Prof Muhammad Firdaus

mencari dan memberi yang terbaik

 

UU Pangan akan Ditindaklanjuti

 
http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/15/12/12/nz8kqo1-review-transpacific-partnership
Jumat, 23 Mei 2014, 10:05 WIB
JAKARTA — Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, akan menindaklanjuti Undang-Undang (UU) Pangan. UU Nomor 18 Tahun 2012 tersebut mengatur tentang kedaulatan pangan.

Chairul mengatakan, ia baru mendengar update tentang UU pangan kemarin. Ia masih akan mempelajari detail dari UU tersebut.

Namun, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk membuat turunan UU tersebut. “Tentu, setelah UU ada PP lalu perlu ada Kepmen,” ujar Chairul, Selasa (20/5) petang. Menurut dia, masukan dari gubernur-gubernur juga penting untuk memahami apa yang tengah terjadi saat ini.

Ia mengatakan, akan bekerja keras untuk membahas UU Pangan tersebut. Tapi, ia tidak dapat menjanjikan peraturan turunan UU tersebut akan selesai minggu ini. “Dalam minggu ini, saya belum bisa menjanjikan. Saya akan bekerja keras. Akan maksimalkan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Chairul juga mengatakan, inflasi di Indonesia biasanya merangkak naik menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Ia mengemukakan, terdapat tiga cara untuk mengendalikan inflasi menjelang Lebaran.

Pria yang akrab disapa CT tersebut mengatakan, hal pertama yang penting untuk mengendalikan inflasi adalah terpenuhinya stok. “Untuk pengendalian inflasi menjelang Lebaran, yang penting adalah terpenuhinya jumlah stok yang cukup untuk kebutuhan Ramadhan dan Lebaran,” ujarnya.

Hal kedua yang harus dipastikan adalah distribusi yang memadai. “Ada daerah-daerah tertentu tak merata sesuai kebutuhannya,” ujarnya.

Hal ketiga adalah memastikan tidak adanya penimbunan dan supply chain yang tak sesuai dengan mekanisme pasar yang ada. “Jadi, pedagang yang mengambil keuntungan di sela kesempitan seseorang tidak boleh ada,” ujarnya.

Ia akan memastikan ketiga hal tersebut akan diterapkan dengan baik agar inflasi lebih baik dari tahun sebelumnya. Inflasi pada triwulan I-2014 mencapai 7,25 persen. Sementara itu, inflasi 2013 mencapai 8,3 persen.

Terburuk
Dalam kesempatan terpisah, guru besar Ilmu Ekonomi IPB Muhammad Firdaus mengatakan, ketimpangan pangan di Indonesia terburuk di dunia. Banyak daerah sentra pertanian produksi pertanian kurang berkembang.

Menurut Firdaus, banyak tantangan pembangunan pertanian untuk presiden Indonesia 2014-2019. “Jika capres ingin Indonesia maju, capres harus perhatikan pertanian,” ujar Firdaus di Bogor, Rabu (21/5).

Ia menegaskan, ada tiga undang-undang yang menjadi tantangan Presiden selanjutnya. UU no 13/2010 tentang Holtikultura; UU No 18/2012 tentang pangan dan UU no 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang harus sudah dilaksanakan pada 2014 dan 2015.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Tedy Dirhamsyah mengatakan, pemerintahan yang akan datang diharapkan membawa kesejahteraan bagi sektor pertanian. “Setelah kepemimpinan mantan presiden Soeharto, deretan pemimpin sesudahnya belum menangani pertanian dengan serius,” ujarnya pada diskusi bertema “Mencari Pemimpin Pro Petani” di Universitas Tirtayasa, Banten, Rabu (21/5).

Direktur Utama Perum Bulog Surtarto Alimoeso mengatakan bahwa pertanian tidak seharusnya dipolitisasi. Tapi, setelah reformasi, pertanian justru dilibatkan dalam politik. “Padahal, ketika mendekati masa reformasi, pertanian bukan sektor andalan,” kata Sutarto dalam diskusi yang sama.

Kondisi sektor pertanian, menurut Sutarto, terus berubah mengikuti iklim politik yang ada. Pertanian pernah mengalami era paling maju, meskipun sekarang terlihat sepertinya potensi makin turun. N c74 ed: irwan kelana

 

No Responses to “UU Pangan akan Ditindaklanjuti”

 

Leave a Reply