Prof Muhammad Firdaus

mencari dan memberi yang terbaik

 

Ketimpangan Pembangunan

 

KETIMPANGAN PEMBANGUNAN

MUHAMMAD FIRDAUS

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

 

Setidaknya ada tiga persoalan rumit “disparitas” yang dihadapi dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia. Pertama, kesenjangan (disparitas) pendapatan antar rumahtangga, yang diindikasikan oleh nilai rasio Gini yang semakin besar. Kedua, kesenjangan laju perkembangan antar sektor ekonomi: pertanian, pertambangan, manufaktur dan jasa. Untuk Indonesia ini diperburuk dengan keadaan “deindustrialisasi”, dimana manufaktur sebagai penghela ekonomi Bangsa tidak tumbuh dengan baik. Akibatnya nilai tambah sumberdaya nasional utamanya dari sektor pertanian dan bahan tambang diambil negara lain. Ketiga kesenjangan pembangunan antar wilayah, yang akan menjadi fokus dalam artikel ini.

Persoalan Serius Ketimpangan antar Wilayah

Masalah ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia ternyata sangat berat. Indonesia merupakan negara terburuk di dunia dalam aspek pemerataan pembangunan secara geografis. Dari studi Lessmann, profesor dari Jerman diketahui bahwa Indonesia adalah outlier, karena memiliki nilai coefficient of variation (CV) pendapatan daerah yang lebih dari 1 untuk data periode 2004-2008. CV yang semakin besar menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Negara lain di dunia nilai CV-nya semua kurang dari 0,8, termasuk China yang juga dikenal buruk dalam pemerataan pembangunan antar wilayahnya.

Setelah dihitung ulang dengan periode yang diperpanjang dengan data 1980 s.d. 2013, diperoleh nilai CV yang lebih rendah, namun tetap tertinggi  di dunia yaitu 0,93. Contoh mudah gambaran ketimpangan antar wialyah yang (semakin) serius adalah, pada tahun 1983, pendapatan regional tertingi (DKI Jakarta) nilainya 20 kali lipat dibandingkan dengan pendapatan regional terendah (Nusatenggara Timur). Tiga puluh tahun kemudian, di 2013, rasio ini bukan menurun, malah naik menjadi 25 kali lipatnya. Secara teoritis seharusnya lambat laun ketimpangan pembangunan antar wilayah akan hilang dengan sendirinya. Ini beranjak dari pemikiran bahwa wilayah yang kurang berkembang produktivitas marjinal dari investasi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang lebih berkembang. Akibatnya akan terjadi proses catch-up dari wilayah yang kurang berkembang terhadap wilayah maju (konvergensi). Kajian Firdaus dan Yusop (2013) menunjukkan, untuk Indonesia proses konvergensi terjadi, namun sangat pelan. Diperlukan sekitar 200 tahun agar wilayah kuang berkembang dapat mengejar kemajuan wilayah lain; bila dibiarkan secara alamiah.

Masalah ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah masalah historis, yang dihadapi oleh setiap negara. Masalah ini  muncul mulai dari level kecamatan
(antar desa) sampai ke level global. Dunia belahan selatan dianggap lebih tertinggal daripada belahan utara. Beberapa negara seperti AS, China dan Thailand menghadapi permasalahan yang berkebalikan dengan Indonesia. Pembangunan wilayah bagian barat lebih tertinggal dibandingkan bagian timur. Pulau Jawa bagian selatan secara umum lebih tertinggal dibandingkan daerah utara, atau kawasan pantai timur Sumatera lebih maju daripada kawasan pantai barat. Pada tingkat kabupaten, contoh yang termasuk ekstrim adalah untuk kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu Bogor. Wilayah barat Kabupaten Bogor jauh tertinggal dibandingkan dengan bagian tengah dan timur. Wilayah bagian timur Bogor memiliki ukuran ekonomi dua kali lipat dibandingkan bagian barat, yang juga disertai dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi.

Upaya Pemerintah dan Inisiatif

Di Indonesia kebijakan untuk mempercepat pembangunan kawasan tertingal sudah dimulai terutama sejak akhir Pemerintahan Suharto. Pada tahun 1996 dibuat Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu atau KAPET. Ada 12 KAPET yang dibuat di di Kalimantan, Sulawesi, Nusatenggara dan Papua. Disertasi Soenandar (2005) menyimpulkan 12 KAPET yang dibuat tersebut gagal dalam pencapaian sasaran yang ada.

Seiring waktu perhatian pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah semakin serius. Masalah tersebut sudah menjadi bagian dasar dari landasan rencana pembangunan yang ditetapkan dengan UU: RPJP 2005-2025. Namun sampai sekarang persoalan ini tetap mengemuka. Pemekaran wilayah yang sering juga diajukan sebagai solusi masih belum sceara pasti dapat mengurangi ketimpangan. Meski tidak semua, namun banyak juga daerah yang mekar mengalami perkembangan ekonomi yang lebih lambat dari daerah induknya.

Kebijakan lain yang ditempuh adalah menggunakan mekanisme dana perimbangan. Namun alokasi dana khususnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus di Indonesia selama ini malah lebih banyak diberikan kepada wilayah yang sudah maju. Ini disebabkan antara lain karena formula yang digunakan bias ke wilayah yang lebih banyak penduduknya (Pulau Jawa dan Sumatera). Selain itu penerimaan negara dari sumberdaya alam utamanya berasal dari luar Jawa. Aibatnya proses transfer yang terjadi justru dari luar ke Pulau Jawa, bukan sebaliknya seperti China.

Beberapa tahun yang lalu Pemerintah menyusun strategi dengan membangun pusta-pusat pertumbuhan baru, dalam bentuk koridor ekonomi yang tertuang dalam rencana induk MP3EI. Ada kelemahan dari konsep tersebut, namun tidak berarti harus dilupakan. Komitmen Pemerintah saat ini untuk lebih membangun kelautan dan pulau-pulau terpencil tentu patut didukung, tetapi pembangunan wilayah daratan yang lebih tertinggal juga harus tetap menjadi perhatian.

Ada lessons learned yang bisa dipetik dari negara lain. Di China, pertumbuhan ekonomi kawasan timur yang merupakan daerah pantai (coastal) lebih cepat daripada daerah kawasan tengah dan barat yang merupakan daratan (inland). Rendahnya investasi di kawasan barat diidentifikasi sebagai penyebab utama, terutama sejak kebijakan Pemerintah Deng membuat special economic zone di kawasan pantai pada tahun 1980-an (Zheng, 2007).

Sejak akhir 1990-an, Pemerintah Zhu menetapkan kebijakan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan wilayah yang disebut Xibu da Kaifa atau “Go West”. Padahal saat itu rasio PDRB kawasan barat sekitar separuh kawasan timur. Strategi yang ditempuh adalah meningkatkan investasi publik secara besar-besaran di kawasan barat. Selama lima tahun berjalan, proyek dari pemerintah senilai US $ 120 milyar telah ditanamkan di kawasan barat; terutama diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan industri pengolahan pertanian. Hasilnya pertumbuhan baik investasi maupun ekonomi di kawasan barat (Hainan, Inner Mongolia, Guangxi, Sichuan and Jilin) lebih cepat dibandingkan Kawasan timur (Xinjiang, Shanghai, Beijing, Helongjiang and Guizhou).

Di tingkat yang lebih mikro, mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia dilakukan dengan kesungguhan membangunan sektor pertanian, perikanan dan kelautan. Salah satu titik lemah yang harus dicari jalan keluarnya adalah ketidakmampuan sektor-sektor ini dalam pencapaian economies of scale. Konsolidasi lahan komoditas pangan (padi, jagung, kedele); pengembangan ke skala perkebunan untuk komoditas hortikultura; peremajaan dan peningkatan dayasaing produk hasil perkebunan; integrasi perikanan darat dengan pertanian; peningkatan akses sumberdaya dan teknologi bagi nelayan kecil merupakan beberapa catatan yang sulit diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari satu periode Pemerintahan. Komitmen pembangunan sektor ini harus tetap ada: everything can wait, but not agriculture.

Pengembangan kewirausahaan di tingkat perdesaan urgen dilakukan, Bila di Jepang dikembangkan one village one product, yang diadopsi oleh Indonesia; di Thailand skema ini dimodifikasi menjadi OTOP, one tambon one product. Di Malaysia, yang selalu berfikir produk pertanian harus dicari nilai tambahnnya, menggunakan istilah ODOI, one district one industry. Meskipun kita tidak terlalu kreatif untuk memodifikasi dari negara asalnya, namun implementasi program ini tentu jauh lebih penting. Terus meyakinkan anak muda bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan 10 sampai 20 juta per bulan dari mengusahakan komoditas pertanian dan perikanan dalam luasan satu hektar, tentunya dapat mengubah mind set yang tidak pas: pertanian itu kumuh, miskin dan seorang sarjana nilainya harus bagus sehingga bisa kerja di perusahaan multinasional.

Penghargaan kepada Daerah dan MDGs

Baru saja diumumkan oleh banyak sekali media nasional dan lokal, DKI Jakarta yang menyabet empat penghargaan dari Pemerintah (Bappenas). Penilaian yang dilakukan oleh para profesional tentunya sudah menggunakan kriteria yang obyektif. Namun dari berbagai uraian di atas, nyata sekali kondisi DKI Jakarta sudah sangat maju dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Untuk IPM saja, sejak dipublikasikan tahun 1996 oleh Badan Pusat Statistik sampai sekarang DKI Jakarta menempati posisi teratas. Sebaliknya Papua dan Nusatenggara Timur keduanya selalu berada di posisi terbawah. Demikian pula untuk angka IPM yang sejak 2013 sudah menggunakan metode perhitungan baru, dimana ketiga aspek kemajuan ekonomi, pendidikan dan kesehatan tidak boleh lagi saling mengkompensasi satu dengan lainnya.

Dari keempat penghargaan yang diberikan kepada Jakarta tersebut, tiga terkait aspek penyusunan perencanaan dan penyerapan anggaran. Yang keempat, yaitu Anugerah Angripta Nusantara, merupakan cerminan hasil kerja pembangunan secara real yang diindikasikan oleh pencapaian Millenium Develpoment Goals, dengan delapan tujuannya. Sejak Pemerintahan SBY, penghargaan terhadap pencapaian MDGs diamanahkan dalam Inpres. Tahun 2015 merupakan periode terakhir komitmen pencapaian MDGs, karena  pada Septembr 2015 para pemimpin dunia bersepakat dengan komitmen baru yaitu untuk mencapai Sustainable Development Goals di tahun 2030 yang berisi 17 tujuan.

Penilaian untuk kurun waktu sejak 2011 sampai 2015 (Laporan dari Sekreatriat MDGs Indonesia), menunjukkan ada satu propinsi yang secara konsisten selalu meraih posisi terbaik dari empat kriteria MDGs yang ditetapkan. Provinsi yang berada di Kawasan Timur, yaitu Nusatenggara Barat. Daerah ini berhasil selalu menjadi Propinsi terbaik dalam laju pencapaian MDGS. Untuk kriteria pencapain MDGs dari sisi pengentasan kemiskinan tahun 2016 diraih oleh Sulawesi Tenggara. DKI Jakarta meraih penghargaan untuk dua kriteria pencapaian MDGs, yaitu pencapaian MDGs terbaik dan pencapaian MDGs terbanyak (dari 8 tujuan yang ada).

Dengan mempertimbangkan fakta empirik ketimpangan antar wilayah di Indonesia, seyogyanya pencapaian laju merupakan faktor yang harusnya lebih “digembar-gemborkan”. Karena kriteria ini berlaku untuk daerah yang memang berhasil berkerja keras untuk membuat paling banyak perubahan. Untuk daerah yang sudah sangat maju, apalagi sebagai ibukota negara, tentunya pencapain prestasi untuk kategori terbanyak dan terbaik, seyogyanya tidak mengherankan. Dalam teori makroekonomi saja, kita diajarkan untuk mempetimbangkan steady state level dalam melakukan analisis komparasi pembangunan ekonomi. Kondisi Jakarta bisa jadi sudah terlalu mapan (steady) untuk dikompetisikan dengan daerah lain di Indonesia.

Pemikiran seperti ini menjadi signifikan saat pemangku kepentingan harus mengambil keputusan alokasi sumberdaya. Tentang keberpihakan terhadap daerah yang lebih tertinggal; keberpihakan terhadap rumahtangga miskin dan tunawisma; keberpihakan pada sektor ekonomi yang rendah produktivitasnya. Dalam pemberian penghargaan pun hendaknya harus mempertimbangkan konsen ini. Banyak juga negara berkembang yang mengalihkan strategi pembangunan ekonomi dari picking the winners, ke arah pembangunan yang lebih berkeadilan (growth with equity). Semoga ini juga terjadi dengan Pemimpin Negara dan Pemerintah Daerah di Indonesia.

 

No Responses to “Ketimpangan Pembangunan”

 

Leave a Reply