP, nilai ini bisa mencapai 53 persen.

Sedangkan untuk pedagang, dengan data dari BPS terakhir yang menunjukkan harga beras rerata di tingkat penggilingan berkisar Rp 8.900; maka bagian yang diterima pedagang besar dan ritel sebesar 20 sampai 25 persen. Kondisi ini sejalan dengan laporan IRRI yang juga membandingkan marjin perdagangan kotor beras beberapa negara produsen, dimana kondisi di Indonesia sudah mirip dengan Thailand. Untuk beras-beras “mahal” yang dijual di ritel modern, tentu saja perhitungan ini harus dikaji secara lebih mendalam: berapa bagian yang sebenarnya diterima  oleh perusahaan pengolah beras dan tentu juga oleh pemilik ritel. Perusahaan tentu mengeluarkan dana untuk investasi dalam rice to rice industry tersebut (berbagai mesin seperti stoner, shining machine, shifter dll.). Sedangkan ritel mengeluarkan berbagai biaya pemasaran.

Perbaikan tataniaga beras kita tentu mutlak dilakukan. Di negara maju seperti AS saja, tataniaga produk pertanian yang berasal dari tanaman (pangan, buah dan sayur) masih menghadapi banyak persoalan standar mutu; berbeda dengan produk dari hewan yang sudah lebih baik dalam pengklasifikasian kualitas (grading). Selain itu, di AS juga masih terdapat kesenjangan dalam farmer’s share antar wilayah; dari kondisi yang terburuk yaitu petani menerima hanya sekitar 17% dari harga konsumen, sampai kepada kondisi yang ideal (food hubs), dimana petani bisa memperoleh bagian sampai dengan 75%.

Kebijakan Harga dan PR ke Depan

Intervensi Pemerintah dalam industri beras tidak hanya dalam bentuk subsidi input (pupuk, benih) dan bantuan sarana-prasarana yang jumlahnya besar sekali; namun juga dalam bentuk kebijakan harga yaitu harga pembelian pemerintah (HPP) dan harga eceran tertinggi (HET). Intervensi ini juga sangat lazim dilakukan di berbagai negara produsen beras lain. Kedua kebijakan harga tersebut terutama dimaksudkan sebagai acuan bagi Bulog sebagai badan penyangga pangan nasional untuk melakukan pembelian kepada petani atau operasi di pasar konsumen. Meskipun berbagai kendala yang membatasi kewenangan Bulog menyebabkan berbagai persoalan di lapangan.

Beberapa diskusi sudah dilakukan jauh hari sebelumnya tentang efektivitas HPP gabah. Salah satu penyebab dianggap tidak efektifnya HPP yang ditetapkan Pemerintah, harga penjualan gabah oleh petani selalu jauh di atas HPP. Sepanjang tiga tahun terakhir, harga selalu jauh di atas Rp 4.000. Ini sebenarnya mengisyaratkan HPP yang berlaku saat ini bisa jadi lebih rendah dari kondisi yang seharusnya. Apalagi bila mengacu pada hasil beberapa riset, yang memasukkan komponen seperti sewa lahan dan semua tenaga kerja harus diperhitungkan. Termasuk harga pupuk urea yang dibayar petani selalu diperhitungkan sama dengan harga subsidi Pemerintah pada kondisi efektif; padahal kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Beberapa hasil riset menunjukkan hanya sekitar 10 persen petani yang membawa gabah ke penggilingan (Gapoktan) kemudian menjual dalam bentuk beras, sisanya menjual gabah kepada pengepul. Artinya, HPP memang penting untuk menjamin kesejahteraan petani, tentu dengan asumsi marketable surplus masih besar.

Untuk HET, jelas dengan besaran Rp 9.500 apalagi RP 9.000 sudah dapat dikatakan tidak efektif. Dari publikasi BPS tentang harga beras di kota-kota Indonesia; atau dari publikasi Bank Indonesia yang dapat dengan mudah diakses melalui smartphone menunjukan harga beras IR (64) di pasar-pasar eceran Jakarta, yang dilaporkan untuk kelas 1, 2 atau 3 berkisar dari hampir Rp 12.000 samapai dengan RP 9.700. Kalau diasumsikan pangsa pasar beras di luar ritel modern ini yang masih mendominasi, berarti implementasi HET tidak terjadi di lapangan. Di beberapa negara, saat kondisi ini terjadi konsumen dapat melaporkan kepada otoritas setempat, sehingga akan segera ada tindak lanjut dari Pemerintah. Di kita? Selain itu Pemerintah dalam ketetapannya menghitung HET beras (petani) di penggilingan sebesar Rp 7.300. Bila HET di dikonsumen sebesar Rp 9.500 saja, berarti bagian yang diterima petani lebih dari 75%,. Ini sudah mengalahkan kondisi terbaik bagian yang diterima petani di AS. Sehingga besaran HET ini tentu secara serius perlu dikaji ulang.

Pemerintah, terutama Kementerian Pertanian tentu tidak perlu menghabiskan energi terus-menerus untuk isu tataniaga beras “premium”. Banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan. Selain upaya yang serius untuk meningkatkan produktivitas petani padi, mekanisme subsidi, baik input seperti pupuk dan juga harga, serta bantuan sarana-peasarana kepada petani perlu dievaluasi. Akurasi data produksi sampai kepada keberhasilan upaya diversifikasi pangan juga akan sangat menentukan pencapaian cita-cita ketahanan (kemandian) pangan. Kolaborasi lebih erat dengan Perguruan Tinggi Pertanian, lembaga riset independen, LSM dan dunia usaha tentu sangat dinantikan sebagaimana yang dilakukan di negara tetangga dan banyak negara maju.

 

Mau Jadi Apa Setelah Lulus Sarjana Pertanian