Prof Muhammad Firdaus

mencari dan memberi yang terbaik

 

PERSOALAN SUBSIDI BENIH

 

PERSOALAN SUBSIDI BENIH

M. Firdaus
Guru Besar Ilmu Ekonomi FEM-IPB

 

Di awal tahun ini hangat isu rencana penghapusan subsidi benih oleh Kementerian Pertanian. Berita yang dianggap “salah kaprah” ini cepat menyebar, dan segera dibantah oleh Mentan. Dinyatakan bahwa pada APBN masih dialokasikan sebesar Rp 1 T, yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan produksi benih padi dan kedelai lewat program Desa Mandiri Benih. Pentingkah subsidi benih dipertahankan?

Benih: Produktivitas dan Biaya

Berbagai input seperti benih, pupuk, obat masih memegang peran penting dalam peningkatan produktivitas pertanian di Indonesia. Benih yang bermutu memiliki dampak yang lebih besar dibanding dua input lainnya tersebut. Berbagai kajian menunjukkan elastisitas produksi benih lebih tinggi daripada pupuk (Setyanto, 2008; Kusnadi, 2011; Firdaus, 2015). Namun data Dirjen Tanaman Pangan sendiri menunjukkan penggunaan benih varietas unggul bersertifikat untuk padi masih kurang dari 50 persen. Ini salah satu penyebab masih lebih rendahnya produktivitas komoditas ini dibanding dengan negara produsen lain di Asia. Hal yang sebenarnya merupakan peluang untuk meningkatkan produksi (sekaligus kesejahteraan petani), tanpa harus pindah ke benih hasil rekayasa genetik (GMO).

Dengan posisi sebagai tanaman pangan utama, permintaan benih padi sangat besar. Dalam setahun dibutuhkan tidak kurang dari 350 ribu ton benih padi. Dapat diestimasi nilai pasar benih padi di Indonesia setahunnya sekitar Rp 10 T. Pasar benih di Indonesia masih terbuka lebar. Masih banyak benih apakah pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang masih diimpor.

Dari sisi pangsa pengeluaran usahatan padi di Indonesia, secara rerata proporsi biaya untuk benih  masih rendah sekali. Studi IRRI (2016) yang mengkomparasi struktur ongkos usahatani padi antar 6 negara produsen padi di Asia, menunjukkan tingkat pengeluaran untuk benih oleh petani padi di Indonesia terendah, yaitu kurang 2 persen dari total biaya produksi gabah. Padahal secara keseluruhan, untuk menghasilkan 1 kg gabah, petani Indonesia mengeluarkan biaya tertinggi, utamanya untuk tenaga kerja dan sewa lahan (termasuk jika diperhitungkan).

Rendahnya pangsa biaya produksi untuk benih di Indonesia disebabkan setidaknya oleh dua hal. Pertama, penggunaan benih yang jumlahnya lebih sedikit per areal tanam. Kedua, lebih dari 40 persen petani padi menggunakan benihnya sendiri (termasuk inbrida). Di Thailand, jumlah petani padi yang sudah mengadopsi benih unggul bersertifikat sudah mencapai 80 persen, sedangkan di China hampir keseluruhan petani sudah menggunakan padi hibrida. Pangsa pengeluaran petani untuk benih di kedua negara ini paling tinggi, mencapi lebih dari 10 persen total biaya produksi.

Perkembangan Subsidi Benih

Di Indonesia intervensi langsung terhadap pasar benih dimulai tahun 1986, sejak subsidi harga benih mulai diumumkan. Dari tahun ke tahun alokasi anggaran untuk benih bersifat fluktuatif, meskipun ada kecenderungan terus naik pada beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2013, pemerintah mengubah mekanisme subsidi benih dari bersifat langsung kepada petani menjadi melalui public service obligation (PSO). Dengan cara baru ini, dana subsidi benih dialokasikan lewat produsen benih (sama halnya dengan subsidi pupuk yang jumlahnya jauh lebih besar).

Dua BUMN produsen benih, yaitu PT. SHS dan PT. Pertani dipercaya sebagai pelaksana dalam program subsidi benih. Namun kemampuan keduanya terbatas. Pada beberapa waktu bahkan tingkat capaian penyerapan anggaran subsidi benih oleh BUMN tersebut sangat rendah. Dalam pelaksanaannya, kedua perusahaan tersebut juga menggunakan petani padi sebagai penangkar. Hal yang memang lazim juga dilakukan oleh perusahaan swasta besar yang memproduksi benih komoditas pangan di berbagai sentra produksi.

Pro dan kontra terhadap subsidi benih sudah berlangsung lama. Kegagalan dalam program subsidi benih lebih disebabkan oleh beberapa masalah praktik di lapangan (Bappenas, 2011; Prasetyo, 2012). Dari sisi produksi, kedua perusahaan BUMN yang menjadi pelaksana beralasan tidak singkronnya waktu turunnya anggaran dengan masa tanam untuk memproduksi benih.

Dari proses distribusi, perbedaan antara musim tanam dan musim panen antar daerah membuat mekanisme yang telah direncanakan, seperti jabalsim, tidak bekerja dengan baik. Pada tingkat pengecer, perbedaan harga antara benih padi bersubsidi dan yang tidak bersubsidi tidak signifikan sehingga petani tidak tertarik untuk membeli benih padi bersubsidi. Alasan klasik yang selalu menyertai kegagalan berbagai program subsidi input pertanian.

 

Alternatif Subsidi Benih

Keharusan untuk melindungi dan memberdayakan petani (kurang dari 2 hektar) merupakan amanah UU. Dalam pasal 19 UU 19/2013, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana produksi pertanian termasuk benih secara tepat waktu, mutu serta harga terjangkau bagi petani. Pengertian harga terjangkau ini tentunya bisa ditafsirkan, dengan produktivitas yang tidak tinggi, input harus dijual dengan harga relatif murah. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa pemerntah memang masih harus memberikan dukungan langsung terhadap penyediaan benih. Beberapa catatan merespon perlunya dan mekanisme untuk subsidi benih padi adalah sebagai berikut.

Pertama, anggaran subsidi untuk benih masih relatif kecil dibandingkan pupuk. Pada tahun 2017, alokasi APBN untuk subsidi pupuk dan benih masing-masing Rp 31,1 T dan Rp 1,2 T. Studi kami bersama World Bank (2011), menunjukkan selain efektivitas yang rendah, subsidi pupuk dipertanyakan dengan kondisi jumlah penggunaan pupuk urea oleh petani padi yang secara rerata sudah jauh melampaui rekomendasi teknis. Sebaliknya, penggunaan benih varietas unggul bersertifikat masih separuh dari total petani padi. Artinya, kesempatan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan jumlah produksi beras lebih terbuka dengan meningkatkan dukungan pada penyediaan benih.

Kedua, kontra terhadap kebijakan subsidi melalui PSO sudah sejak lama disuarakan oleh penggiat gerakan petani, sejak perubahan dari subsidi langsung. Kemampuan petani padi untuk menjadi penangkar sekaligus sebenarnya produsen benih padi tidak diragukan lagi. Studi kami bersama IFAD pada tahun 2015 menunjukkan di Jawa Timur, yang juga menjadi pemasok benih padi bagi provinsi di bagian Timur Indonesia, lebih dari 70 persen benih padi diproduksi oleh swasta kecil (dalam bentuk UD). Kontribusi penyediaan benih padi untuk memenuhi kebutuhan lebih dari dua juta hektar tanaman padi di Jawa Timur oleh kedua BUMN, PT. SHS dan PT. Pertani, hanya seperempat dari total produksi seluruh UD.  Memang Ceherang adalah  varietas yang mendominasi adopsi benih padi, mencapai lebih dari 40 persen dari total. Varietas unggul baru seperti Inpari 4 dan Inpari 13 produksinya masih kurang, hanya sekitar 5 persen.

Ketiga, pemerintah harus membuka ruang bagi berbagai alternatif jalur pengembangan produsi dan pemasaran benih di Indonesia. Setidaknya terdapat tiga organisasi yang harus dikembangkan mulai dari perakitan, produksi dan distribusi benih nasional (Cromwell, 1992), yaitu: (1) public sector seed organization, yaitu institusi yang berada dalam struktur pemerintah. Sebagai contoh adalah Balai-Balai di bawah Balitbangtan dan UPTD Balai Benih; (2). private sector commercial seed companies: pihak swasta yang terlibat dalam industri benih baik perusahaan multinasional maupun domestik, dan (3) community-oriented seed organisations: produsen penangkar benih baik yang tergabung dalam kelompok atau koperasi maupun individu.

Sejalan dengan misi SDGs, dukungan yang lebih besar harus diberikan kepada organisasi ketiga. Pemberdayaan produsen/penangkar benih perlu diakselerasi. Perlu ditetapkan secara spesifik berapa luasan produksi yang harus ditangani seorang penangkar. Sebagai contoh seorang penangkar dapat mengelola untuk jangkauan sampai 100 hektar areal tanam. Untuk daerah-daerah defisit produksi benih, perhatian yang lebih serius pada periode jauh sebelum musim tanam, harus diberikan untuk menghindari kelangkaan. Keberadaan benih di tingkat petani  tidak dapat ditunda karena produksi pertanian bukan seperti memproduksi baju kaos yang bisa dilakukan setiap saat dan dimana saja.

 

One Response to “PERSOALAN SUBSIDI BENIH”

  1.  

    Ide yang baik

Leave a Reply