Prof Muhammad Firdaus

mencari dan memberi yang terbaik

 

Highlight Hal Baru dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019

 

MUHAMMAD FIRDAUS
GURU BESAR ILMU EKONOMI IPB

Highlight Hal Baru dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 (Versi tayang PPT)

 

MENYIKAPI ATURAN BARU PENGEMBANGAN KARIR DOSEN

Di Indonesia tugas dosen secara jelas sudah dicantumkan dalam UU yang diterbitkan pada tahun 2005. Sebagai pendidik profesional sekaligus ilmuwan, dosen harus mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ipteks melalui kegiatan Tridharma; tiga komponen yang hanya dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan, karena saling terkait dan mendukung satu sama lain. Semangat yang disampaikan oleh Pak Tojib Hadiwidjaya, Menteri Pendidikan Tinggi pertama, yang awal membawa konsep Tridharma Pendidikan Tinggi ke Indonesia.

Perubahan pada Pedoman Baru

Dalam UU Guru dan Dosen, memang dinyatakan bahwa seorang profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Hal ini menjadi warna utama dari Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Jabatan Akdemik/Pangkat Dosen (Pedop) yang dikeluarkan sejak bulan Oktober 2019 oleh Dirjen Sumberdaya Iptek dan Dikti, mulai dari kata pengantar sampai kepada petunjuk proses penilaian. Terkait dengan kewajiban profesor ini, sebagai catatan: dengan merujuk pada Peraturan Menteri tahun 2012, pengangkatan profesor tidak tetap sudah dilakukan untuk beberapa orang; yang tentu saja mempunyai pengalaman atau kepakaran di bidangnya, namun tidak memiliki syarat-syarat sebagaimana dalam pengusulan profesor.

Dalam kata pengantar disebutkan bahwa penyempurnaan Pedop baru dilakukan dalam konteks menguatkan upaya peningkatan mutu dosen perguruan tinggi melalui publikasi karya ilmiahnya. Jabatan akademik dosen pada dasarnya merupakan pengakuan penghargaan dan kepercayaan atas kompetensi, kinerja, integritas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, serta tata krama dosen dalam melaksanakan tugas tridharmanya. Penilaian angka kredit untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen harus diupayakan secara konsisten dan taat azas. Prosesnya harus mampu memberikan kemudahan kenaikan jabatan akademik/ pangkat kepada yang berhak secara terandal, namun sebaliknya harus mampu pula memberikan sanksi kepada yang pantas mendapatkannya. Dua kata kunci yaitu penghargaan kepada dosen dan kemudahan proses seyogyanya menjadi warna seluruh isi Pedop, yang akan menjadi acuan para penilai mulai dari tingkat perguruan tinggi sampai pusat.

Pada mekanisme penilaian, dalam Pedop sudah dicantumkan alur proses penilaian, baik untuk dosen yang berstatus ASN, non ASN dan dosen pada perguruan tinggi selain di bawah Kemenristekdikti (Kemndikbud). Secara eksplisit dicantumkan bahwa proses penilaian di Kemenristekdikti selama 45 hari kerja. Tentunya ini dapat ditafsirkan waktu maksimum evaluasi dilakukan, bukan persetujuan atau keluarnya SK yang baru. Dari tiga komponen Tridharma, porporsi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat tidak terlalu berubah dari edisi sebelumnya. Pelaksanaan penelitian semakin mendominasi pada jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi. Untuk pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, terdapat ketentuan minimum sebanyak 0,50ak (angka kredit) harus ada. Sebagai contoh dan merupakan hal baru dalam Pedop, kredit ini sudah dapat dipenuhi pada saat dosen menjadi penyunting pada satu jurnal ilmiah nasional.

Untuk pelaksanaan pendidikan, pada Pedop baru ditekankan bahwa untuk setiap usul kenaikan jabatan akademik/pangkat harus ada kegiatan pengajaran. Dinyatakan pula sebagai dosen dengan jabatan akademik profesor, tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran serta bimbingan tugas akhir hanya untuk program magister dan doktor. Kepada mereka tetap mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran serta bimbingan tugas akhir pada strata sarjana/diploma. Kegiatan baru yang dapat dinilai sebagai bagian dari kredit pendidikan antara lain short course dan bimbingan teknis, selain kegiatan pelatihan pengajaran, post doctoral dan mobilitas dosen.

Pada pelaksanaan penelitian, muncul ketentuan baru yang akan berdampak signifikan, yaitu persyaratan khusus berupa artikel ilmiah dimana pengusul adalah penulis pertama sekaligus penulis korespondensi. Dalam penjelasan di bagian berikutnya; untuk membuktikan sebagai penulis korespondensi, pengusul harus menyampaikan artikel yang dikirimkan ke penerbit dan juga proses review yang dilakukan. Tidak hanya akan lebih sulit secara teknis bila ini dilakukan; namun keharusan sekaligus menjadi penulis korespondensi secara implisit menunjukkan adanya “ketidakpercayaan” pada itikad baik dan integritas dosen, dua hal karakter positif dosen yang disampaikan dalam kata pengantar Pedop. Bila dosen dapat menerbitkan tulisan di jurnal nasional atau intrnasional yang berkualitas, tentu diasumsikan bahwa tulisan tersebut sudah melalui proses telaah oleh peer review yang panjang. Kecuali seperti saat ini sudah ada dalam Pedop baru, bila artikel terbit dalam jurnal yang terindeks Scopus discontinued atau canceled, memeriksa proses review bisa jadi adalah suatu kewajaran. Selain itu, beberapa cara citasi seperti Harvard style mengajarkan kita posisi sebagai penulis pertama adalah yang berperan paling penting dalam penerbitan suatu karya ilmiah.

Dengan adanya ketentuan peran sebagai penulis korespondensi, maka pada bagian selanjutnya dari Pedop disampaikan bahwa ada pembaharuan system perhitungan angka kredit untuk jenis penulis. Penulis pertama sekaligus penulis korespondensi berhak mendapat nilai 60% dari angka kredit karya ilmiah tersebut. Penulis korespondensi dan penulis pertama berhak mendapatkan nilai masing-masing 40% dari angka kredit karya ilmiah tersebut dan 20% sisanya dibagi kepada penulis pendamping. Penulis pertama dan penulis korespondensi maka berhak mendapatkan nilai masing-masing 50% dari angka kredit karya ilmiah tersebut.

Untuk pengusulan ke profesor, terdapat syarat baru dalam Pedop baru yaitu pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif, atau pernah membimbing/membantu program doktor, atau pernah menguji sekurang-kurangnya 3 mahasiswa program doktor (baik perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain), atau sebagai reviewer sekurang-kurangnya pada 2 jurnal internasional bereputasi yang berbeda. Hal-hal ini dapat dikatakan wajar dengan pelaksanaan tugas Tridharma yang harus dilakukan dosen.

Yang juga penting diperhatikan dalam Pedop baru ini adalah adanya ketentuan untuk dosen dengan masa kerja minimal; yaitu kurang dari 8 tahun untuk usulan ke lektor kepala (LK), dan 10 sampai 20 tahun bagi dosen yang mengusulkan ke jabatan profesor. Dosen tersebut harus memiliki karya ilmiah yang luar biasa. Sebagai contoh untuk usulan ke LK, artikel harus terindeks Scopus dengan SJR jurnal di atas 0,15, atau SJR jurnal di atas 0,10 dan Q2; atau memiliki ]IF WoS di atas 0,05. Sedangkan untuk yang ke profesor, artikel harus pada jurnal dengan SJR atau JIF WoS minimum 0,50. Namun, terdapat penjabaran poin berikutnya, yang bukan bagian dari pengertian karya ilmiah luar biasa, yaitu syarat untuk pengusulan LK (profesor) sudah pernah menjadi pembimbing utama tugas akhir paling sedikit 40 (80) lulusan diploma/sarjana dan 10 (20) lulusan magister atau kombinasi dari berbagai lulusan. Beberapa hal yang patut dicermati, misal pengertian masa kerja utnuk dosen ASN apakah sejak remsi diangkat sebagai PNS. Jika iya, ini akan dapat menutup peluang dosen muda (di bawah 45 tahun) yang berprestasi luar biasa untuk menjadi profesor. Disparitas jumlah mahasiswa antar program studi atau antar universitas, menyebabkan aturan ini dapat dirasakan bersifat “tidak adil”. Angka yang dicantumkan sepertinya berangkat dari jumlah maksimum mahasiswa yang dapat dibimbing per periode. Kombinasi dalam ketentuan ini juga tidak dijelaskan secara rinci, sehingga dapat menimbulkan perbedaan persepsi di perguruan tinggi atau tim penilai.

Masih untuk penilaian pelaksanaan penelitian, bagi dosen yang mengusulkan jabatan loncat, selain jumlah yang lebih banyak, juga jurnal harus mempunyai SJR atau JIF WoS paling sedikit 0,50. Namun terdapat ketentuan yang juga harus dicermati yaitu pengajuan usulan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk pemenuhan persyaratan substansi. Perbaikan usulan hanya dapat dilakukan untuk pemenuhan administrasi. Jika persvaratan substansi tidak dipenuhi, maka usulan dialihkan melalui mekanisme usulan kenaikan jabatan akademik secara regular. Padahal dapat saja dalam penilaian substansi pun masih terjadi perbedaan persepsi tim penilai tentang suatu karya ilmiah tertentu. Menempatkan ketentuan seperti ini dalam Pedop akan mengurangi semangat untuk mengapresiasi prestasi luar biasa dosen.

Untuk menjamin mutu karya ilmiah yang diusulkan dosen, pada Pedop baru sudah dicantumkan terkait plagiasi. Sudah terdapat batasan yang jelas, yaitu bila hasil uji kemiripan melebihi 25% terhadap 1 (satu) dokumen/primary source (tidak termasuk daftar pustaka, kemiripan kalimat yang < 3%)), maka peer review secara subtansi harus memberikan pendapat ada tidaknya indikasi plagiasi. Uji tersebut dilakukan dengan menggunakan fasilitas perangkat lunak seperti ithenticate, turnitin (menyebutkan merek-red), atau yang lainnya yang setara. Pengertian setara dalam hal ini tidak dicantumkan secara jelas.

Untuk artikel yang dipublikasi di jurnal nasional terkakreditasi, pada Pedop baru sudah diberlakukan aturan bahwa untuk jurnal yang masuk kategori Sinta 1 dan 2, nilai maksimum yang dapat diperoleh adalah 25ak. Untuk jurnal pada Sinta 3 dan 4, 15ak sampai 20ak adalah batas paling tinggi angka kredit yang dapat diperoleh. Juga dinyatakan, adanya batas maksimum publikasi di setiap nomor terbitan, yaitu paling banyak 2 artikel karya ilmiah. Ini baik tentunya untuk menghindari “pemanfaatan” jurnal tertentu. Terkait hal ini, dalam ketentuan di bagian lain disampaikan bahwa publikasi pada jurnal dimana dosen menjadi penyunting tidak dapat menjadi syarat khusus untuk menjadi LK atau profesor. Pengakuan hanya paling tinggi 10% dari kebutuhan minimal angka kredit pelaksanaan penelitian yang diperlukan untuk usulan kenaikan jabatan akademik jika dosen tadi mengusulkan artikel pada jurnal dimana ia berperan sebagai penyunting.

Karya dosen lain yang dihargai adalah karya teknologi dan seni. Pada ketentuan baru lebih dirinci lagi tentang jenis HAKI yaitu yang sudah diimplemnetasikan oleh industri mendapat poin lebih tinggi. Untuk karya cipta buku, yang selama ini banyak diajukan dengan sertifikat dari Kemenkumham, maka akan bersifat pilihan apakah yang akan dinilai sebagai hak cipta atau dinilai sebagai buku referensi atau monograf; tidak boleh keduanya. Dalam ketentuan ini ada yang belum masuk, yaitu perlindungan atau pelepasan varuietas; yang merupakan bagian dari HAKI. Selama ini sertifikasi memang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian bukan Kemenkumham sehingga belum dapat diakui. Semoga ke depan ini dapat dipertimbangkan.

Salah satu komponen yang selama ini banyak menimbulkan keraguan dari dosen pengusul adalah buku referensi dan buku monograf. Disebutkan buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku (ber-ISBN) yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu, sedangkan buku monograf pembahasannya pada satu topik/hal. Namun kedua buku tersebut harus dilengkapi dengan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis. Ini ke depan juga masih dapat menimbulkan perbedaan persepsi, karena tidak dijelaskan denagn contoh kongkrit. Tentu saja untuk buku monograf, dengan syarat rekam jejak yang dapat diartikan bahwa pengusul tidak hanya mengutip tulisan orang lain saja dalam bukunya (yang banyak terjadi selama ini), namun harus menguraikan hasil-hasil kajian atau publikasinya selama ini; akan sangat berbeda dengan selama ini. Selain itu untuk buku, bila dicetak dari disertasi atau tehsis tentu tidak dapat dinilai sebagai bagian dari dua komponen ini.

Dalam Pedop baru sudah dicatumkan secara lebih rinci penmgertian jurnal berkualitas. Selain kriteria yang sudah ada selama ini, terdapat 5 kriteria baru, yakni alamat jurnal dapat ditelusuri daring; editor board dari jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring; jumlah artikel setiap penerbitan wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah; proses review dilakukan dengan baik dan benar; serta tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan. Untuk dua kriteria terakhir ini masoih dapat menimbulkan perbedaan perspesi; bagaimana memastikan suatu artikel di-review dengan baik dan benar? Apa tolok ukurnya? Selain itu juga sudah dinyatakan pada bagian berikutnya dari Pedop bahwa jika jurnal tidak discontinued atau camceled dari Scopus maka akan dilakukan telaah terhadap proses review. Untuk hal seperti ini wajar saja dilakukan, namun bila masih terindeks dengan baik rasanya hanya akan menimbulkan adanya persepsi “ketidakpercayaan” pada integritas dosen.

Penutup

Secara umum bila ditelaah, pedoman kenaikan jabatan akademik/pangkat yang baru sudah lebih operasional daripada edisi sebelumnya, namun perlu dicermati lagi, beberapa bagian yang ditenggarai akan dapat menghambat percepatan proses pengusulan; yang tidak konsisten dengan misi penghargaan dan kepercayaan, serta kemudahan proses; semisal syarat penulis pertama sekaligus korespondensi; jumlah bimbingan untuk masa kerja kurang dari 20 tahun serta keharusan golongan IV A untuk usulan kenaikan jabatan ke profesor dll. Pedoman ini harus benar-benar menjaid acuan dari setiap tim penilai di tingkat perguruan tinggi sampai pusat, sehingga terdapat “kesamaan persepsi dan tolok ukur” dalam proses penilaian.

Beberapa perrguruan tinggi seperti IPB sudah pernah mengusulkan perbaikan konsep penilaian jabatan akademik/pangkat dosen, semisal hasil karya teknologi lain seperti perlindungan dan pelepasan varietas yang belum ada dalam komponen penilaian; yang juga merupakan salah satu komponen HAKI. Alasannya karena legalitas karya tersebut bukan dari Kementerian Hukum dan HAM. Menyikapi beberapa hal yang diuraikan di atas, maka perlu diusulkan penyempurnaan ketentuan sehingga proses penilaian ke depan lebih lancar. Tentu saja bila jabatan akademik atau pangkat dosen adalah penghargaan, maka adalah hak setiap dosen untuk mendapatkannya. Seyogyanya memang pemerintah atau perguruan tinggi yang menganugerahkan secara otomatis kepada dosen yang memang sudah layak mendapatkannya; terutama karena dukungan fasilitas untuk digitalisasi data yang sudah tersedia dan harus dimanfaatkan. Dengan semangat Kampus Merdeka, tentu ini sangat mungkin. Amin.

 

No Responses to “Highlight Hal Baru dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019”

 

Leave a Reply