Prof Muhammad Firdaus

mencari dan memberi yang terbaik

 

Ketimpangan Pembangunan

 

KETIMPANGAN PEMBANGUNAN

MUHAMMAD FIRDAUS

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

 

Setidaknya ada tiga persoalan rumit “disparitas” yang dihadapi dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia. Pertama, kesenjangan (disparitas) pendapatan antar rumahtangga, yang diindikasikan oleh nilai rasio Gini yang semakin besar. Kedua, kesenjangan laju perkembangan antar sektor ekonomi: pertanian, pertambangan, manufaktur dan jasa. Untuk Indonesia ini diperburuk dengan keadaan “deindustrialisasi”, dimana manufaktur sebagai penghela ekonomi Bangsa tidak tumbuh dengan baik. Akibatnya nilai tambah sumberdaya nasional utamanya dari sektor pertanian dan bahan tambang diambil negara lain. Ketiga kesenjangan pembangunan antar wilayah, yang akan menjadi fokus dalam artikel ini.

Persoalan Serius Ketimpangan antar Wilayah

Masalah ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia ternyata sangat berat. Indonesia merupakan negara terburuk di dunia dalam aspek pemerataan pembangunan secara geografis. Dari studi Lessmann, profesor dari Jerman diketahui bahwa Indonesia adalah outlier, karena memiliki nilai coefficient of variation (CV) pendapatan daerah yang lebih dari 1 untuk data periode 2004-2008. CV yang semakin besar menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Negara lain di dunia nilai CV-nya semua kurang dari 0,8, termasuk China yang juga dikenal buruk dalam pemerataan pembangunan antar wilayahnya.

Setelah dihitung ulang dengan periode yang diperpanjang dengan data 1980 s.d. 2013, diperoleh nilai CV yang lebih rendah, namun tetap tertinggi  di dunia yaitu 0,93. Contoh mudah gambaran ketimpangan antar wialyah yang (semakin) serius adalah, pada tahun 1983, pendapatan regional tertingi (DKI Jakarta) nilainya 20 kali lipat dibandingkan dengan pendapatan regional terendah (Nusatenggara Timur). Tiga puluh tahun kemudian, di 2013, rasio ini bukan menurun, malah naik menjadi 25 kali lipatnya. Secara teoritis seharusnya lambat laun ketimpangan pembangunan antar wilayah akan hilang dengan sendirinya. Ini beranjak dari pemikiran bahwa wilayah yang kurang berkembang produktivitas marjinal dari investasi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang lebih berkembang. Akibatnya akan terjadi proses catch-up dari wilayah yang kurang berkembang terhadap wilayah maju (konvergensi). Kajian Firdaus dan Yusop (2013) menunjukkan, untuk Indonesia proses konvergensi terjadi, namun sangat pelan. Diperlukan sekitar 200 tahun agar wilayah kuang berkembang dapat mengejar kemajuan wilayah lain; bila dibiarkan secara alamiah.

Masalah ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah masalah historis, yang dihadapi oleh setiap negara. Masalah ini  muncul mulai dari level kecamatan
(antar desa) sampai ke level global. Dunia belahan selatan dianggap lebih tertinggal daripada belahan utara. Beberapa negara seperti AS, China dan Thailand menghadapi permasalahan yang berkebalikan dengan Indonesia. Pembangunan wilayah bagian barat lebih tertinggal dibandingkan bagian timur. Pulau Jawa bagian selatan secara umum lebih tertinggal dibandingkan daerah utara, atau kawasan pantai timur Sumatera lebih maju daripada kawasan pantai barat. Pada tingkat kabupaten, contoh yang termasuk ekstrim adalah untuk kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu Bogor. Wilayah barat Kabupaten Bogor jauh tertinggal dibandingkan dengan bagian tengah dan timur. Wilayah bagian timur Bogor memiliki ukuran ekonomi dua kali lipat dibandingkan bagian barat, yang juga disertai dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi.

Upaya Pemerintah dan Inisiatif

Di Indonesia kebijakan untuk mempercepat pembangunan kawasan tertingal sudah dimulai terutama sejak akhir Pemerintahan Suharto. Pada tahun 1996 dibuat Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu atau KAPET. Ada 12 KAPET yang dibuat di di Kalimantan, Sulawesi, Nusatenggara dan Papua. Disertasi Soenandar (2005) menyimpulkan 12 KAPET yang dibuat tersebut gagal dalam pencapaian sasaran yang ada.

Seiring waktu perhatian pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah semakin serius. Masalah tersebut sudah menjadi bagian dasar dari landasan rencana pembangunan yang ditetapkan dengan UU: RPJP 2005-2025. Namun sampai sekarang persoalan ini tetap mengemuka. Pemekaran wilayah yang sering juga diajukan sebagai solusi masih belum sceara pasti dapat mengurangi ketimpangan. Meski tidak semua, namun banyak juga daerah yang mekar mengalami perkembangan ekonomi yang lebih lambat dari daerah induknya.

Kebijakan lain yang ditempuh adalah menggunakan mekanisme dana perimbangan. Namun alokasi dana khususnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus di Indonesia selama ini malah lebih banyak diberikan kepada wilayah yang sudah maju. Ini disebabkan antara lain karena formula yang digunakan bias ke wilayah yang lebih banyak penduduknya (Pulau Jawa dan Sumatera). Selain itu penerimaan negara dari sumberdaya alam utamanya berasal dari luar Jawa. Aibatnya proses transfer yang terjadi justru dari luar ke Pulau Jawa, bukan sebaliknya seperti China.

Beberapa tahun yang lalu Pemerintah menyusun strategi dengan membangun pusta-pusat pertumbuhan baru, dalam bentuk koridor ekonomi yang tertuang dalam rencana induk MP3EI. Ada kelemahan dari konsep tersebut, namun tidak berarti harus dilupakan. Komitmen Pemerintah saat ini untuk lebih membangun kelautan dan pulau-pulau terpencil tentu patut didukung, tetapi pembangunan wilayah daratan yang lebih tertinggal juga harus tetap menjadi perhatian.

Ada lessons learned yang bisa dipetik dari negara lain. Di China, pertumbuhan ekonomi kawasan timur yang merupakan daerah pantai (coastal) lebih cepat daripada daerah kawasan tengah dan barat yang merupakan daratan (inland). Rendahnya investasi di kawasan barat diidentifikasi sebagai penyebab utama, terutama sejak kebijakan Pemerintah Deng membuat special economic zone di kawasan pantai pada tahun 1980-an (Zheng, 2007).

Sejak akhir 1990-an, Pemerintah Zhu menetapkan kebijakan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan wilayah yang disebut Xibu da Kaifa atau “Go West”. Padahal saat itu rasio PDRB kawasan barat sekitar separuh kawasan timur. Strategi yang ditempuh adalah meningkatkan investasi publik secara besar-besaran di kawasan barat. Selama lima tahun berjalan, proyek dari pemerintah senilai US $ 120 milyar telah ditanamkan di kawasan barat; terutama diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan industri pengolahan pertanian. Hasilnya pertumbuhan baik investasi maupun ekonomi di kawasan barat (Hainan, Inner Mongolia, Guangxi, Sichuan and Jilin) lebih cepat dibandingkan Kawasan timur (Xinjiang, Shanghai, Beijing, Helongjiang and Guizhou).

Di tingkat yang lebih mikro, mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia dilakukan dengan kesungguhan membangunan sektor pertanian, perikanan dan kelautan. Salah satu titik lemah yang harus dicari jalan keluarnya adalah ketidakmampuan sektor-sektor ini dalam pencapaian economies of scale. Konsolidasi lahan komoditas pangan (padi, jagung, kedele); pengembangan ke skala perkebunan untuk komoditas hortikultura; peremajaan dan peningkatan dayasaing produk hasil perkebunan; integrasi perikanan darat dengan pertanian; peningkatan akses sumberdaya dan teknologi bagi nelayan kecil merupakan beberapa catatan yang sulit diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari satu periode Pemerintahan. Komitmen pembangunan sektor ini harus tetap ada: everything can wait, but not agriculture.

Pengembangan kewirausahaan di tingkat perdesaan urgen dilakukan, Bila di Jepang dikembangkan one village one product, yang diadopsi oleh Indonesia; di Thailand skema ini dimodifikasi menjadi OTOP, one tambon one product. Di Malaysia, yang selalu berfikir produk pertanian harus dicari nilai tambahnnya, menggunakan istilah ODOI, one district one industry. Meskipun kita tidak terlalu kreatif untuk memodifikasi dari negara asalnya, namun implementasi program ini tentu jauh lebih penting. Terus meyakinkan anak muda bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan 10 sampai 20 juta per bulan dari mengusahakan komoditas pertanian dan perikanan dalam luasan satu hektar, tentunya dapat mengubah mind set yang tidak pas: pertanian itu kumuh, miskin dan seorang sarjana nilainya harus bagus sehingga bisa kerja di perusahaan multinasional.

Penghargaan kepada Daerah dan MDGs

Baru saja diumumkan oleh banyak sekali media nasional dan lokal, DKI Jakarta yang menyabet empat penghargaan dari Pemerintah (Bappenas). Penilaian yang dilakukan oleh para profesional tentunya sudah menggunakan kriteria yang obyektif. Namun dari berbagai uraian di atas, nyata sekali kondisi DKI Jakarta sudah sangat maju dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Untuk IPM saja, sejak dipublikasikan tahun 1996 oleh Badan Pusat Statistik sampai sekarang DKI Jakarta menempati posisi teratas. Sebaliknya Papua dan Nusatenggara Timur keduanya selalu berada di posisi terbawah. Demikian pula untuk angka IPM yang sejak 2013 sudah menggunakan metode perhitungan baru, dimana ketiga aspek kemajuan ekonomi, pendidikan dan kesehatan tidak boleh lagi saling mengkompensasi satu dengan lainnya.

Dari keempat penghargaan yang diberikan kepada Jakarta tersebut, tiga terkait aspek penyusunan perencanaan dan penyerapan anggaran. Yang keempat, yaitu Anugerah Angripta Nusantara, merupakan cerminan hasil kerja pembangunan secara real yang diindikasikan oleh pencapaian Millenium Develpoment Goals, dengan delapan tujuannya. Sejak Pemerintahan SBY, penghargaan terhadap pencapaian MDGs diamanahkan dalam Inpres. Tahun 2015 merupakan periode terakhir komitmen pencapaian MDGs, karena  pada Septembr 2015 para pemimpin dunia bersepakat dengan komitmen baru yaitu untuk mencapai Sustainable Development Goals di tahun 2030 yang berisi 17 tujuan.

Penilaian untuk kurun waktu sejak 2011 sampai 2015 (Laporan dari Sekreatriat MDGs Indonesia), menunjukkan ada satu propinsi yang secara konsisten selalu meraih posisi terbaik dari empat kriteria MDGs yang ditetapkan. Provinsi yang berada di Kawasan Timur, yaitu Nusatenggara Barat. Daerah ini berhasil selalu menjadi Propinsi terbaik dalam laju pencapaian MDGS. Untuk kriteria pencapain MDGs dari sisi pengentasan kemiskinan tahun 2016 diraih oleh Sulawesi Tenggara. DKI Jakarta meraih penghargaan untuk dua kriteria pencapaian MDGs, yaitu pencapaian MDGs terbaik dan pencapaian MDGs terbanyak (dari 8 tujuan yang ada).

Dengan mempertimbangkan fakta empirik ketimpangan antar wilayah di Indonesia, seyogyanya pencapaian laju merupakan faktor yang harusnya lebih “digembar-gemborkan”. Karena kriteria ini berlaku untuk daerah yang memang berhasil berkerja keras untuk membuat paling banyak perubahan. Untuk daerah yang sudah sangat maju, apalagi sebagai ibukota negara, tentunya pencapain prestasi untuk kategori terbanyak dan terbaik, seyogyanya tidak mengherankan. Dalam teori makroekonomi saja, kita diajarkan untuk mempetimbangkan steady state level dalam melakukan analisis komparasi pembangunan ekonomi. Kondisi Jakarta bisa jadi sudah terlalu mapan (steady) untuk dikompetisikan dengan daerah lain di Indonesia.

Pemikiran seperti ini menjadi signifikan saat pemangku kepentingan harus mengambil keputusan alokasi sumberdaya. Tentang keberpihakan terhadap daerah yang lebih tertinggal; keberpihakan terhadap rumahtangga miskin dan tunawisma; keberpihakan pada sektor ekonomi yang rendah produktivitasnya. Dalam pemberian penghargaan pun hendaknya harus mempertimbangkan konsen ini. Banyak juga negara berkembang yang mengalihkan strategi pembangunan ekonomi dari picking the winners, ke arah pembangunan yang lebih berkeadilan (growth with equity). Semoga ini juga terjadi dengan Pemimpin Negara dan Pemerintah Daerah di Indonesia.

 

Who is Benefiting from Fertilizer Subsidies in Indonesia?

 

August 1, 2011

World Bank Policy Research Working Paper No. 5758 Abstract:

Using the Agricultural Census 2003 and the Rice Household Survey 2008 for Indonesia, this paper analyzes the distribution of benefits from fertilizer subsidies and their impact on rice production. The findings suggest that most farmers benefit from fertilizer subsidies; however, the 40 percent largest farmers capture up to 60 percent of the subsidy. The regressive nature of the fertilizer subsidies is in line with research carried out in other countries, the result of larger farmsusing a larger volume of fertilizer. This paper confirms that fertilizer used in adequate quantities has a positive and significant impact on rice yields, but it also provides evidence that over-using fertilizer has an adverse impact on yields (an inverted U-curve relationship).

Number of Pages in PDF File: 39

Keywords: Fertilizers, Crops & Crop Management Systems, Economic Theory & Research, Regional Economic Development, Rural Poverty Reduction

PDF Here

 

 

Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia

 

Download PDF below

http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IRTI/CM/downloads/Working%20Paper%20Series/WP-1433-07.pdf

or
WP-1433-07

 

Posisi Pertanian Indonesia di WTO

 

http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/02/04/o20e0710-posisi-pertanian-indonesia-di-wto

Kamis, 04 Februari 2016, 13:00 WIB
Di dalam negeri sendiri, sering terdapat perbedaan pandangan pemangku kepentingan menyikapi keputusan hasil perundingan internasional. Tinjauan secara komprehensif: plus minus dampak hasil perundingan diperlukan dan hendaknya menjadi pegangan yang bulat bagi semua yang berperan.

Sudah sebulan lebih, Konferensi Tingkat Menteri ke-10, forum tertinggi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Nairobi berlalu. Beberapa keputusan penting diambil yang dikenal dengan “Nairobi package” berisi enam kesepakatan.

Empat butir pertama berkaitan langsung dengan sektor pertanian, dua butir lain terkait dengan negara kurang berkembang (LDCs). Bagi Indonesia yang sudah meratifikasi WTO sejak awal dengan UU Tahun 1994, komitmen ini harus dipatuhi.

Kesepakatan di WTO bersifat mengikat yang ini tak dijumpai pada perjanjian dagang plurilateral di tingkat regional seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Free Trade Agreement (AFTA). Artinya, suatu negara atau kelompok boleh mengajukan gugatan bila merasa ada anggota melanggar ketentuan. Seperti kasus Indonesia yang saat ini dibawa ke dispute settlement body oleh Amerika Serikat, Cina, dan negara lain karena kebijakan terkait impor hortikultura dan impor produk peternakan.

Hasil terpenting dari konferensi Nairobi yang harus segera ditindaklanjuti adalah kesepakatan subsidi ekspor, bagian dari pilar persaingan ekspor di Agenda Pembangunan Doha. Bagi negara maju yang selam aini memberi subsidi ekspor untuk produk pertaniannya (terutama Uni Eropa dan AS), dalam berbagai bentuk seperti bantuan langsung, dispensasi pajak, kemudahan dan keringanan bunga kredit, harus segera menghilangkannya sesaat setelah kesepakatan dideklarasikan (Januari 2016).

Bagi negara berkembang, hal yang sama harus dilakukan pada 2018. Hingga kurun waktu tersebut, subsidi ekspor yang ada tidak boleh dinaikkan.

Bagi Indonesia diduga setidaknya kesepakatan ini memberikan dua dampak langsung. Pertama, untuk produk ekspor, bila ada subsidi akan mengurangi daya saing di pasar dunia. Untungnya, subsidi untuk produk pertanian Indonesia selama ini tidak signifikan.

Seharusnya, produk ekspor pertanian Indonesia akan semakin berdaya saing. Namun, tetap perlu menjadi pertimbangan ke depan, semisal, tanaman perkebunan sebagai andalan ekspor yang perlu peremajaan, seperti karet, kakao, sawit, teh, dan kopi, tapi petani mempunyai keterbatasan finansial.

Kedua, Indonesia masih mengimpor produk pangan dalam jumlah besar. Saat negara asal harus menghapuskan subsidi, semisal, untuk petani/eksportir jagung, kedelai, tebu, dan juga gandum, maka akan terjadi kenaikan harga di pasar internasional.

Dari sisi produksi pertanian ini akan meningkatkan daya saing produksi domestik terhadap produk impor itu, terutama saat program Kementerian Pertanian yang all out mencapai kemandirian pangan (baca: Pajale). Meskipun untuk negara maju, pencarian teknologi baru akan terus dilakukan guna menggeser kurva biaya ke bawah untuk menghindari kenaikan harga yang besar.

Dari sudut pandang sektor pertanian, penghapusan subsidi ekspor diharapkan berdampak positif. Hal yang sudah lama dituntut kelompok negara berkembang terhadap negara maju.

Di WTO, Indonesia punya posisi unik, mulai dari peran pentingya sebagai koordinator 47 negara berkembang (kelompok G-33), juga anggota kelompok G-20 dan Cairns group (eksportir produk pertanian utama dunia). Di negara berkembang, peran Indonesia dan negara lainnya lebih dituntut menciptakan proteksi terhadap produk dalam negeri (posisi defensif).

Lazimnya, produk itu punya daya saing lebih rendah daripada yang diimpor. Namun, punya posisi strategis karena pangan pokok, menyerap banyak tenaga kerja atau berkait langsung dengan kemiskinan dan pembangunan perdesaan. Untuk Indonesia, beras, jagung, dan kedelai adalah contoh di antaranya. Termasuk usulan mengelola cadangan pokok, seperti beras. Di forum WTO, usulan proteksi ini dikenal dengan proposal Special Product dan Public Stokholding (SP dan PSH).

Usulan proteksi untuk posisi defensif dapat pula karena motivasi mencegah fluktuasi harga yang tajam karena sifat produksinya yang musiman. Sebagai contoh, saat panen raya produk hortikultura terjadi, diharapkan secara temporer diterapkan hambatan perdagangan (tarif) untuk mencegah banjir impor. Usulan ini dikenal dengan proposal Special Safeguard Mechanism (SSM).

Sebaliknya, dari (sebagian besar) negara maju di G-20 dan Cairns group, motivasi perundingan umumnya untuk meminimalisasi proteksi perdagangan seperti kuota, tarif, dumping, dan kebijakan domestik yang dianggap mendistorsi pasar, seperti ketiga proposal di atas. Dari sisi Indonesia, usulan dua kelompok ini dipandang sebagai posisi ofensif.

Sebagai salah satu pengekspor produk pertanian tropika utama dunia, Indonesia juga tak menginginkan proteksi yang ketat di pasar dunia. Hingga 2015, meskipun neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit (nilai impor lebih besar daripada eskpor), khusus sektor pertanian, surplus masih dapat diciptakan yang disumbangkan, terutama oleh ekspor produk perkebunan. Artinya, bila ada gangguan pada eskpor produk pertanian akan memperburuk neraca perdagangan yang dapat mengganggu stabilitas makroekonomi.

Dalam konferensi di Nairobi, usulan SSM dan PSH ditetapkan sebagai bagian agenda yang akan terus dipantau kemajuannya (tertulis dalam dokumen deklarasi: The General Council shall regularly review progress in these negotiations). Artinya, keinginan kelompok G-33–Indonesia masih menjadi koordinatornya– tetap dapat diperjuangkan sampai menjadi kesepakatan akhir yang harus ditaati dan tidak dapat ditarik kembali.

Bila di dalam negeri masih ada perbedaan pandangan terhadap kepentingan Indonesia untuk sejauh mana memproteksi produk pertaniannya adalah hal lumrah. Di satu sisi, Indonesia saat ini dan ke depan masih menggantungkan ekonominya pada ekspor produk pertanian, baik mentah maupun olahan.

Di sisi lain, ada 26 juta lebih rumah tangga petani pangan, hortikultura serta perternak yang penguasaan lahan dan teknologinya sangat terbatas (gurem). Mereka dapat berpoduksi dengan kondisi daya saing yang sama dengan negara lain yang usaha taninya mencapai penghematan karena skala usaha yang lebih optimal. Para petani itu masih memerlukan perlindungan dari negara sebagai amanah konstitusi: UUD 1945 serta UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Di samping identifikasi dan dukungan pemerintah terhadap berbagai produk pertanian khas Indonesia yang dianugerahi sumber daya hayati tak terkira perlu ditingkatkan. Kajian komprehensif lintas Kementerian dan lembaga serta komitmen pada hasil kesepakatan di dalam menjadi kata kunci untuk bisa memetik manfaat berbagai kesepakatan dalam perundingan internasional.

Muhammad Firdaus
Guru Besar FEM IPB, Tim Ahli Satgas G-33 WTO

 

Untung Rugi Masuk Trans-Pacific Partnership

 

http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/15/12/12/nz8kqo1-review-transpacific-partnership

Sabtu, 12 Desember 2015, 15:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Perdagangan internasional yang bebas diharapkan membawa manfaat peningkatan alokasi sumber daya. Setiap negara punya keunggulan komparatif yang dapat dipertukarkan dengan negara lainnya.

Selain untuk meningkatkan arus perdagangan sesama negara dalam satu wilayah, sulitnya mempertemukan kepentingan banyak negara di tingkat global menyebabkan beberapa negara bersepakat di tingkat wilayah (plurilateral agreement). Dampak ekonomi kesepakatan ini lebih mengancam daripada kesepakatan multilateral atau bilateral. AFTA, ACFTA, ANZFTA, RCEP (ASEAN 6) adalah contoh kesepakatan plurilateral yang diikuti Indonesia.

Trans-Pacific Partnership (TPP) adalah kesekapatan plurilateral yang dideklarasikan 12 negara (Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Cile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, AS, dan Vietnam) pada Oktober 2015 di Atlanta. Salah satu pendorong terbentuknya TPP ka rena APEC tak banyak bawa kemajuan.

TPP didesain high-standard, ambitious, dan comprehensive and balanced regional agreement untuk pencapaian integrasi eko – nomi. Misi utamanya liberalisasi perda gang – an dan investasi untuk meningkatkan eko – no mi, lapangan kerja, pening katan standar hidup, pengentasan kemis kinan, dan capaian per tumbuhan berkelan jutan.

Selain penghapusan hambatan tarif dan nontarif, contoh menarik kesepakatan TPP, misalnya, untuk menciptakan rantai pasok global tanpa batas. Daging sapi dari Australia dikirim ke Singapura, kemudian dicampur dengan daging sapi dari Kanada. Dengan rempah-rempah dari Peru yang diproses di Singapura jadilah daging berbumbu yang siap dimakan dan diekspor ke anggota TPP. Bagi konsumen, manfaat dari produk dengan ja – minan kualitas tentu menguntungkan.

Di kesepakatan TPP terdapat 30 pasal perjanjian. Ada setidaknya enam pasal yang terkait langsung dengan sektor pertanian.
Pasal lainnya selain mekanisme disputeyang diatur sangat rinci seperti WTO mencakup, antara lain, investasi, jasa keuangan, telekomunikasi, e-commerce, kebijakan kompetisi (antimonopoli), BUMN, lingkungan, pengadaan pemerintah, dan tenaga kerja.

Dampak keikutsertaan Indonesia dalam TPP pertama kali dilihat dari seberapa pentingnya anggota TPP sebagai tujuan ekspor Indonesia. Beberapa alternatif tujuan pasar lain diambil sebagai perbandingan, apakah negara tunggal (India, Cina) atau kesepakatan plurilateral lain (RCEP, UE).

Dari enam tujuan ekspor, Cina dan Uni Eropa tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia. Nilai ekspor relatif berimbang ke dua negara anggota TPP, yaitu AS dan Jepang.

Namun, jika dibandingkan komoditas nonmigas Indonesia yang diekspor ke RCEP (tujuh adalah anggota TPP) nilainya jauh lebih tinggi. Bila dibandingkan total nilai ekspor pertanian Indonesia antara ke TPP dan ke RCEP, terlihat meskipun tidak signifi kan, tapi ekspor pertanian Indonesia lebih tinggi ke- 12 negara TPP daripada ke ASEAN 6.

Bila ditelaah per komoditas unggulan per  tanian, sebaran ekspor menunjukkan perbe – daan karakteristik dengan Malaysia dan Viet – nam. Ekspor delapan komoditas unggulan Indonesia, yaitu karet, kopi, kakao, lada, pala, cengkeh, dan kayu manis (selain minyak sawit) semuanya paling besar hanya ke AS (UN Comtrade, 2015). Posisi AS sangat penting bagi ekspor pertanian Indonesia.

Untuk mengetahui dampak ekonomi bila Indonesia menjadi anggota TPP, tim studi FEM IPB (Dr Tanti Novianti dan Dian Panjaitan) melakukan simulasi tarif sesama impor semua komoditas termasuk Indonesia. Bila dilihat dampak terhadap outputnasional (PDB), ternyata PDB India, Cina, dan UE turun masing-masing 0,16; 0,21; dan 0,08 per sen. Namun, PDB TPP naik 0,07 persen.

Untuk dua negara anggota TPP yang punya kemiripan struktur ekspor pertanian dengan Indonesia, yaitu PDB Malaysia turun 0,03 persen dan Vietnam naik 5,31 persen.
Untuk Indonesia, keikutsertaan anggota TPP menyebabkan PDB total naik 0,7 persen.

Dari sisi pertanian, keanggotaan ini menyebabkan PDB sektor tanaman Indonesia turun 0,39 persen; PDB sektor hewan turun 0,6 persen, serta PDB sektor industri agro turun 0,88 persen. Namun, ada pening katan PDB sektor tekstil 26,07 persen. PDB industri agro Vietnam turun, tapi Malaysia naik.

Dampak ekonomi juga dapat dilihat dari perubahan kesejahteraan, yaitu surplus pro – dusen dan konsumen. Keanggotaan Indone – sia di TPP menyebabkan kesejahteraan Cina dan India turun 2.755,35 dolar AS dan 496,08 dolar AS. Kesejahteraan TPP Malaysia dan Vietnam naik masing-masing 3.054,05 dolar AS; 849,96 dolar; dan 1.968,59.

Untuk kesejahteraan Indonesia naik 824,16 dolar AS. Artinya, keanggotaan TPP menyebabkan kesejahteraan naik, tapi tak signifikan. Liberalisasi tarif meningkatkan ekspor Indonesia, juga impor yang akan menguntungkan konsumen dalam negeri. Hal ini menurunkan harga di dalam negeri yang mengurangi surplus produsen (petani).

Dengan masuknya Indonesia menjadi TPP, nilai ekspor tujuh komoditas perkebunan pertanian Indonesia turun 0,24 persen. Nilai ekspor pertanian Vietnam turun 1,54 persen dan Malaysia naik 1,17 persen.

Pembahasan ini menunjukkan hi tung an kuantitatif dampak ekonomi bila Indonesia anggota TPP. Setiap kebijakan pasti mengandung konsekuensi manfaat dan biaya. Juga perlu diperhitungkan trade off-nya.

Kesepakatan TPP mencakup 30 pasal yang dimulai dengan akses pasar hingga dispute settlement. Beberapa hal seperti liberalisasi dalam BUMN, investasi, lingkungan, tenaga kerja, sistem pengadaan pemerintah ada lah contoh tantangan terbesar terkait kesiapan Indonesia masuk TPP.

Menghadapi TPP, Indonesia harus mem persiapkan negosiasi berbagai pasal kepada 12 anggota TPP yang sudah bergabung mengingat kesepakatan sudah disusun melalui perundingan yang alot. We are preparing adalah alternatif jawaban bila ada pertanyaan perlu tidaknya keikutsertaan Indonesia di TPP. Kajian lebih spesifik dan mendalam untuk setiap komoditas unggulan.

Hasil analisis menunjukkan, keanggotaan Indonesia di TPP berdampak positif terhadap PDB dan neraca perdagangan total, tetapi berdampak negatif yang kecil terhadap sektor pertanian. Dalam studi ini simulasi baru dilakukan pada aspek akses pasar (tarif).

Tantangan lebih besar keikutsertaan di TPP untuk pertanian Indonesia antara lain penerapan hambatan perdagangan teknis (SPS dan lainnya) yang mempunyai standar lebih tinggi dari perjanjian dagang dunia lainnya.

MUHAMMAD FIRDAUS
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajememen IPB, Tim Ahli Satgas G-33 WTO Pertanian Indonesia

 

UU Pangan akan Ditindaklanjuti

 
http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/15/12/12/nz8kqo1-review-transpacific-partnership
Jumat, 23 Mei 2014, 10:05 WIB
JAKARTA — Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, akan menindaklanjuti Undang-Undang (UU) Pangan. UU Nomor 18 Tahun 2012 tersebut mengatur tentang kedaulatan pangan.

Chairul mengatakan, ia baru mendengar update tentang UU pangan kemarin. Ia masih akan mempelajari detail dari UU tersebut.

Namun, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk membuat turunan UU tersebut. “Tentu, setelah UU ada PP lalu perlu ada Kepmen,” ujar Chairul, Selasa (20/5) petang. Menurut dia, masukan dari gubernur-gubernur juga penting untuk memahami apa yang tengah terjadi saat ini.

Ia mengatakan, akan bekerja keras untuk membahas UU Pangan tersebut. Tapi, ia tidak dapat menjanjikan peraturan turunan UU tersebut akan selesai minggu ini. “Dalam minggu ini, saya belum bisa menjanjikan. Saya akan bekerja keras. Akan maksimalkan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Chairul juga mengatakan, inflasi di Indonesia biasanya merangkak naik menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Ia mengemukakan, terdapat tiga cara untuk mengendalikan inflasi menjelang Lebaran.

Pria yang akrab disapa CT tersebut mengatakan, hal pertama yang penting untuk mengendalikan inflasi adalah terpenuhinya stok. “Untuk pengendalian inflasi menjelang Lebaran, yang penting adalah terpenuhinya jumlah stok yang cukup untuk kebutuhan Ramadhan dan Lebaran,” ujarnya.

Hal kedua yang harus dipastikan adalah distribusi yang memadai. “Ada daerah-daerah tertentu tak merata sesuai kebutuhannya,” ujarnya.

Hal ketiga adalah memastikan tidak adanya penimbunan dan supply chain yang tak sesuai dengan mekanisme pasar yang ada. “Jadi, pedagang yang mengambil keuntungan di sela kesempitan seseorang tidak boleh ada,” ujarnya.

Ia akan memastikan ketiga hal tersebut akan diterapkan dengan baik agar inflasi lebih baik dari tahun sebelumnya. Inflasi pada triwulan I-2014 mencapai 7,25 persen. Sementara itu, inflasi 2013 mencapai 8,3 persen.

Terburuk
Dalam kesempatan terpisah, guru besar Ilmu Ekonomi IPB Muhammad Firdaus mengatakan, ketimpangan pangan di Indonesia terburuk di dunia. Banyak daerah sentra pertanian produksi pertanian kurang berkembang.

Menurut Firdaus, banyak tantangan pembangunan pertanian untuk presiden Indonesia 2014-2019. “Jika capres ingin Indonesia maju, capres harus perhatikan pertanian,” ujar Firdaus di Bogor, Rabu (21/5).

Ia menegaskan, ada tiga undang-undang yang menjadi tantangan Presiden selanjutnya. UU no 13/2010 tentang Holtikultura; UU No 18/2012 tentang pangan dan UU no 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang harus sudah dilaksanakan pada 2014 dan 2015.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Tedy Dirhamsyah mengatakan, pemerintahan yang akan datang diharapkan membawa kesejahteraan bagi sektor pertanian. “Setelah kepemimpinan mantan presiden Soeharto, deretan pemimpin sesudahnya belum menangani pertanian dengan serius,” ujarnya pada diskusi bertema “Mencari Pemimpin Pro Petani” di Universitas Tirtayasa, Banten, Rabu (21/5).

Direktur Utama Perum Bulog Surtarto Alimoeso mengatakan bahwa pertanian tidak seharusnya dipolitisasi. Tapi, setelah reformasi, pertanian justru dilibatkan dalam politik. “Padahal, ketika mendekati masa reformasi, pertanian bukan sektor andalan,” kata Sutarto dalam diskusi yang sama.

Kondisi sektor pertanian, menurut Sutarto, terus berubah mengikuti iklim politik yang ada. Pertanian pernah mengalami era paling maju, meskipun sekarang terlihat sepertinya potensi makin turun. N c74 ed: irwan kelana

 

PR Pertanian untuk Presiden Baru

 

Muhammad Firdaus  ;   Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

MEDIA INDONESIA, 04 April 2014

TIDAK banyak negara besar di dunia yang masih menggantungkan ekonominya pada pertanian. Sebagian besar pemain utama dalam perdagangan pertanian dunia, seperti AS, Tiongkok, dan India, kontribusi pertanian mereka terhadap total nilai ekspor sudah di bawah 10%. Kecuali Brasil dan Argentina. Pangsa pertanian kedua negara itu masih sangat tinggi. Adapun nilai ekspor pertanian Indonesia (di luar hasil hutan kayu dan nonkayu) pada 2013 mencapai Rp415 triliun, yang berarti 20% dari total nilai ekspor Indonesia. Dengan nilai produk pertanian yang diimpor Rp157 triliun, berarti dari sektor pertanian masih bisa ditabung sejumlah besar devisa; saat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit hampir Rp50 triliu sepanjang 2013.

Komisi Uni Eropa saat ini masih mencatat Indonesia sebagai salah satu dari delapan negara terbesar di dunia termasuk EU-27, dari indikator nilai perdagangan luar negeri produk pertanian. Sampai sekarang pun Indonesia masih diakui sebagai penghasil nomor satu dunia untuk beberapa komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, cengkih, panili, kulit manis; nomor dua untuk kelapa, karet, dan cokelat; serta masih menempati peringkat minimal empat teratas untuk lada, kopi, dan berbagai jenis tanaman biofarmaka (EU Commission report dan Wikipedia). Beberapa negara seperti Vietnam dan Tiongkok belakangan muncul sebagai pengekspor terbesar beberapa komoditas pertanian di pasar dunia, sebagai salah satu dampak membuka diri terhadap perdagangan global sejak awal 1990-an.

Masalah utama

Sensus BPS 2013 melaporkan sekitar 26 juta lebih rumah tangga berusaha di sektor pertanian. Artinya, ada lebih dari 100 juta orang menggantungkan hidup langsung dari komoditas pertanian–jumlah yang harus menjadi konsideran utama dalam membuat program pembangunan, siapa pun yang akan memimpin Indonesia. Separuh lebih dari rumah tangga pertanian tersebut menguasai lahan kurang dari setengah hektare; dengan luas lahan yang digarap setiap petani Indonesia saat ini tidak sampai sepertiga dari rata-rata penguasaan lahan petani di dunia.

Petani dengan penguasaan lahan kecil biasanya bersifat risk-averter atau tidak berani mengambil risiko, memiliki keterbatasan akses pembiayaan dan pasar, relaktan terhadap perkumpulan atau organisasi, serta tidak memiliki perencanaan produksi dengan jangka waktu lebih dari sebulan. Akibatnya, tidak mudah untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pertanian Indonesia. Ditambah dengan lemahnya infrastruktur penunjang seperti masih buruknya jaring an irigasi, jalan perde saan, bahkan industri penghasil agriculture tools yang penting dalam upaya modernisasi pertanian.

Persoalan lain yang dihadapi ialah rendahnya nilai tambah per kapita petani Indonesia, yang setara dengan Thailand, tapi masih sepersepuluh Malaysia. Contoh yang sangat baik dalam implementasi strategi hilirisasi ialah Brasil. Saat ini Brasil mengekspor sejumlah besar etanol dengan bahan baku tebu ke AS. Sebaliknya Brasil juga mengimpor etanol berbasis jagung dari AS. Nilai ekspor etanol yang masih tiga kali dari nilai impornya menghasilkan surplus perdagangan yang besar dengan AS.

Untuk Indonesia yang mayoritas kelapa sawitnya diekspor dalam bentuk pengolahan minimal, sudah adagoodwill untuk pengembangan kawasan industri di Maloy, Kaltim atau Sei Mangke, Sumut. Dukungan pembangunan infrastruktur dari pemerintah diperlukan segera sehingga swasta mau masuk.

Kemandirian pangan

Kemandirian dan kedaulatan pangan merupakan dua isu yang mulai mengemuka sejak disahkannya UU Pangan 2012. Dari sisi kemandirian pangan, bila mengacu pada statistik Bank Dunia, Indonesia sebenarnya relatif lebih baik jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain dari sisi ketergantungan terhadap impor pangan pokok utama (cereal). Rata-rata seluruh negara di dunia mengimpor 15% makanan pokoknya. Dari angka yang dipublikasikan, Indonesia mengimpor sekitar 10%, yang hampir sama dengan kondisi Thailand, tetapi jauh lebih baik dari Malaysia bahkan Filipina. Memang India, Tiongkok, dan Argentina merupakan contoh negara yang paling rendah memasok pangan pokok utama dari luar negeri. Namun, negara pertanian lain di belahan Amerika Latin memiliki ketergantungan rata-rata sekitar tiga kali Indonesia.

Sering diperbincangkan di media untuk beberapa komoditas seperti jagung dan kedelai, dua komoditas yang memiliki nilai impor pangan tertinggi setelah gandum, Indonesia harusnya mempunyai peluang untuk memasok lebih banyak dari dalam negeri. Memang potensi peningkatan produktivitas keduanya masih terbuka, baik untuk di Jawa khususnya melalui penggunaan benih-benih unggul temuan baru para pakar maupun optimalisasi pemanfaatan lahan kering dan marginal di luar Jawa.

Namun, harus disadari di luar negeri, terutama di Amerika Latin termasuk Filipina, produsen jagung dan kedelai menggunakan varietas transgenik (GMO) yang sampai saat ini belum mendapat ratifikasi dari Kementerian Pertanian.

Pernah penulis bersama Monshanto mengkaji secara komprehensif kemungkinan penggunaannya di Indonesia, sampai pada kesimpulan; memang belum ada kajian pasti tentang dampak buruk terhadap kesehatan. Namun, pertimbangan kehati-kehatian terhadap kemungkinan dampak negatifnya terhadap keseimbangan ekologi menjadi alasan utama sikap pengambil kebijakan, sehingga saat ini upaya menggeser ke penggunaan benih hibrida masih menjadi fokus utama. Ini contoh kecil kedaulatan pangan yang harus dipertahankan.

Isu lain yang sering berkembang di masyarakat ialah tentang maraknya impor hortikultura. Karena dikonsumsi langsung oleh konsumen sehingga di-display di sepanjang jalan dan pasar modern, impor produk hortikultura terkesan merepresentasikan kegagalan dalam mewujudkan kemandirian pangan Indonesia.

Padahal nilai total impor sayur dan buah Indonesia 2013 sebenarnya sekitar seperdelapan total impor produk pertanian. Selain itu, dari sayur dan buah yang dikonsumsi, diestimasi sekitar 25%-30% total volume yang dipasok dari impor.

Memang pemanfaatan lahan oleh petani hortikultura masih belum optimal. Produktivitas masih bisa dinaikkan secara signifikan. Diperkirakan, belum sampai 50% petani yang menerapkan standar baku budi daya (SOP). Selain itu, kepastian harga saat petani panen menjadi harapan yang belum sepenuhnya terpenuhi. Terutama saat pemerintah membuka keran impor manakala harga produk melewati batas referensinya. Padahal UU No 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani me negaskan bahwa pemerintah harus menjamin pasar bagi produk yang dihasilkan petani.

PR presiden

Peluang penerapan tarif tertinggi (bound-tariff) serta pemanfaatan waktu genjatan senjata (peace-clause) selama 4 tahun ke depan sebagai hasil konferensi WTO di Bali tahun lalu merupakan contoh kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia untuk meningkatkan kemandirian pangan, khususnya untuk hortikultura yang bisa didorong kinerjanya dalam waktu relatif lebih cepat.

Keberanian DPR menetapkan batas maksimum produksi benih dari perusahaan asing sebesar 30% dengan UU Hortikultura 2010 merupakan contoh lain kedaulatan pangan yang sedang menunggu keberanian pemerintah untuk mengimplementasikannya.

Kelompok komoditas lain yang mendominasi impor pertanian Indonesia ialah peternakan. Saat ini lebih dari 90% susu yang diolah perusahaan (multinasional) di dalam negeri bahan bakunya diimpor. Peningkatan impor memang signifikan terjadi sejak mulai turunnya tarif pada awal 1980-an.

Dalam membahas kondisi pangan nasional, sebenarnya apa saja dan berapa banyak kita harus mengimpor? Komoditas mana saja yang sebenarnya harus diperjuangkan baik di dalam negeri maupun pada forum global seperti WTO? Secara umum kriteria sudah banyak dirumuskan para ahli (Sawit; Simatupang; FAO), seperti indikator tingkat konsumsi domestik, penyerapan tenaga kerja dan kontribusi untuk pembangunan perdesaan. Dari naskah akademik yang disusun Fakultas Ekonomi dan Manajamen IPB untuk persiapan negosiasi Indonesia dalam MC-9 WTO di Bali lalu, setidaknya teridentifikasi lima komoditas yang dianggap paling strategis, yaitu beras, jagung, kedelai, gula, dan sapi.

Di luar lima komoditas tersebut, banyak produk pertanian yang saat ini konsumsi nasionalnya masih separuh atau kurang dari yang dianjurkan FAO, seperti susu dan produk peternakan lainnya, sayur serta buah.

Ke depan koordinasi lintas lembaga serta lintas pusat-daerah sangat diperlukan. Beban tersebut harus dipikul bersama. Dengan kekuatan perguruan tinggi, kementerian, LSM, dan pengusaha, diperlukan tangan yang kuat dan bijak dari seorang presiden untuk mengatasi persoalan klasik di negeri ini; koordinasi.

Keberpihakan penganggaran untuk sektor pertanian dan perdesaan juga tentunya bukan sekadar wacana.

 

Dynamic Analysis of Regional Convergence in Indonesia

 

Int. Journal of Economics and Management

 

ABSTRACT
This study examines income convergence among provinces in Indonesia using dynamic panel data approach. The results show that static and dynamic panel data approaches produce different results of convergence patterns. Consistent with the theory, the Ordinary Least Square (OLS) and fixed-effects estimators provide the upper and lower bounds. The first-differences generalized method of moments (FD-GMM) provides invalid estimators which are lower than the coefficient from the fixed effects estimators due to the weak instruments problem. The system-GMM (SYS-GMM) estimators are found to be unbiased, consistent and valid. They show that convergence process prevails among provinces in Indonesia for the period 1983 – 2003. However the speed of convergence is relatively very slow (0.29) compared to other studies in developing countries.
Keywords: Dynamic Panel Data, Income Convergence and Indonesia.
Full PDF below
 

Feasibility Analyses of Integrated Broiler Production

 
ABSTRACT
The major obstacles in the development of broiler raising is the expensive price of feed and the fluctuative price of DOCs. The cheap price of imported leg quarters reduces the competitiveness of the local broilers. Therefore, an eff ort to increase production effi ciency is needed through integration between broiler raising and corn farmers and feed producers (integrated farming). The purpose of this study is to analyze the feasibility of integrating broiler raising with corn cultivation and feed production. Besides that, a simulation was conducted to analyze the effects of DOC price changes, broiler price and production capacity. The analyses showed that integrated farming and a mere combination between broiler raising and feed factory of a 10,000 bird capacity is not financially feasible. Increasing the production to 25,000 broiler chickens will make the integrated farming financially feasible. Unintegrated broiler raising is relatively sensitive to broiler price decreases and DOC price increases compared to integrated farming.
Key words: broilers, financial feasibility, integrated farming
Full PDF below
 

THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS AND ITS EFFECT ON INDONESIAN AGRIBUSIN ESS EXPORTS?

 
AFBE Journal
ABSTRACT
The global economic crisis which started from during 2008 was expected to lower the  global demand for agricultural products. Data from the Central Statistical Agency, Indonesia, shows that there was a significant decrease in the export value of non-oil and gas products from 2008 to 2010; and a significant increase from 2009 to 2010. Export values of some main exported products such as vegetable and animal oil, rubber, wood, coffee, tea and pepper decreased in almost all destination countries. The panel data method was applied in analyzing the determinants and impacts of the global economic crisis on some of the Indonesian major agricultural exports. This study found that the global economic crisis significantly depressed the commodityprice. The volume of some main agricultural exports increased from 2008 to 2009; however, a large drop in commodity price reduced the export value. The panel data
model found that the main determinant of Indonesian exports of CPO, rubber and coffee was the export price. The coefficient of economic distance was negative and statistically significant.
Keywords: economic crisis, agriculture, export demand, panel data model.
Full PDF Here