Prof Muhammad Firdaus

mencari dan memberi yang terbaik

 

ARAH TATANIAGA DAN KEBIJAKAN PERBERASAN NASIONAL*

 

oleh: Muhammad Firdaus
Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB

*Sebagian besar dari isi tulisan ini dimuat dalam Opini Koran Republika tanggal 31 Juli 2017

Pemenuhan pangan dan gizi masyarakat yang lebih baik sudah menjadi komitmen global (SDG). Pemanfaatan sumberdaya untuk pencapaian tujuan tersebut harus difikirkan secara seksama, guna mendapatkan hasil yang berkesinambungan, bukan hanya untuk pencapaian sasaran sesaat. Prinsip ini juga harus mewarnai sepanjang rantai pasok, termasuk beras, mulai dari petani sampai produk tersedia di meja konsumen, Keseluruhan proses harus memberikan nilai ekonomi yang berimbang, sehingga keadilan dalam perdagangan (trade fairness) dapat diperoleh. Ini searah dengan pembangunan ekonomi inklusif, yang sedang digodok oleh rekan-rekan di Bappenas, yang merupakan pengewejantahan Pancasila dan UUD 45.

Dayasaing Usahatani Padi Indonesia

Bukan berita baru sebenarnya, bahwa harga beras di pasar Indonesia lebih tinggi dari banyak negara lain. Harga beras di pasar dalam negeri mencapai US $ 1 per kg, satu setengah sampai dua kali harga di negara-negara lain. Sebagian pengamat berpendapat hal ini disebabkan oleh rantai pasok beras yang masih panjang di Indonesia serta kurangnya kontrol kebijakan. Apakah hal ini juga terkait dengan produksi petani padi kita yang belum unggul secara komparatif?

IRRI mempublikasikan hasil riset padi, komparasi berbagai negara tahun lalu. Dari enam negara produsen beras di Asia, ternyata petani di Indonesia harus mengeluarkan biaya tertinggi untuk menghasilkan 1 kg gabah kering panen. Secara keseluruhan, biaya yang dikeluarkan petani kita dua setengah kali petani di Vietnam, atau hampir dua kali petani di Thailand dan India. Komponen terbesar yang dikeluarkan petani adalah untuk membayar upah tenaga kerja dan sewa lahan (diperhitungkan). Pengeluaran untuk input, seperti pupuk urea yang ditenggarai sudah jauh melampaui batas yang direkomendasikan ternyata lebih rendah, karena besarnya subsidi sehingga harga relatif masih murah (kedua terendah setelah India). Dalam hal ini, upaya diseminasi teknologi dengan bantuan mesin dan peralatan oleh Pemerintah, apabila dilakukan secara optimal, memang akan dapat menekan biaya tenaga kerja. Persaingan dengan komoditas pertanian lain yang bernilai lebih tinggi, atau permintaan lahan dari sektor non pertanian yang terus meningkat, menyebabkan tingginya biaya lahan untuk menanam padi sulit diturunkan.

Kata kunci untuk meningkatkan dayasaing usahatani padi kita adalah peningkatan produktivitas, bukan jumlah yang diproduksi. Mendiseminasikan teknologi kepada para petani seyogyanya menjadi fokus Kementerian Pertanian, seperti penyediaan benih dari  varietas unggul bersertifikat, pengairan dan pengendalian OPT. Berdasarkan laporan Dirjen Tanaman Pangan tahun 2016, baru 43,5 % petani padi yang mengadopsi benih tersebut (angka ini turun dari kondisi tahun 2015). Padahal banyak sekali anggaran riset yang sudah dikeluarkan untuk merakit dan menguji coba benih-benih baru tersebut. Hal ini diindikasikan oleh fakta bahwa secara rerata biaya yang dikeluarkan oelh petani padi di Indonesia untuk benih sangat rendah, jauh di bawah petani di negara produsen lainnya. Laporan studi IRRI menyebutkan, petani yang menggunakan benih dari padi inbrida bersertifikat di Jabar sekitar 60 persen; sisanya menggunakan benih sendiri. Sebaliknya, 100 persen petani di China menggunakan benih hibrida, dan lebih dari 90 persen petani di India sudah mengadopsi benih padi inbrida bersertifikat.

Selain itu tentu tidak kalah pentingnya adalah akses petani terhadap teknologi informasi serta penguatan kelembagan. Saat ini petani berbagai komoditas strategis di daerah sentra produksi dapat mengaksses secara langsung harga-harga di pasar berbagai kota, dengan memanfaatkan teknologi Android. Sebagai contoh dari hasil survey penulis sendiri, aplikasi Informasi Pangan Jakarta dan SiHATi dari Bank Indonesia yang selalu meng-update harga pangan setiap harinya, dirasakan sangat bermanfaat oleh para petani di Temanggung saat bernegosiasi dengan para pengepul di desanya.

Persoalan Tataniaga Beras

Data Sensus Pertanian BPS yang terakhir menunjukkan rerata penguasaan lahan sawah di di tiga daerah produsen padi terbesar di Jawa, sebesar 2 ribu m2 dan untuk total lahan sekitar 0,4 hektar. Dengan kecilnya penguasaan lahan tersebut sering dijumpai posisi tawar petani lemah terhadap pedagang/pengepul. UU 19/2013 mengamanahkan kewajiban bagi Pemerintah untuk menjamin harga produk menguntungkan petani, salah stunya melalui struktur pasar yang berimbang.

Kondisi di atas dapat diintepretasikan sebagai tatanan tataniaga produk pertanian yang ideal. Yaitu apabila tercipta kondisi perdagangan yang bersaing secara sehat, efisien dan adil yang menguntungkan baik produsen, pedagang maupun konsumen. Keinginan Pemerintah agar produsen mendapatkan harga yang layak, dan konsumen membayar dengan harga yang wajar, apalagi untuk produk pangan strategis seperti beras, tentu sangat dimaklumi. Di negara maju ini menjadi pegangan Pemerintah dalam melakukan intervensi kebijakan pemasaran produk pertanian, yaitu bagaimana menurunkan kesenjangan harga antara di tingkat produsen dan di konsumen; apakah melalui pemasaran langsung atau memperpendek rantai untuk kondisi yang diperlukan (tidak selalu).

Apakah petani padi di Indonesia sudah mendapatkan bagian yang wajar? Dan apakah pedagang memang mengambil bagian yang terlalu besar? Pertanyaan ini tentunya tidak dapat dijawab secara lansung dan mudah. Dalam pasar beras, secara garis besar terdapat tiga macam konsumen, yaitu yang membeli dalam bentuk curah dan yang membeli dalam kemasan plastik kurang dari 30 kg di toko beras atau pasar becek, serta konsumen yang membeli dalam kemasan yang lebih menarik di ritel modern. Konsumen golongan ketiga terbagi-bagi lagi, mulai dari membeli beras dengan kualiatas dan harga yang hampir sama dengan beras kemasan di pasar becek, sampai kepada konsumen yang menginginkan beras dengan berbagai atribut seperti enak, indeks glikemiksnya rendah dan organik. Ini tentu membuat harga beras di pasar eceran sangat bervariasi, mulai dari sekitar Rp 10 ribu sampai lebih dari Rp 50 per kg. Tentu saja konsumen tidak dipaksa manakala membayar beras semahal itu.

Bila pertanyaan di atas dijawab dengan mengambil asumsi harga beras eceran sesuai laporan BPS terakhir, yaitu pada kisaran Rp 10.500 sampai dengan Rp 12.500 di kota-kota di Indonesia, maka beberapa studi terkini (antara lain oleh FEM IPB, Bank Indonesia), menunjukkan bagian yang diterima petani padi (farmer’s share) sebagai ukuran kewajaran secara rerata berkisar antara 15 sampai dengan 30 persen dari harga beras di tingkat konsumen. Pada kondisi yang dianggap ideal seperti para petani padi organik di Salaman, Magelang yang bergabung dalam BUMP, nilai ini bisa mencapai 53 persen.

Sedangkan untuk pedagang, dengan data dari BPS terakhir yang menunjukkan harga beras rerata di tingkat penggilingan berkisar Rp 8.900; maka bagian yang diterima pedagang besar dan ritel sebesar 20 sampai 25 persen. Kondisi ini sejalan dengan laporan IRRI yang juga membandingkan marjin perdagangan kotor beras beberapa negara produsen, dimana kondisi di Indonesia sudah mirip dengan Thailand. Untuk beras-beras “mahal” yang dijual di ritel modern, tentu saja perhitungan ini harus dikaji secara lebih mendalam: berapa bagian yang sebenarnya diterima  oleh perusahaan pengolah beras dan tentu juga oleh pemilik ritel. Perusahaan tentu mengeluarkan dana untuk investasi dalam rice to rice industry tersebut (berbagai mesin seperti stoner, shining machine, shifter dll.). Sedangkan ritel mengeluarkan berbagai biaya pemasaran.

Perbaikan tataniaga beras kita tentu mutlak dilakukan. Di negara maju seperti AS saja, tataniaga produk pertanian yang berasal dari tanaman (pangan, buah dan sayur) masih menghadapi banyak persoalan standar mutu; berbeda dengan produk dari hewan yang sudah lebih baik dalam pengklasifikasian kualitas (grading). Selain itu, di AS juga masih terdapat kesenjangan dalam farmer’s share antar wilayah; dari kondisi yang terburuk yaitu petani menerima hanya sekitar 17% dari harga konsumen, sampai kepada kondisi yang ideal (food hubs), dimana petani bisa memperoleh bagian sampai dengan 75%.

Kebijakan Harga dan PR ke Depan

Intervensi Pemerintah dalam industri beras tidak hanya dalam bentuk subsidi input (pupuk, benih) dan bantuan sarana-prasarana yang jumlahnya besar sekali; namun juga dalam bentuk kebijakan harga yaitu harga pembelian pemerintah (HPP) dan harga eceran tertinggi (HET). Intervensi ini juga sangat lazim dilakukan di berbagai negara produsen beras lain. Kedua kebijakan harga tersebut terutama dimaksudkan sebagai acuan bagi Bulog sebagai badan penyangga pangan nasional untuk melakukan pembelian kepada petani atau operasi di pasar konsumen. Meskipun berbagai kendala yang membatasi kewenangan Bulog menyebabkan berbagai persoalan di lapangan.

Beberapa diskusi sudah dilakukan jauh hari sebelumnya tentang efektivitas HPP gabah. Salah satu penyebab dianggap tidak efektifnya HPP yang ditetapkan Pemerintah, harga penjualan gabah oleh petani selalu jauh di atas HPP. Sepanjang tiga tahun terakhir, harga selalu jauh di atas Rp 4.000. Ini sebenarnya mengisyaratkan HPP yang berlaku saat ini bisa jadi lebih rendah dari kondisi yang seharusnya. Apalagi bila mengacu pada hasil beberapa riset, yang memasukkan komponen seperti sewa lahan dan semua tenaga kerja harus diperhitungkan. Termasuk harga pupuk urea yang dibayar petani selalu diperhitungkan sama dengan harga subsidi Pemerintah pada kondisi efektif; padahal kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Beberapa hasil riset menunjukkan hanya sekitar 10 persen petani yang membawa gabah ke penggilingan (Gapoktan) kemudian menjual dalam bentuk beras, sisanya menjual gabah kepada pengepul. Artinya, HPP memang penting untuk menjamin kesejahteraan petani, tentu dengan asumsi marketable surplus masih besar.

Untuk HET, jelas dengan besaran Rp 9.500 apalagi RP 9.000 sudah dapat dikatakan tidak efektif. Dari publikasi BPS tentang harga beras di kota-kota Indonesia; atau dari publikasi Bank Indonesia yang dapat dengan mudah diakses melalui smartphone menunjukan harga beras IR (64) di pasar-pasar eceran Jakarta, yang dilaporkan untuk kelas 1, 2 atau 3 berkisar dari hampir Rp 12.000 samapai dengan RP 9.700. Kalau diasumsikan pangsa pasar beras di luar ritel modern ini yang masih mendominasi, berarti implementasi HET tidak terjadi di lapangan. Di beberapa negara, saat kondisi ini terjadi konsumen dapat melaporkan kepada otoritas setempat, sehingga akan segera ada tindak lanjut dari Pemerintah. Di kita? Selain itu Pemerintah dalam ketetapannya menghitung HET beras (petani) di penggilingan sebesar Rp 7.300. Bila HET di dikonsumen sebesar Rp 9.500 saja, berarti bagian yang diterima petani lebih dari 75%,. Ini sudah mengalahkan kondisi terbaik bagian yang diterima petani di AS. Sehingga besaran HET ini tentu secara serius perlu dikaji ulang.

Pemerintah, terutama Kementerian Pertanian tentu tidak perlu menghabiskan energi terus-menerus untuk isu tataniaga beras “premium”. Banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan. Selain upaya yang serius untuk meningkatkan produktivitas petani padi, mekanisme subsidi, baik input seperti pupuk dan juga harga, serta bantuan sarana-peasarana kepada petani perlu dievaluasi. Akurasi data produksi sampai kepada keberhasilan upaya diversifikasi pangan juga akan sangat menentukan pencapaian cita-cita ketahanan (kemandian) pangan. Kolaborasi lebih erat dengan Perguruan Tinggi Pertanian, lembaga riset independen, LSM dan dunia usaha tentu sangat dinantikan sebagaimana yang dilakukan di negara tetangga dan banyak negara maju.

 

No Responses to “ARAH TATANIAGA DAN KEBIJAKAN PERBERASAN NASIONAL*”

 

Leave a Reply