Prof Muhammad Firdaus

mencari dan memberi yang terbaik

 

PR UNTUK KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK

 

Muhammad Firdaus
Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB

Subsidi Pertanian di Indonesia

Adanya kecenderungan sampai saat ini untuk mempertahankan kebijakan “pangan pokok murah” menyebabkan usaha pertanian di Indonesia, khususnya beras sulit memberikan pengembalian hasil ekonomi yang memadai bagi petani. Dengan karakteristik penguasaan lahan kecil-kecil, yang terus terfragmentasi karena diwariskan dan konversi ke sektor usaha lain, disertai produktivitas yang cenderung sudah levelling off utamanya untuk lahan di Pulau Jawa, maka bercocok tanam padi bukan pilihan yang menarik bagi petani generasi muda. Sebagian petani dengan kondisi seperti itu berperilaku sebagai net consumer: menjadi pembeli beras saat persediaan di lumbung kosong, ditambah komoditas ini dapat memacu inflasi (volatile food), maka kebijakan untuk membuat harga gabah atau beras tidak naik secepat barang-barang lainnya akan masih tetap diupayakan pemerintah.

Berbagai negara pertanian besar di dunia, seperti AS, China, Brazil termasuk Indonesia mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk pertanian. Hanya 10 negara di dunia saja secara total mensubsidi sektor pertanian tidak kurang dari Rp 13 ribu trilyun setiap tahunnya. Bantuan yang diberikan kepada petani dalam bentuk yang beragam. Untuk menjaga harga pangan tidak terlalu tinggi di konsumen, namun juga tetap mensejahterakan petani, maka anggaran diberikan dalam bentuk subsidi untuk menutupi selisih harga yang seharusnya diterima petani/farm gate; atau dalam bentuk tambahan pendapatan bagi setiap pengusahaan produk pertanian yang dilaporkan secara baik dengan registrasi lahan yang sudah berjalan secara teratur.

Di Indonesia, subsidi untuk membantu sektor pertanian banyak dilakukan dalam bentuk faktor produksi serta sarana prasarana pertanian. Bantuan diberikan dalam potongan dari harga keekonomian untuk pupuk dan benih; bunga kredit yang lebih murah serta sarana prasarana seperti irigasi serta alat dan mesin pertanian. Besaran anggaran untuk subsidi pertanian terutama melonjak sejak tahun 2008. Ini antara lain disebabkan naiknya pengeluaran pemerintah untuk pupuk, lebih dari 200 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Masihkah Subsidi Pupuk Diperlukan?

Efektivitas dari pengeluaran yang besar untuk pupuk sudah mendapatkan perhatian lembaga internasional setidaknya Bank Dunia. Pada tahun 2011, Bank Dunia mempublikasi kertas kerja bertajuk Who is Benefiting from Fertilizer Subsidy in Indonesia. Dengan menggunakan model ekonometrika yang robust, dan data dari Sensus Pertanian 2003 serta survey antar sensus 2008; studi ini menemukan bahwa banyak subsidi pupuk diterima oleh petani dengan luasan lahan lebih dari yang dipersyaratkan. Hal penting lainnya adalah ada pola regresif dari subsidi pupuk, khususnya urea, yang membentuk kurva U terbalik. Tingkat optimal penggunaan urea yang memberikan dampak terbesar pada produktivitas berada pada jumlah 250 kg per hektar, sedangkan penggunaan aktual oleh petani padi secara rata-rata di atas 400 kg per hektar. Kelebihan dosis ini didorong oleh motivasi “kepuasan” petani melihat batang padi tumbuh subur dengan warna hijau mengkilap. Namun juga dapat karena efisiensi pemupukan belum dicapai karena ketidaktepatan waktu dan cara.

Kesangsian apakah subsidi pupuk memang diterima oleh petani sudah pernah ditanyakaan Presiden Jokowi pada tahun 2016. Pada tahun berikutnyya sebetulnya akan dilaksanakan uji coba penerapan subsidi langsung ke petani, menyempurnakan upaya yang sudah pernah dicoba di Karawang pada tahun 2008. Namun setelah kajian secara komprehensif dilakukan oleh Tim ITAPS IPB bekerjasama dengan Badan Keuangan Fiskal Kemenkeu, ternyata harus ada prasyarat dari hasil pemadanan data usulan subsidi pupuk yaitu RDKK dengan data hasil validasi lapang oleh penyuluh (Simluh). Kajian menunjukkan bahwa rata-rata hanya sekitar 30an persen saja data petani yang padan untuk kasus di 4 kabupaten dan 1 kota di Pulau Lombok. Selain itu efektivittas subsidi pupuk yang dapat dinilai dengan prinsip 6T (tepat waktu, harga, jumlah, sasaran, jenis dan mutu), menunjukkan terutama untuk tepat waktu dan harga masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Di beberapa daerah petani masih mengeluhkan ketidaktepatan waktu pupuk bersubsidi datang. Ini diduga karena persoalan persetujuan subsidi pupuk dari tingkat pusat sampai ke pimpinan pemerintah daerah.

Salah satu rasional dari kebijakan subsidi pupuk adalah tingginya biiaya memproduksi gabah di Indonesia, terutama bersumber dari dua komponnen yaitu sewa lahan dan tenaga kerjaa yang dapat menghabiskan 70% dari total pemgeluaran petani. Studi IRRI pada tahun 2016 menunjukkan bahwa dibandingkan beberapa produseen beras di Asia, petani padi Indonesia mengeluarkan biaya paling tinnggi, lebih dari dua kali di Vietnam. Namun dari semua komponen pengeluaran, harga pupuk di Indonesia yang relatif rendah dibandingkan megata-negara lan, kecuali India. Beberapa survey ke petani atau lembaga pertanian, sebagian besar masih menjawab bahwa subsidi pupuk tetap diperlukan petani, namun efekttivitas penyalurannya memang harus diperbaiki. UU 19/2013 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memberikan pesan bahwa Pemerintah berkewajiban melaiukan penyediaan input produksi pertanian secara baik.

Peta Jalan untuk Memperbaiki Subsidi Pupuk

Dari berbagai studi dan diskusi yang sudah pernah dilakukan, setidknya terdapat empat langkah strategis yang dapat dilakukan pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas dalam penyaluran subsidi pupuk di Indonesia. Pertama, pada tahun ini fokus pada penyediaan data kebutuhan pupuk bersubsidi secara sahih. Hal ini dapat diselaraskan dengan kegiatan Kementerian Pertanian yang akan mengoptimalkan fungsi penyuluh dna menjadikan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan pertanian (Kostra Tani). Implementasi IT di balai-balai penyuluhan pertanian seyogyanya dapat mendukung secarq langsung penyediaan data secara akurat terkait identitas petani, luas lahan dan sebagainya. Langkah ini tepat karena peningkatan daya saaing pertanian di Indonesia akan lebih dapat dilaksanakan bila pengembangannya dilakukan dalam kawasan. Untuk menerapkan teknologi IoT yang banyak digaungkan akhir-akhir ini, hanya mungkin bila dilakukan untuk pengusahaan pertanian dalam ekosistem. Banyak start up sudah mempunyai kapasitas untuk menyediakan sistem teknologi informasi pertanian sehingga validasi data sangat dimungkinkan. Digitalisasi ini akan membantu ke depan persoalan birokrasi yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target tepat waktu. Teknologi IoT juga akan membantu petani untuk memperoleh informasi secara real time tentang cuaca dan sekaligus kandungan hara dddi tanah. Balitbang Kementerian Pertanian sudah menyediakan informasi yang sangat baik di Kalender Tanamam. Informasi terkait rekomendasi pemupukan dan varietas yang sebaimnya digunakan seharusnya secara masif dapat diakses oleh petani.

Kedua, setelah persoalan data diselesiakan, pada tahun berikutnya Pemerintah dapat mempertimbangkan penerapan subsidi pupuk langsunf. Banyak alternatif instrumen yang dapat diaplikasikan. Kartu atau kupon adalah contoh alterrnatif. Tentu dengan penyediaan infrastrutkur langit yang tidak boleh “mubazir”, akan dapat mendukuf akses petani-petani yang ada di daerah pelosok. Memang sampai saat ini dari jutaan kartu tani, ditenggarai ratusan ribu saja yang digunakan secara efektif oleh petani. Terlupanya kata kunci, rusaknya kartu merupakan contoh alasan penyebab. Belajar dari nnegara lain dan juga beberapa kajiian aksi di Indonesia, penggunaan digital sebaiknyya bersifat “bundling”. Penggunaaan kartu atau akses dengan telepon selular dikaaitkan deengan kebutuhan lain seperti pembayaran listrik, akses kredit daan asuransi atau berbelanja di ritel waralba yang sudaah menjangkau perdesaan. Pemggunaan digital bukan hanya kepentingan pemerontah saja. Perusahan-perusahaan pupuk teentunya yang paling berkepentingan, tidak saja hanya untuk menyalurkan pupuk bersubsidi namun juga untuk melakukan perluasan pasar dan produk baru dalam strategi memasarkan produk seperti yang diajarkan Ansoff.

Ketiga, perbaikan data dan mekanisme penyaluran subsidi diikuti pada tahun berikutnya dengan rasionalisasi penggunaan urea dan penentuan prioritas jenis tanaman yang pwrlu disubsidi. Berbagai studi menunjukkan di lapangan penggunaan urea sudah over usage. Produktivitas tanamam tentu ditentukan oleh jenis pupuk yang tepat sesuai kebutuhan tanah. Kandunggan unsur makro penting tidak saja hanya nitrogen, Dengan ketekunan riset dan pengembangan, penggunaan pupuk organik yang sering dikeluhkaan oleh petani karena sifat voluminous-nya, sudah dapat disediakan perusahaan pupuk dengan meramunya menjad pupuk dalam bentuk yang ringan seperti tablet yang lebih. Setiap jenis tanamam bahkan varietas, lahan yang berbeda memerlukan kombinasi unsur hara yang berbeda untuk mendapatkan hasil pertanian yang optimal. Tidak tertutup kemngkinan selain merasionalisasi penggunaan urea oleh petani pemerintah juga mendorong kebijakan subsidi pupuk fokus pada tanaman panggan utama saja seperti pajale, terutama untuk menyederhanakaan berbagai persoalan yang kompleks yang sudah berlangsung puluhan tahun, sehingga subsidi pupuk 6T dapat menjadi legacy pada akhir kepemimpinan Jokowi.

 

No Responses to “PR UNTUK KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK”

 

Leave a Reply